Dugaan Pemotongan Bansos, Aliansi Masyarakat Pandeglang Bersatu Unjuk Rasa di Dinas PMD

30 September 2020 00:26
Dugaan Pemotongan Bansos, Aliansi Masyarakat Pandeglang Bersatu Unjuk Rasa di Dinas PMD
Aliansi Masyarakat Pandeglang Bersatu (AMPB) terkait dugaan pemotongan bantuan sosial unjuk rasa di kantor Dinas PMD Jalan Mayor Widagdo, Kabupaten Pandeglang, Banten. (Bayu B/Trans89.com)
.

PANDEGLANG, TRANS89 COM – Ratusan massa dari Aliansi Masyarakat Pandeglang Bersatu (AMPB) terkait dugaan pemotongan bantuan sosial tunai (BST) untuk warga terdampak Covid-19, dana desa (DD), dan program keluarga harapan (PKH) dipimpin Ramdoni unjuk rasa di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Jalan Mayor Widagdo, Kabupaten Pandeglang, Banten, Senin (28/9/2020).

Massa aksi membawa poster bertuliskan, desa adalah kekuatan ekonomi jangan bela oknum Kades minta keadilan dan penjarakan oknum ASN. Covid-19 oknum Kades, BST+BPT+PKH+ADD+DD sama dengan Tosi. Usut tuntas sama desa, anggaran DD tahun 2019 di desa kami. BLT singkatannya Biaya Lurah Tosi. Kami minta keadilan yang seadil-adilnya.

Orasi Ramdoni meminta tegakkan hukum sekaligus langit runtuh, negeri ini terlalu kaya untuk para koruptor, sejatinya jika negeri ini diurus dan dikelola dengan benar maka tentunya sudah tidak ada lagi kemiskinan.

“Oknum aparat sipil negara (ASN) sebagai salah satu bentuk penjelmaan atas hadirnya suatu negara yang seharusnya bertugas mewakili dan melayani rakyatnya malah sebaliknya,” ujar Ramdoni.

Menurut dia, hadirnya ASN malah membuat rakyat miskin menjerit atas segala kebijakan yang dibuat yang mengatasnamakan tugas dan kewajiban negara.

“Hukum di jadikan suatu komoditi yang dapat diperjualbelikan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dan tidak memiliki nurani serta niat baik untuk mewujudkan cita-cita bersama sebagaimana yang dirumuskan oleh para founding father Republik Indonesia (RI) yaitu Pancasila,” tutur Ramdoni.

Ia menjelaskan, sejak dulu sampai saat ini dan sampai kapanpun, Pancasila akan tetap ada dan selalu ada, suatu keniscayaan yang harus diwujudkan secara bersama-sama dengan berbagai macam kebijakan yang berlandaskan Pancasila.

“Peristiwa hukum yang hari ini terjadi dugaan pemotongan BST Covid-19 di Kecamatan Banjar, Desa Gunung Putri, yang dinilai didanai APBN yang dikoleksi oleh oknum aparatur Desa Gunung Putri dan disetujui oleh oknum Kepala Desa (Kades) dan pimpinan kecamatan,” jelas Ramdoni.

Dirinya menyebutkan, politisasi bantuan pemerintah menjadi perhatian banyak pihak sebagaimana yang tertuang dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang (UU) nomor 2001 atas perubahan UU 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipkor).

“Dengan perbuatan ini, oknum desa dan Kades terancam pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta paling banyak Rp1 miliar,” sebut Ramdoni.

Ramdoni mengungkapkan, tindakan korupsi dan kolusi oleh oknum pejabat desa akan didukung oleh penguasa oknum pemerintah desa dan kecamatan atau pemangku kebijakan.

“Satu contoh yang sangat terpuji kebijakan yang tidak keberpihakan tentunya bukan persoalan dana BSD komputer saja melainkan dana desa dan PKH pun sama yang dilakukan oleh oknum pejabat desa dan kecamatan Banjar berkoalisi untuk melakukan pemotongan dan mencaplok bersama,” ungkapnya.

Ramdoni meminta tangkap dan penjarakan oknum Kades Gunung Putri beserta oknum aparat desanya, pecat dan seret kemeja hijau oknum Camat Banjar serta kroni-kroninya.

“Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang harus segera melakukan penyelidikan ke Kecamatan Banjar dan Desa Gunung Putri. Penjabatsementara (Pjs) Bupati Pendeglang segera mengevaluasi terhadap Kecamatan Banjar dan memanggil camatnya,” pinta Ramdoni.

Massa aksi di terima Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Pandeglang, Liberty Purba dan perwakilan massa aksi, Romdoni menyampaikan kami peserta aksi diintimidasi oleh oknum aparat desa bahwa akan di tangkap polisi apabila melakukan aksi unjuk rasa.

“Masyarakat yang ikut aksi tidak akan dapat bantuan selama 3 tahun, dan kami mempunyai rekamannya. Pembagian bantuan langsung tunai (BLT) masyarakat, kami banyak yang tidak dapat, padahal di pembagian sebelumnya sudah terdaftar,” papar Ramdoni.

Ia mengemukakn, dana desa yang harusnya di bagi Rp500.000 hanya dibagikan Rp400.000 dengan alasan untuk subsidi silang.

“Pembagian BST yang dibagikan hanya Rp300.000, Bumdes yang ditempatkan di rumah toko (Ruko) milik kakak dari Kades patut dicurigai peruntukannya,” ujar Ramdoni.

Warga, Neneng menyatakan ia datang ke sini hanya datang membawa orang-orang yang tidak dapat BST.

“Kami masyarakat banyak yang di ancam tidak akan dapat bantuan apabila ikut demo dan tidak akan dapat bantuan selama 3 tahun,” ujar Neneng.

Peserta aksi, Ilham, mengatakan pembagian PKH hanya dibagikan 50% dan ATM-nya di pegang oleh perangkat desa dan tidak dipegang oleh penerima PHK.

“Dana desa dari Rp775 juta pada tahun 2019, setelah dicek secara fisik banyak yang tumpang tindih seperti paving blok dari anggaran perumahan dan pemukiman (perkim), akan tetapi di klaim sebagai dana desa,” kata Ilham.

Tanggapan Kasi Intel Kejari Pandeglang, Liberty Purba, menyampaikan kami akan pelajari dari data yang sudah diberikan.

“Data yang kami terima akan kami pelajari. Sejauh mana hasilnya akan kita klarifikasi setelah data yang diberikan akan kami periksa terlebih dahulu,” papar Liberty. (Bayu/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya