Rakorda Pilkada Majene Untuk Mewujudkan Pilkada Damai, Berkualitas dan Bermartabat

27 September 2020 09:48
Rakorda Pilkada Majene Untuk Mewujudkan Pilkada Damai, Berkualitas dan Bermartabat
Rakorda dengan tema, 'mewujudkan pilkada serentak tahun 2020 yang damai, berkualitas dan bermartabat di Kabupaten Majene', berlangsung di aula Tammajarra LPMP Jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Majene, Sulbar. (Abner/Trans89.com)
.

MAJENE, TRANS89.COM – Rapat koordinasi daerah (rakorda) dengan tema, ‘mewujudkan pilkada serentak tahun 2020 yang damai, berkualitas dan bermartabat di Kabupaten Majene’, berlangsung di aula Tammajarra Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar), Jumat (25/9/2020).

Giat dihadiri sekitar 150 orang, diantaranya Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar Muhammad Ali Chandra, Kabinda Sulbar Bagus Suryo Nugroho, Ketua DPRD Majene SalmawatiDjamado, Dandim 1401 Majene Letkol Inf Yudi Rombe, Kapolres Majene AKBP Irawan Banuaji, Sejahrawan Sulbar Darmawangsa.

Selanjutnya Ketua KPU Majene Muh Arsalin Aras, Komisioner Bawaslu Majene Dardi, Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Majene Rahmat Malik, Kadis Dukcapil Majene Muh Asri Albar, Kepala Badan Kesbangpol Majene Rustan Rauf, serta tamu undangan lainnya.

Sembutan Bupati Majene di wakili Staf Ahli Bidang Litbang Majene, Muhlis, mengatakan dalam rangka memantapkan koordinasi guna mendukung penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2020 ditengah pandemi Covid-19, marilah kita bersama-sama untuk mensukseskan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Majene.

“Saya mengajak untuk mensukseskan pilkada Kabupaten Majene yang damai, berkualitas dan bermartabat dengan tetap memperhatikan aturan protokol kesehatan Covid-19,” kata Muhlis.

Gubernur Sulbar diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemprov Sulbar, Muhammad Ali Chandra, menuturkan pilkada serentak adalah suatu pesta demokrasi, diharapkan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Majene dapat berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditentukan oleh aturan KPU dan Bawaslu.

“Kepada pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Majene agar menjadikan dirinya sebagai suri tauladan kepada masyarakat, sehingga bisa menjadikan pemilihan di Majene menjadi teduh dan aman sesuai dengan harapan kita bersama. Pemprov Sulbar akan memberikan dukungan sepenuhnya dalam penyelenggaraan pilkada di Majene,” tutur Chandra.

Kabinda Sulbar, Bagus Suryo Nugroho, menyatakan tahun 2020 Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum (pemilu) secara serentak di 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupatan dan 37 kota yang tersebar di 32 provinsi.

“Untuk di Provinsi Sulbar, pilkada akan dilaksanakan di 4 kabupaten. Jajaran BIN tidak memihak ke salah satu calon, namun akn fokus melakukan deteksi dini, cegah dini dan memberikan peringatan dini kepada pemerintah daerah untuk mengambil langkah terkait kerawanan pilkada,” ujar Bagus.

Ia menyebutkan, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian terkait kerawanan pilkada, yakni minimnya prosedur protokol kesehatan pada pelaksanaan pendaftaran paslon, sehingga perlu diantisipasi pada tahapan selanjutnya, pro dan kontra terkait penundaan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 dengan alasan penularan Covid-19 yang semakin meningkat.

“Sealin itu, meminimalisir masalah yang muncul terkait data pemilih. Kerawanan lain adalah masalah netralitas aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, dan penyelenggara pilkada (KPU dan Bawaslu), mewaspadai isu SARA dan politik identitas, beredarnya informasi hoaks, money politic (politik uang), dan black campaign (kampanye hitam),” sebut Bagus.

Dirinya mengungkapkan, jatuhnya masalah ekonomi di Indonesia akibat pandemi Civid-19, sehingga perlunya perhatian khusus untuk menunjang kesejahteraan ekonomi masyarakat.

“Presiden RI telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia (RI) Nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid 19, dan Inpres tersebut telah ditindaklanjuti Pemprov Sulbar dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Sulbar Nomor 40 Tahun 2020,” ungkap Bagus.

Kapolres Majene, AKBP Irawan Banuaji, menjelaskan pada pelaksanaan pilkada di Kabupaten Majene, dari pihak keamanan Polres Majene ada dua kerawanan yang utama, yaitu kerawanan kamtibmas dan penyebaran Covid-19, dimana Polres Majene sudah siap untuk mengamankan pelaksanaan pilkada yang amam.

“Maklumat Kapolri tanggal 21 September 2020 tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2020, keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan Covid-19,” jelas Irawan.

Menurut dia, setelah selesai melaksanakan setiap kegiatan tahapan pemilihan, semua pihak yang terlibat dan masyarakat agar segera membubarkan diri dengan tertib tanpa arak-arakan, konvoi, atau sejenisnya.

“Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” tutur Irawan.

Dandim 1401 Majene, Letkol Inf Yudi Rombe, menyampaikan Undang-undang (UU) Nomor 34 tahun 2004 yaitu operasi militer selain perang salah satunya adalah TNI membantu pemerintah daerah.

“Dalam pilkada serentak ini ada instruksi dari komando atas TNI mengutamakan sinergitas yang mengedepankan koordinasi dengan seluruh unsur terkait yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada, baik dari pengamanan dan penyelenggara,” papar Yudi.

Ia menyebutkan, TNI di seluruh wilayah untuk tetap memegang netralitas, TNI tidak berpolitik praktis, TNI dan Polri serius mengamankan pelaksanaan pilkada serentak, sinergitas antara TNI dan Polri tetap terjalin demi membangun suasana yang aman dan damai di masyarakat.

“Antisipasi kerawanan pilkada dibeberapa kecamatan di Kabupaten Majene seperti daerah pegunungan, hilangkan ego sektoral jangan sampai hanya karena pelaksanaan pilkada masyarakat Kabupaten Majene menjadi terpecah, dimana selama ini Kabupaten Majene dikenal sebagai zona aman,” sebut Yudi.

Ketua KPU Majene, Muh Arsalin Aras, mengatakan mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali.

“Maka Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI menyepakati bahwa pelaksanaan pilkada serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020 mendatang,” kata Arsalin.

Menurut dia, amanat PKPU dan Maklumat Kapolri sudah jelas, bahwa Maklumat Kapolri tanggal 21 September 2020 tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2020, keselamatan jiwa dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait penanganan, pencegahan, serta protokol kesehatan Covid-19.

“Wajib hukumnya untuk menerapkan protokol kesehatan Covid-19 selama proses tahapan pendaftaran sampai dengan pelantikan dalam pesta demokrasi yang akan dilaksanakan di Kabupaten Majene,” tutur Arsalin.

Komisioner Bawaslu Majene, Dardi, menjelaskan keputusan bersama tentang pedoman pengawasan netralitas ASN dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 yang ditandatangani oleh Kemenpan RB, Kemendagri, BKN, Bawaslu, dan KASN tentang beberapa pelanggaran ASN yang perlu diperhatikan.

“Kampanye/sosialisasi di media sosial (posting, comment, share, like), menghadiri deklarasi pasangan calon (paslon) peserta pilkada, melakukan foto bersama paslon dengan mengikuti simbol gerakan tangan/gerakan yang mengindikasikan keberpihakan, menjadi narasumber dalam kegiatan parpol (kecuali dalam rangka tugas kedinasan, disertai dengan surat tugas dari atasan),” jelas Dardi.

Ia menyebutkan, melakukan pendekatan ke parpol dan masyarakat (bagi calon independen) dalam rangka untuk memperoleh dukungan terkait dengan pencalonan ASN yang bersangkutan dalam pilkada sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah namun tidak cuti di luar tanggungan negara.

“ASN yang mendeklarasikan diri sebagai paslon kepala daerah/wakil kepala daerah tanpa cuti di luar tanggungan negara, memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah,” sebut Dardi.

Dirinya menyampaikan, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan dengan lakukan pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, dan pemberian barang, termasuk penggunaan barang yang terkait dengan jabatan atau milik pribadi untuk kepentingan paslon.

“Ikut sebagai pelaksana sebelum dan sesudah kampanye, menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai/atribut PNS/tanpa atribut dan mengerahkan PNS atau orang lain,” papar Dardi.

Dardi mengemukakan, mengikuti kampanye bagi suami atau istri calon kepala daerah yang berstatus sebagai ASN dan tidak mengambil cuti di luar tanggungan negara, memberikan dukungan ke calon kepala daerah (calon independen) dengan memberikan fotokopi KTP, ikut sebagai peserta kampanye dengan fasilitas negara,menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.

“Membuat keputusan yang dapat menguntungkan/merugikan paslon selama masa kampanye, menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik (parpol). Di peraturan PKPU dan Bawaslu juga telah di keluarkan tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2020,” terang Dardi.

Kadis Dukcapil Majene, Muh Asri Albar, menyatakan partisipasi dari masyarakat untuk memberikan suaranya pada saat pilkada tidak terlepas dari kerja keras dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Majene.

“Selisih data antara Dinas Dukcapil dengan KPU hanya selisih 1 orang, ini artinya kinerja KPU dan Dukscapil sudah berjalan dengan baik, dan Kabupaten Majene manjadi percontohan dari Kabupaten lain di Sulbar. Pemilih pemula tidak lagi menggunakan surat keterangan (suket), karena pada saat ini Kabupaten Majene tetap melakukan perekaman E-KTP meskipun ditengah pandemi Covid-19,” ujar Asri.

Kadis Kesehata Majene, Rahmat Malik, menyatakan kita harus ekstra hati-hati karena ancaman Covid-19, namun demikian sudah ada regulasi dari pusat bahwa kegiatan pilkada tetap berlangsung, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.

“Penyebaran virus Covid-19 ini belum bisa dipastikan kapan akan berakhir, karena penyebaran masih berlangsung dan vaksin masih diuji coba, dan diharapkan untuk selalu mencuci tangan, memakai masker dan jaga jarak,” imbuh Rahmat. (Abner/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya