Peran PPID di Sulawesi Barat Dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik Sebagai Asas Transparasi

21 September 2020 20:34
Peran PPID di Sulawesi Barat Dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik Sebagai Asas Transparasi
Kadis Kominfopers Sulawesi Barat, Safaruddin Sanusi DM. (Edi Kurniawan/Trans89.com)
.

MAMUJU, TRANS89.COM – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berfungsi sebagai pengelolah dan penyampain dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik.

Dengan keberadaan PPID, maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

“PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik,” ungkap Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi, Informasi, Pwrsandian dan Statistik (Kominfopers) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Safaruddin Sanusi DM di Mamuju, Senin (21/9/2020).

Menurut dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar telah menerbitkan surat keputusan (SK) Gubernur yang akan menangani persoalan keterbukaan informasi ke publik yang didalamnya mengatur tentang informasi bersifat umum dan sebaliknya.

“Pastinya keberadaan PPID pembantu yang sudah dibentuk disetiap organisasi perangkat daerah (OPD) akan lebih memudahkah dalam pelayanan informasi terkait setiap program pemerintah yang memang layak untuk diketahui oleh publik termasuk wartawan,” tutur Safaruddin.

Ia menjelaskan, nanti kita kasih para OPD SK gubernur atau SK Kominfo bahwa ada memang informasi yang dikecualikan untuk umum walaupun sifatnya umum kalau ada sentimen itu tetap akan diperketat, jangan sampai ada persaingan usaha dan rahasia negara.

“Sekarang tidak bisa serta merta langsung berproses ke Komisi Informasi Publik (KIP), kalau ada persoalan di PPID tentu akan ditinjau dulu jika memenuhi persyaratan si pemohon informasi sudah memenuhi regulasi yang ada, maka baru kemudian akan dialihkan ke KIP untuk disidangkan,” jelas Safaruddin.

Dirinya menyebutkan, walaupun undang-undang memungkinkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan informasi sesuai kebutuhannya, namun ada mekanisme yang telah diatur khususnya dilingkup Pemprov Sulbar berdasarkan SK Gubernur.

“Khusus untuk informasi tentang refocusing anggaran Covid-19, gubernur telah membuat SK PPID dan sudah ada tim khusus yang mengatur,” sebut Safaruddin.

Safaruddin mengungkapkan, jadi kami tidak bisa terlalu jauh kedalam mengomentari pertanyaan tentang pengelolaan anggaran, namun yang pasti bahwa setiap penggunaan anggaran dalam hal penanganan Covid yang kami tahu bahwa itu semua ada aturannya.

“Termasuk pihak OPD untuk menggunakan anggaran refocusing harus lebih dulu mengusulkan ke Tim Gugus untuk kemudian diproses anggarannya. Tidak bisa serta merta mereka mengelolah uang negara,” ungkapnya.

Safaruddin mencontohkan, jika di dinas perkebunan harga coklat atau hasil bumi masyarakat lainnya yang berkorelasi dengan perhubungan, itu terbilang rendah, nah lalu kemudian ada masyarakat yag datang untuk konsultasi meminta informasi, itu boleh selama itu bernilai positif dan tentu pemerintah wajib untuk memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat.

“Jadi jika ada informasi yang dibutuhkan tekait kebijakan pemerintah itu bisa melalui PPID pembantu di masing-masing OPD terkait, nanti kalau ada masalah di PPID pembantu, baru bisa langsung ke Dinas Kominfo. Insya Allah kami akan membantu sesuai prosedur yang telah ditetapkan,” ujar Safaruddin,

Ia mengemukakan, perlu diketahui, bahwa sebagai pemerintah kami tetap akan memberikan pelayanan yang baik dan terbuka bagi masyarakat tanpa memandang status selama itu tidak untuk suatu hal yabg negatif.

“Karena itu, saya berharap kedepannya pemerintah lebih terbuka, lebih memahami tigas pkok dan fungsi (tupoksi) PPID, begitupun masyarakat diharap semakin dewasa dalam mengolah persoalan dan tentunya keberadaan media massa sebagai fasilitator menyampaikan ke publik hal yang positif sebagai mitra pemerintah dan bersinergi kalau ada masalah tidak perlu harus ribut dulu baru melapor. Bisa melalui wartawan, atau melalui situs resmi Kominfo juga akan kami layani,” urai Safaruddin.

Kepala Bidang (Kabid) IKP, Imelda Adhiyanty menjelaskan tata cara pelaporan secara resmi bagi masyarakat atau lembaga yang ingin mengajukan laporannya ke PPID Diskominfo Sulbar.

“Setiap laporan yang diterima akan di beri waktu selama sepuluh hari kerja untuk memproses laporan yang diajukan, lalu kemudian jika sudah dianggap telah memenuhi persyaratan, baru kemudian akan di lanjutkan ke KIP untuk disidangkan,” pungkasnya. (Edi/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya