Aliansi Pro Demokrasi Mamuju Tengah Aksi Tolak Omnibus Law

09 October 2020 02:12
Aliansi Pro Demokrasi Mamuju Tengah Aksi Tolak Omnibus Law
Aliansi Pro Demokrasi Mamuju Tengah unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, berlangsung di Tugu Benteng Kayu Mengiwan, kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Mateng, Sulbar. (Damone/Trans89.com)
.

MAMUJU TENGAH, TRANS89.COM – Ratusan massa tergabung di Aliansi Pro Demokrasi Mamuju Tengah dipimpin Sampar Bahar unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja, berlangsung di Tugu Benteng Kayu Mengiwan, kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat (Sulbar), Kamis (8/10/2020).

Massa membawa spanduk bertuliskan, DPR goblok, aku menafkahimu kapitalis membunuhmu, cabut Omnisbus Law, jual gedung DPR beserta isinya, DPR butuh dokter THT.

Orasi Sampar Bahar, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mamuju Tengah bersama-sama menolak mencabut UU Omnisbus Law, UU Omnisbus Law mensholimi rakyat.

“Terkait kebijakan Pemda Kabupaten Mateng yang tidak mengawasi pemotongan harga sawit oleh beberapa perusahaan terhadap petani sawit. Kami menuntut menaikkan upah buruh, tenaga kontrak, transparansi dana Covid-19, dan reformasi agraria di Kab Mateng,” pinta Sampar.

Massa aksi ditemui Sekda Kabupaten Mateng, Askary Anwar, menyampaikan bahwa Pemkab Mateng menerima aspirasi dan berjanji akan menaikkan upah buruh dan tenaga kontrak di Kabupaten Mateng.

“Mengenai tuntutan agar tidak menerima UU omnisbuslaw di Kabupaten Mateng, akan disampaikan pada pimpinan yang lebih tinggi,” papar Askary.

Selanjutnya massa aksi menuju kantor DPRD Mateng, orasi Sampar menolak UU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka), perwakilan di Senayan menghianati rakyat, koalisi partai PDIP, Nasdem, Golkar, Gerindra, PPP, PKB, dan PAN, hianati rakyat.

“Tanggal 5 Oktober 2020 ,DPR RI mensahkan UU Cipta Kerja yang menyengsarakan rakyat, kami meminta DPRD Kab Mamuju Tengah menyurat ke DPR RI untuk mencabut UU Cipta Kerja yang menindas rakyat, kami mengutuk pemerintah pusat dan DPR RI,” tegas Sampar.

Ia menuding DPR ada tiga setan yang menyusupinya, yakni setan kapitalisme, feodalisme, dan militer resmi.

“Kami meminta kepada DPRD Mamuju Tengah mengatakan penolakan dan mencabut UU Omnisbus Law secara resmi atas nama kelembagaan. Rezim Jokowi melakukan kesaliman terhadap rakyat,” tuding Sampar.

Massa aksi diterim aanggota DPRD Kabupaten Mateng, yakni Herman, Marsudi, Syahrul Sukardi, Sainuddin Sailon, Syahril, dan mereka menyatakan sikap menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan menerima aspirasi aksi terkait kebijakan upah buruh dan tenaga kontrak di Mateng.

Selanjutnya anggota DPRD Kabupaten Mateng menandatangani surat permintaan pencabutan Omnisbus Law UU Cipta kerja.

Adapun isi surat permintaan pencabutan Omnisbus Law UU Cipta Kerja, ‘menindaklanjuti tuntutan masyarakat yang disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa, Pemuda dan OKP Kepemudaan Kabupaten Mamuju Tengah terhadap adanya beberapa ketidakberpihakan Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja yang baru-baru ini ditetapkan oleh DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020. Maka dengan mencermati permasalahan tersebut yang berpotensi mendatangkan ketidakstabilan politik dan keamanan. Melalui Surat ini seluruh anggota DPRD kabupaten Mamuju Tengah secara kelembagaan menuntut untuk mencabut UU Omnibus Law atau Cipta kerja’. Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terimakasih. (Damone/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya