KPU Majene Gelar Bimtek Penanganan Pelanggaran Kode Etik Bagi Penyeleggara Adhock di Pilkada

28 September 2020 16:37
KPU Majene Gelar Bimtek Penanganan Pelanggaran Kode Etik Bagi Penyeleggara Adhock di Pilkada
KPU Majene gelar bimtek penanganan pelanggaran kode Etik penyeleggaraan adhock dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Majene, berlangsung di aula KPU Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kabupaten Majene, Sulbar. (Abner/Trans89.com)
.

MAJENE, TRANS89.COM – Ketua KPU Majene, Muh Arsalin Aras membuka kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) penanganan pelanggaran kode Etik penyeleggaraan adhock dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Majene, berlangsung di aula KPU Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar).

Hadiri di giat tersebut, Komisioner KPU Sulbar Farhanuddin, Komisioner KPU Majene Muh Irjan Jaya, Muhammad Subhan, Munawir Ridwan dan Zulkarnain Hasanuddin, para anggota panitia pemiliahan kecamatan (PPK) se-Kabupaten Majene, Senin (28/9/2020).

Sambutan Ketua KPU Majene, Muh Arsalin Aras, mengatakan bagaimana cara kita menangani dugaan pelanggaran kode etik, hal itu beda dengan beberapa waktu sebelumnya.

“Ketika penanganan etik masih menjadi domain Bawaslu dan selanjutnya diteruskan ke meja dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP), dan secara kelembagaan, KPU bersama jajaran Komisioner Bawaslu mengemban amanah dan tugas mulia ini,” kata Arsalin.

Olehnya itu, menurut dia, kehormatan tugas penyelenggara mutlak dijaga, sebagaimana ketentuan peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 8 tahun 2019 yang terakhir dirubah melalui PKPU nomor 3 tahun 2020 sebagai bentuk penjabaran pelaksanaan Bimtek.

“PPK diharapkan dapat menyampaikan materi sosialisasi dan monitoring berkala terhadap lembaga adhoc di bawahnya, dalam hal ini panitia pemungutan suara (PPS), dan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP),” tutur Arsalin.

Ia menyebutkan, dengan demikian, kehadiran penyelenggara tekhnis pemilu di pemilihan kepala daerah (pilkada), karena keadilan dalam penyelenggaraan pemilu sepenuhnya merupakan domain KPU bersama jajarannya.

“Diharapkan tidak menjadi bahagian dari masalah, karena keadilan dalam penyelenggaraan pemilu sepenuhnya merupakan domain KPU bersama jajaran penyelenggara di level bawah,” sebut Arsalin.

Komisioner KPU Sulbar, Farhanuddin, menyampaikan konsep penyelesaian pelanggaran dan sengketa pemilihan, yakni sebuah sistem yang mencakup cara dan mekanisme yang disediakan dan tersedia untuk menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses penyelenggaraan tahapan pemilihan.

“Hal itu sesuai dengan kerangka hukum dengan melindungi atau memulihkan hak pilih, memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pillh mereka telah dilanggar untuk mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan dan mendapatkan putusan persidangan, serta mendapatkan putusan,” papar Farhanuddin.

Unntuk penegakan hukum pemilihan, Farhanuddin mengungkapkan, pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang baik bagi penyelenggara, peserta, proses maupun hasilnya berintegritas.

“Bukan hanya kemenangan seseorang menjadi gubernur, bupati atau walikota, tetapi proses bagaimana dia memenangkan kontestasi itu bisa diterima dengan legitimasi dan berintegritas di mata masyarakat. Inilah keutamaan pemilu berintegritas,” ungkapnya

Farhanuddin menjelaskan, terkait penanganan pelanggaran kode etik untuk penyelenggara pemilu di tingkat adhoc sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

“DKPP di bentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota,” jelasnya.

Lanjut Farhanuddin, untuk adhoc sekarang ini ditangani oleh kabupaten atau kota, dimana dulu pada era Prof Jimly dugaan pelanggaran kode etik semuanya DKPP yang memeriksa, mulai dari KPU RI, Bawaslu RI sampai ke TPS.

“Melihat adanya kebutuhan agar penanganan pelanggaran kode etik bisa lebih efektif, maka melalui tripartit bersama KPU dan Bawaslu, DKPP mengusulkan jika ada pelanggaran etik jajaran adhoc tidak perlu ke DKPP, tetapi diselesaikan oleh atasannya langsung,” tambahnya. (Abner/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya