Bawaslu Mamuju Tengah Ikuti Rakor Melalui Virtual Terkait Pengawasan Kampanye Ditengah Pandemi Covid-19

05 October 2020 15:21
Bawaslu Mamuju Tengah Ikuti Rakor Melalui Virtual Terkait Pengawasan Kampanye Ditengah Pandemi Covid-19
Bawaslu Kabupaten Mateng rakor melalui virtual terkait pengawasan kampanye di tengah pandemi Covid-19 berlangsung di aula kantor Bawaslu Jalan Daeng Maccirinnae, Kabupaten Mateng, Sulbar. (Damone/Trans89.com)
.

MAMUJU TENGAH, TRANS89.COM – Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng) rapat koordinasi (rakor) melalui virtual (online) terkait pengawasan kampanye di tengah pandemi Covid-19 berlangsung di aula kantor Bawaslu Jalan Daeng Maccirinnae, Kabupaten Mateng, Sulawesi Barat (Sulbar), Senin (5/10/2020).

Hadir dimengikuti giat tersebut, Ketua Bawaslu Sulbar Sulfan Sulo, Ketua Bawaslu Mateng Elmansyah, Ketua KPU Mateng Nasrul Muhayyang, Komisioner Bawaslu Mateng Taufik Walhidayat, Komsisioner KPU Mateng Jasmuddin, Kasat Reskrim Polres Mateng Iptu Agung.

Kegiatan tersebut menindaklanjuti surat Bawalu Provinsi Sulbar nomor 233/K.Bawaslu.Prov.SR/PM.01.01/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020, terkait rapat pengawasan kampanye dimasa Covid-19 di 4 kabupaten se-Sulbar yang melaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020.

Sambutan Ketua Bawaslu Mateng, Elmansyah, mengatakan tim paslon sedang berhalangan sehingga tidak bisa hadir dalam rapat ini.

“Hasil koordinasi yang selalu kami lakukan dengan KPU, jadi ada kewajiban dari KPU untuk mensosialisasikan alat peraga kampanye (APK) itu disesuaikan dengan kondisi kemampuan anggaran yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi bahan temuan nantinya,” kata Elmansyah.

Menurut dia, terkait kampanye di desa-desa, hal ini kebanyakan tidak ada gedung, dan yang ada hanya gedung Bumdes dan diusulkan bagaimana dengan bentuknya.

“Jadi apa disewa gedung tersebut untuk digunakan kampanye terbatas dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan membatasi jumlah masa,” tutur Elmansyah.

Komsioner Bawaslu Mateng, Taufik Walhidayat, menjelaskan larangan dalam kampanye tertuan pada pasal 69, seperti mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945.

“Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan partai politik (parpol),” jelas Taufik.

Ia menyebutkan, melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba parpol, perseorangan, atau kelompok masyarakat, termasuk menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau parpol.

“Termasuk mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah, melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan di jalan raya,” sebut Taufik.

Lanjut Taufik, melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota termasuk pertemuan tatap muka dan dialog.

“Debat publik atau debat terbuka antar paslon, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan APK, penayangan iklan kampanye di media massa cetak, elektronik, media sosial (medsos), dan media daring,” tambahnya. (Damone/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya