Aliansi Solidaritas Perjuangan Rakyat Majene Unjuk Rasa Peringati Hari Tani

26 September 2020 21:40
Aliansi Solidaritas Perjuangan Rakyat Majene Unjuk Rasa Peringati Hari Tani
Aliansi Solidaritas Perjuangan Rakyat Majene dipimpin Rivai unjuk rasa peringati Hari Tani Nasional ke 60, berlangsung di Tugu Monumen Posasi, Kabupaten Majene, Sulbar. (Abner/Trans89.com)
.

MAJENE, TRANS89.COM – Sejumlah massa yang tergabung di Aliansi Solidaritas Perjuangan Rakyat Majene dipimpin Rivai unjuk rasa peringati Hari Tani Nasional ke 60, berlangsung di Tugu Monumen Posasi, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar), Kamis (24/9/2020).

Massa aksi membentangkan spanduk bertuliskan, reklaming tanah, air, udara dan SDM, Aliansi Solidaritas Perjuangan Rakyat Majene, #Majene bertindak, #Tanah air dan kekayaan alam.

Orasi Rivai menyampaikan, tidak ada yang menyangkal bahwa sumber agraria terutama tanah merupakan alas hidup dan kehidupan rakyat, merupakan alat produksi paling penting bagi petani untuk memproduksi pangan dan aneka hasil pertanian.

“Siapa menguasai tanah, maka ia menguasai makanan. Agraria sendiri tidak hanya didefenisikan hanya untuk sesuatu yang berhubungan dengan tanah, tetapi lebih dari pada itu,” papar Rivai.

Menurut dia, agraria merupakan pengejewantahan atas tanah, air, udara serta kekayaan alam yang terkandung dalam perut bumi Indonesia, seperti yang termaktub dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 33.

“Oleh sebab itu, perjuangan agraria merupakan suatu perjuangan yang berbasiskan pemenuhan hak atas tanah, air, udara dan kekayaan alam demi kesejahteraan serta
kemakmuran rakyat itu sendiri,” tutur Rivai.

Ia mengemukakan, fakta yang terjadi hari ini, dari seluruh wilayah daratan yang ada, sebanyak 71% telah dikuasai oleh korporasi kehutanan, 16% dikuasai oleh korporasi perkebunan dengan skala besar dan 7% dikuasai oleh para konglomerat dan sisanya dikuasai oleh rakyat itu sendiri.

“Disisi lain juga merebaknya perampasan ruang hidup masyarakat bahari. Jadi kita membutuhkan suatu produk hukum yang menjamin atas tanah, air, udara dan kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan jawaban atas keluhan itu ada pada UU Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria (UU PA),” ujar Rivai.

Rivai mengungkapkan, pokok agraria menjadi titik awal dari kelahiran hukum pertanahan yang baru mengganti produk hukum agraria kolonial dengan menghapus praktek kolonial, menghapus penghisapan feodalisme, distribusi dan sertifikasi tanah.

“Kami menuntut, tuntaskan agenda tanah objek reforma agraria atau TORA dimana distribusi dan sertifikasi tanah. Tolak pembangunan water front city. Tinjau ulang daerah kawasan (hutan produksi dan hutan lindung). Terbitkan Perda pembatasan hak milik atas tanah. Tolak tambang pasir laut Kodingareng (Boskalist is the new colonialist). Batalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, dan sahkan UU masyakat adat,” ungkapnya. (Abner/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya