Dugaan Konflik Antar Plt Gubernur Aceh Dengan DPRA, APSA: Jabatan Merupakan Amanah Dititipkan Rakyat

15 September 2020 02:23
Dugaan Konflik Antar Plt Gubernur Aceh Dengan DPRA, APSA: Jabatan Merupakan Amanah Dititipkan Rakyat
APSA mendesak DPRA dan Pemerintah Aceh segera menyelesaikan konflik kedua lembaga tersebut, karena dapat menghambat berbagai pembangunan yang ada di wilayah Aceh. (Aljawahir/Trans89.com)
.

BANDA ACEH, TRANS89.COM – Aliansi Pemuda Se-Aceh (APSA) yang tergabung dari elemen pemuda seluruh Aceh mendesak agar Dewanm Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Pemerintah Aceh segera menyelesaikan konflik kedua lembaga tersebut, karena dapat menghambat berbagai pembangunan yang ada di wilayah Aceh.

“Kami sangat menyayangkan konflik kedua lembaga tersebut yang sudah berlarut-larut tanpa ada titik temu,” kata Koordinator APSA, Alfaraby di Banda Aceh, Senin (14/9/2020).

Menurut dia, DPRA seolah-olah sudah menutup mata terhadap jalan musyawarah mufakat dalam menjalankan fungsinya, dan bahkan tindakan DPRA terkait pengambilan kebijakan pembatalan multiyears menghambat pembangunan Aceh secara menyeluruh dan merugikan rakyat Aceh sendiri.

“Begitu juga Pelaksanatugas (Plt) Gubernur Aceh, kami berharap agar bapak Plt dapat menempuh jalur yang sama, mengingat konflik legislatif dan eksekutif sudah berlarut sejak masa pemerintahan Zaini-Mualem dan berlanjut sampai sekarang,” tutur Alfaraby.

Ia meminta Plt Gubernur Aceh dapat mengakomodasi segala kepentingan DPRA jika itu berpihak bagi seluruh rakyat Aceh.

“Tidak ada gunanya jika didalam parlemen terjadi ketidakharmonisan karena dapat menghambat tugas-tugas DPRA untuk mewakili suara konstituennya (rakyat). DPRA memang harus kritis dalam mengawasi pemerintah, namun juga harus realistis dalam mengambil kebijakan,” terang Alfaraby.

Dirinya menyebutkan, arogansi bukan jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan di Aceh, karena Aceh masih tertinggal dalam segala bidang dengan provinsi lain, terlebih persoalan ekonomi.

“Jadi mari sama-sama berbesar hati dengan mengesampingkan sentimen pribadi dan kelompok, karena jabatan Gubernur dan DPRA merupakan amanah yang dititipkan oleh rakyat, bukan oleh segelintir kelompok,” sebut Alfaraby.

Dengan memahami tiga fungsi DPRA tersebut, Alfaraby berharap hubungan dan kerjasama antara pemerintah dengan lembaga wakil rakyat dapat terjalin dengan baik, saling sinergis dan saling memahami.

“Karena peran dan kedudukannya setara, masing-masing memiliki kekuatan dan daya tawar yang sama, namun jangan sampai terjadi gerombolan ego dan kemauan masing-masing,” sindir Alfaraby.

Lanjut Alfaraby, kami dari Aliansi Pemuda Se-Aceh juga mendesak agar DPRA dan Plt Gubernur untuk segera melakukan rekonsiliasi kelembagaan demi menjaga stabilitas politik di Aceh yang berpengaruh pada pembangunan di Aceh.

“Kami memberikan tempo satu bulan untuk DPRA dan Plt Gubernur untuk menyelesaikan konflik lembaga ini. Jika tidak selesai, kami akan menjalanakan fungsi sebagai rakyat untuk melakukan sidang rakyat (demonstrasi) di seluruh Aceh,” ancam Alfaraby. (Alja/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya