Komite I DPD RI Hadiri Konsinyering Penyiaran Mencari Pemimpin Pilihan Rakyat Diselenggarakan TVRI

10 October 2020 02:22
Komite I DPD RI Hadiri Konsinyering Penyiaran Mencari Pemimpin Pilihan Rakyat Diselenggarakan TVRI
Konsinyering penyiaran pilkada serentak 2020 dalam rangka mencari pemimpin pilihan rakyat yang diselenggarakan TVRI ini mengundang sejumlah narasumber, salah satunya Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi di Jakarta. (Aljawahir/TRans89.com)
.

JAKARTA, TRANS89.COM – Fenomena yang terjadi di pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 saat ini, banyak menarik perhatian, dimana fenomena terjadi pada pilkada 2020 ini, seperti netralitas ASN semakin mengkhawatirkan, fenomena kotak kosong semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya calon tunggal, melanggengkan dinasti politik, dan politik uang semakin sulit di kontrol.

Hal ini terungkap dalam konsinyering penyiaran pilkada serentak 2020 dalam rangka mencari pemimpin pilihan rakyat yang diselenggarakan TVRI ini mengundang sejumlah narasumber, salah satunya Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi di Jakarta, Kamis (8/10/2020).

Menurut Fachrul Razi, sudah banyak pihak yang meminta penundaan pilkada, akan tetapi pilkada tetap jalan, permintaan penundaan mulai dari Komite 1 DPD RI, mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kala, Ormas Islam seperti NU dan Muhammadyah, hingga tokoh politik dan akademisi, bahkan komnas HAM.

“Update informasi saat ini rata-rata harian peningkatan penularan Covid-19 mencapai 4.000-an dan sepertinya belum adanya indikasi akan menurun atau melandai,” tutur Fachrul, senator asal Aceh ini.

Ia tidak hanya meminta pemerintah untuk menunda pilkada serentak 2020, akan tetapi juga menawarkan jalan tengah yaitu melaksanakan pilkada secara asimetris dimana daerah-daerah yang tinggi atau zona merah dipilih oleh DPRD.

“Kami juga telah menawarkan beberapa opsi agar pelaksaan pilkada serentak ini ditunda atau dilaksanakan secara asimetris,” kata Fachrul.

Sementara dalam dialog itu, Desi dari TVRI berpendapat bahwa walau bagaimanapun pilkada tetap dilaksanakan karena begitu banyak sumberdaya yang sudah dialokasikan, baik oleh pasangan calon (paslon) maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam pilkada.

“Artinya, pilkada serentak ini dapat menstimulus perekonomian di daerah yang menyelenggarakan pilkada,” ujar Desi.

Lanjut Desi, berkaitan dengan mengawal demokrasi di daerah dengan indikasi dinasti politik, TVRI punya program pendidikan pemilih pada pilkada 2020 ini.

“TVRI tidak akan membuka perdebatan paslon, akan tetapi lebih kepada edukasi bagi pemilih dengan mengundang narasumber dari akademisi, tokoh masyarakat, dan anggota DPD RI dari daerah yang ikut pilkada,” urai Desi.

Menanggapi hal tersebut, Fachrul Razi menegaskan, bahwa Komite I DPD RI sangat mendukung adanya edukasi politik yang dilakukan TVRI, dan bisa fokus pada daerah yang memiliki fenomena dinasti politik, kotak kosong, atau kriteria lainnya, agar masyakat dapat pemahaman yang baik.

“Kami menawarkan solusi bagi kondisi pilkada saat ini dengan menginisiasi Rancangan Undang-undang (RUU) pilkada perubahan UU nomor 10 tahun 2016,” beber Fachrul.

Lanjut Fachrul, Komite I DPD RI juga menawarkan solusi untuk meminimalisir politik uang, mencegah calon tunggal, dan dinasti politik, disamping itu, kami mengusulkan pendanaan pilkada dari APBN, tidak menggunakan APBD, karena sangt rawan sipolitisir untuk kepentingan calon tertentu.

“Saya mengharapkan media khususnya media televisi dapat menjadi media edukasi politik bagi masyarakat khususnya masyarakat daerah dimana siaran TVRI menjangkau sampai ke pelosok daerah,” imbuhnya. (Alja/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya