Terkait Sengketa Lahan, DPW SPI Unjuk Rasa di Kantor Dinas Kehutanan BPN Provinsi Jambi

30 September 2020 00:18
Terkait Sengketa Lahan, DPW SPI Unjuk Rasa di Kantor Dinas Kehutanan BPN Provinsi Jambi
DPW SPI Provinsi Jambi unjuk rasa di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Jalan Arif Rahman Hakim dan kantor BPN Provinsi Jambi Jalan RM Nur Atmadibrata, Kota Jambi. (Ferry/Trans89.com)
.

JAMBI, TRANS89.COM – Ratusan massa dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Serikat Petani Indonesia (SPI) Provinsi Jambi bersama Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesi (GMNI) dipimpin Sarwadi unjuk rasa di kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Jalan Arif Rahman Hakim dan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi Jalan RM Nur Atmadibrata, Kota Jambi, Senin (28/9/2020).

Tuntutan massa aksi, Sarwadi mempertanyakan penyelesaian konflik perusahaan dengan petani dan permasalahan konflik agraria yang ditangani pihak BPN Provinsi Jambi.

“Kami meminta bebaskan Junawal pejuang hak asasi petani serta wujudkan reformasi agraria sejati. Hentikan aktivitas ilegal PT Kaswari Unggul. Segera evaluasi izin PT WKS, PT Maji (PTPN 6) PT Metro Yakin Jaya. Segera batalkan RUU Omnibus Law, dan segera jalankan reforma agraria,” pinta Sarwadi.

Di Dinas Kehuatan Jambi, massa aksi diterima Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat (PPMHA) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Gushendra menerima berkas dari DPW SPI Provinsi Jambi berupa berkas sengketa lahan.

Gushendra megatakan, persoalan tani untuk masyarakat kami sahkan dan kami juga menampung aspirasi masyarakat yang berada dikawasan hutan.

“Hutan desa merupakan hutan negara yang dikelola oleh lembaga desa untuk mensejahterakan desa, sedangkan hutan kemasyarakatan merupakan hutan negara yang dikelola oleh masyarakat untuk tujuan memberdayakan masyarakat,” kata Gushendra.

Menurut dia, hutan tanaman rakyat (HTR) merupakan hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur.

“Hutan adat merupakan hutan yang dimiliki oleh masyarakat adat yang sebelumnya merupakan hutan negara ataupun bukan hutan negara,” tutur Gushendra.

Sedangkan kemitraan kehutanan, Gushendra menjelaskan, merupakan kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan.

“Salah satu skema dari perhutanan sosial adalah hutan desa (HD). Kawasan hutan yang dapat ditetapkan sebagai HD yaitu hutan lindung dan hutan produksi yang belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan dan berlokasi di desa yang bersangkutan,” jelasnya.

Massa aksi meninggalkan kantor Dinas Kehutanan menuju kantor BPN Provinsi dan di terima Kepala Kantor BPN Provinsi Jambi, Dadat Dariatna dan dari DPW SPI Provinsi Jambi berupa berkas sengketa lahan. (Ferry/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya