HMI dan GMNI Aksi di Bulog Lebak-Pandeglang Pertanyakan Bantuan Beras Masyarakat Kategori KPM PKH

30 September 2020 00:22
HMI dan GMNI Aksi di Bulog Lebak-Pandeglang Pertanyakan Bantuan Beras Masyarakat Kategori KPM PKH
HMI dan GMNI unjuk rasa terkait program BSB tahun 2020 di kantor Bulog Lebak-Pandeglang, Jalan Raya Warung Gunung Pandeglang Desa Selaraja, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Banten. (Rian Hidayat/Trans89.com)
.

LEBAK, TRANS89.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Lebak dipimpin Nunu dan Adang Hadiyana serta Endang unjuk rasa terkait dugaan kejanggalan program bantuan sosial beras (BSB) dan program keluarga harapan (PKH) tahun 2020, program bantuan dari Presiden melalui Kementerian Sosial (Kemensos) bekerjasama dengan Bulog.

Aksi mahasiswa tersebut berlangsung di kantor Bulog Lebak-Pandeglang, Jalan Raya Warung Gunung Pandeglang Desa Selaraja, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Banten, Senin (28/9/2020).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, bantuan sosial beras Kabupaten Lebak gagal, kualitas beras buruk.

Orasi Nunu, mengatakan hidup pelajar Indonesia, hidup mahasiswa Indonesia, bantuan sosial beras atau BSB adalah salah satu program dari Kemensos untuk eluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, dimana program ini adalah perluasan kebijakan dalam rangka penanganan dampak COVlD-19, tujuannya baik untuk mengurangi beban pengeluaran KPM di masa pandemi ini.

‘Program ini dilaksanakan dengan kerjasama antara pihak Kemensos melalui Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos RI dengan Bulog sebagai penyedia beras dan transporter hingga sampai ke tangan KPM PKH sesuai dengan peraturan Dirjen Pemberdayaan Sosial Nomor 322 Tahun 2020, tentang petunjuk teknis (Juknis) BSB tahun 2020,” kata Nunu.

Menurut dia, di Kabupaten Lebak terdapat 53.679 KPM PKH yang menerima BSB dan tersebar di 28 kecamatan, dengan total 2.415.555 kilogram (kg) atau 2.415 ton beras, dimana BSB yang seharusnya sudah disalurkan ke 20 kecamatan perhari ini sesuai dengan jadwal, nyatanya baru di salurkan di 2 kecamatan saja, yaitu Kecamata Warung Gunung dan Rangkasbitung.

“Kami melihat ketidakmampuan dari pihak Bulog ataupun pihak perusahaan yang di gandeng Bulog dalam menyalurkan beras program ini. Bukan itu saja, kualitas beras yang tidak layakpun kami temukan di bagikan ke masyarakat di wilayah Kecamatan Warung Gunung dan Rangkasbitung,” tutur Nunu.

Ia menjelaskan, mungkin bagi beberapa kelompok ini hanyalah masalah kecil, tapi bagi kami dan masyarakat kecil ini adalah permasalahan yang cukup kompleks, karena program ini di buat untuk perluasan kebiijakan dalam penangan ekonimi di masa pandemi Covid-19.

“Masyarakat kebanyakan kesulitan dalam mencari biaya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, dan jelas keterlambatan ini berbanding terbalik dengan upaya pemerintah dalam penanganan kesulitan ekonomi saat ini,” jelas Nunu.

Dirinya mengungkapkan, bahkan Peratura Presiden (Perpres) nomor 48 tahun 2016 tentang penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam rangka ketahanan pangan nasional tidak berhasil di ejawantahkan oleh Perum Bulog dengan keterlambatan penyaluran BSB Kemensos.

“Maka dari itu, kami menyatakan bahwasahnya Perum Bulog tidak mampu melaksanakan, atau bahkan gagal melaksanakan amanat negara,” ungkap Nunu.

Selain dari itu, Nunu mengemukakan, Perum Bulog juga tidak konsisten terhadap apa yang sudah disampaikan, dimana statment Direktur Utama (Dirut) Bulog pada tanggal 11 Maret 2020, menyatakan bahwa Perum Bulog sudah tidak akan menyediakan pasokan beras kualitas medium, dan seluruhnya akan beralih kualitas premium.

“Namun pada kenyataannya program ini sesuai juknis di poin B, ketentuan umum nomor 7, kualitas beras adalah beras medium Perum Bulog sesuai dengan kebijakan perberasan yang berlaku, dan tidak dijelaskan berapa rupiah harga beras medium perliternya. Hasil kajian kami HMI dan GMNI Lebak, menyatakan pihak Perum Bulog dan perusahaan yang di gandengnya gagal dalam melaksanakan program ini,” ujar Nunu.

Tuntutan massa aksi, Nnun menyampaikan segerakan penyaluran beras agar dapat segera di terima KPM PKH sesuai dengan juknis, perbaiki kualitas beras yang di salurkan kepada KPM PKH.

“Agar transparan terkait harga beras perkilonya dan disampaikan kepada masyarakat melalui media massa. Klarifikasi terkait statment Dirut Perum Bulog yang menyatakan bahwasahnya Perum Bulog sudah tidak akan memasok beras kualitas medium,” papar Nunu.

Tanggapan Kepala Sub Drive Bulog Lebak-Pandeglang, Metta Novariani, menjelaskan dalam setiap kegiatan penyaluran (beras), Bulog selalu mendapat pendampingan dari Tim PKH.

“Sumber beras Bulog berasal dari padi petani sekitar Lebak dan Pandeglang agar nilai ekonomi bisa berputar dan berjalan kepada petani Lebak dan Pandeglang,” jelas Metta.

Lanjut Metta, kualitas beras Bulog Sub Drive Lebak-Pandeglang sudah memenuhi standar beras nasional dan masuk ke standar medium, karena berasal dari petani masyarakat sekitar.

“Tanggungjawab Bulog adalah menyalurkan logistik sesuai jadwal yang telah diatur oleh Perum Bulog Pusat, sehingga semua mekanisme terjadwal dalam perminggu setiap bulannya dan persemester. Semua jadwal sidah berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) Lebak dan Pandeglang,” tambahnya. (Rian/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya