LAK Sulbar Minta APH Periksa Rekanan Balai Sulawesi III Satker SNVT PJPA Yang Diduga Rugikan Keuangan Negara

16 September 2020 22:17
LAK Sulbar Minta APH Periksa Rekanan Balai Sulawesi III Satker SNVT PJPA Yang Diduga Rugikan Keuangan Negara
Ketua LAK Sulawesi Barat, Muslim Fatillah Azis. (IST)
.

MAMUJU, TRANS89.COM – Lembaga Anti Korupsi (LAK) Sulawesi Barat (Sulbar) kian gerah terhadap sikap Balai Sulawesi III Satker SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) WS Kalukku-Karama WS Palu-Lariang Sulbar yang sepertinya diam dan tidak tanggap dalam merespon adanya temuan dilingkup kerjanya.

LAK Sulbar menduga pihak pelaksana mega proyek puluhan miliar yang dikelola Balai Sulawesi III Satker PJPA Sulbar di Kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar (Polman) tahun 2019 dan 2020 serta proyek multi years irigasi Tommo dan Kalukku di Mamuju diduga adalah grup yang sama, yakni group perusahaan yang berpusat di Makassar dan Toraja, Sulawesi Selatan (Sulsel).

“Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-undang (UU) tindak pidana korupsi (Tipikor), setiap orang yang sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau satu korporasi yang merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara dipidana penjara. Pasal ini jelas menunjukkan bahwa jika ada rekanan yang sengaja melawan hukum UU Tipikor ini maka wajib hukumnya untuk diproses lebih lanjut,” ungkap Ketua LAK Sulbar, Muslim Fatillah Azis di Mamuju, Rabu (16/9/2020).

Ia menjelaskan kepada awak media, pihaknya semakin kuat menduga jika institusi pemerintah ini telah masuk angin dan sepertinya mengamini kelakuan oknum kontraktor pelaksana proyek yang menyebabkan kualitas pekerjaan menurun, karena orientasi keuntungan besar, sementara asas manfaat jauh dari yang diharapkan.

“Karena itu, kami LAK Sulbar membeberkan perkembangan seputar investigasi yang dilakukan tim kerja lembaga yang mensinyalir adanya hubungan khusus antara pihak oknum Balai dengan oknumkelompok kontraktor pelaksana yang sepertinya melenggang mulus dalam mendapatkan sejumlah proyek bernilai ratusan miliar di Balai Sulawesi III Sulbar,” jelas Muslim.

Dirinya juga mencurigai jika oknum kontraktor pelaksana terkesan berani dan acuh terhadap teriakan LAK Sulbar, hal ini semakin memperkuat kecurigaan jika ada oknum yang memboncengi kepentingan rekanan mega proyek tersebut.

“Proyek tersebut diantaranya adalah peningkatan rehabilitasi saluran Sekunder Tumpiling dan Sumberejo Kabupaten Polman melekat di Balai Sulawesi III Satker SNVT PJPA Sulbar khususnya PPK Irigasi dan Rawa II sumber dana SBSN tahun 2020 yang dilaksanakan oleh PT Dyan Nugraha Saotanre dengan nilai kontrak awal Rp39.2 miliar dan mengalami penyesuaian nilai kontrak menjadi Rp10 miliar serta Proyek peningkatan tambak Kalukku-Papalang tahun 2019 (lanjutan) dilaksanakan PT Putra Kencana dengan sumber Anggaran SBSN-APBN tahun 2019 senilai Rp9,89 miliar meliputi pekerjaan saluran primer, pekerjaan saluran drainase tambak, peningkatan jalan produksi, pekerjaan jembatan beton dan kayu, pekerjaan dawetering serta pekerjaan pintu saluran air tambak yang diketahui sejumlah item tidak dikerjakan,” beber Muslim.

Muslim juga berencana akan melayangkan laporan sejumlah temuan proyek yang diduga bermasalah ini ke aparat penegakan hukum (APH) Kejaksaan Tinggi (Kejati) maupun ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.

“Pihak APH jangan tinggal diam berpangku tangan seakan tak tahu apa yang kami teriakkan belakangan ini. Walaupun belum secara resmi kami melayangkan laporan, tapi paling tidak melalui group whatsapp Kejati dan beberapa awak media didalamnya telah di bagikan berita sebelumnya terkait persoalan ini secara terbuka. Kami dari LAK Sulbar akan tetap konsisten mengawal kasus ini hingga tuntas dan berharap agar temuan ini segera mendapat perhatian dari APH khususnya dari pihak Kejati Sulbar,” demikian Muslim. (Tim)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya