Diduga Bangunan KFC di Mamuju Tidak Lakukan Andalalin

14 September 2020 12:15
Diduga Bangunan KFC di Mamuju Tidak Lakukan Andalalin
Gerai KFC Mamuju di Jalan Jenderal Sudirman, Kabupaten Mamuju, Sulbar. (Edi Kurniawan/Trans89.com)
.

MAMUJU, TRANS89.COM – Restoran cepat saji asal Amerika Serikat yakni Kentucky Fried Chicken (KFC) bangunannya berdiri ditengah kota Mamuju, dan restoran KFC itu merupakan gerai pertama yang ada di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).

Bangunan KFC ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman dan bangunannya berada dekat dengan traffic ligh atau lampu merah pertigaan Jalan Jenderal Sudirman-Jalan Nelayan.

Gerai KFC tersebut memiliki jalur keluar masuk sangat dekat dengan lampu merah, tepat sebelah kanan jalur keluar pada bangunan KFC.

Jalur masuk menuju dan keluar bangunan KFC berhadapan dengan antrian kendaraan lalulintas pada saat lampu merah menyala, dimana bertemunya kendaraan yang berhenti dengan kendaraan yang ingin menuju dan keluar gerai KFC.

Dengan situasi lalulintas tersebut, diduga berdirinya banguanan KFC tidak dilakukan analisa dampak lalulintas (Andalalin), dan terlihat tidak ada pengaturan kendaraan pada jalur menuju dan keluar bangunan.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Republik Indonesia (RI) Nomor PM 75 tahun 2015 tentang penyelenggaraan Andalalin pada Pasal 2 (dua) ayat (1) menjelaskan, setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

Juga ayat (2) menjelaskan, rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.

Manejer KFC Mamuju dikonfirmasi terkait jalur menuju dan keluar bangunan KFC diduga tidak melalui proses Andalalin beberapa hari yang lalu oleh awak media, Syamsuddin menyampaikan tidak tau menau terkait Andalalin dan berjanji akan konsultasi dulu dengan pimpinannya.

Manejer KFC Mamuju saat perlihatkan dokumen Andalalin. (Edi Kurniawan/Trans89.com)

Setelah kembali dilakukan konfirmasi melalui via whatsapp (WA), pihak KFC memperlihatkan surat resmi sebagai bukti bahwa pihaknya telah melalukan proses Andalalin.

Namun terlihat didalam Surat Keuputusan (SK) Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XIX Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) Menteri Perhubungan (Menhub), Supriyono Adi Pracoyo, bahwa pihak KFC telah mengajukan surat permohonan Andalalin sejak tanggal 1 Oktober 2020.

Akan tetapi yang menimbulkan pertanyaan tertulis jelas dalam SK persetujuan Andalalin tersebut ditetapkan atau dikeluarkan pada tanggal 1 Juli 2020.

Terlihat jelas hal yang janggal didalam surat ketetapan Andalalin yang dimiliki pihak KFC Mamuju, dimana lebih dulu terbit surat persetujuan dari pada surat permohonan yang masuk.

“Kami menegasakan, terkait hal tersebut diatas, bahwa perbedaan tahunnya itu mungkin karena terjadi salah ketik pada saat penginputan data,” tutur Manejer KFC Mamuju, Syamsuddin.

Ia menyebutkan, persoalan Andalalin yang ditanyakan oleh media, itu juga sementara akan ditanyakan pada pimpinan, dimana dirinya juga kurang tau persoalan ini, yang jelasnya, gedung bangunan gerai KFC dulunya merupakan showroom kendaraan yang tentunya legalitas berdirinya gedung sudah ada.

“Gedung ini awalnya adalah showroom salah satu penjualan kendaraan. Jadi kami masuk disini sudah ada bangunan ini. Olehnya itu, surat-surat yang kami miliki terkait legalitas tempat ini, tentu berkas yang sejak awal sudah ada,” sebut Syamsuddin.

Dikonfirmasi melalui WA, Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas Dinas Pehubungan (Dishub) Kabupaten Mamuju, Patahuddin juga tak mengetahui terkait persoalan Andalalin KFC tersebut.

“Jadi menyangkut masalah KFC selama ini saya dan pak Kadis belum lihat berkasnya tersebut, entah pejabat sebelum saya, dan ini sekedar info,” jelas Patahuddin, Sabtu (12/9/2020).

Untuk diketahui, Andalalin adalah studi atau kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan lalu lintas.

Hal ini dikaitkan bahwa setiap perubahan guna lahan akan mengakibatkan perubahan di dalam sistem transportasinya. Mall yang besar, stadion ataupun kawasan permukiman yang baru akan memengaruhi lalu lintas yang ada di sekitar kegiatan baru tersebut.

Dengan Andalalin maka dapat diperhitungkan berapa besar bangkitan perjalanan baru yang memerlukan rekayasa lalu lintas dan manajemen lalu lintas untuk mengatasi dampaknya.

Andalalin bukan merupakan perizinan, tetapi dapat menjadi syarat sebuah kegiatan yang diwajibkan untuk kegiatan bangunan atau usaha dengan kriteria tertentu.

Memahami Peraturan Soal Andalalin Untuk Bangun Infrastruktur

Semua Pembangunan insfrastruktuk wajib dilakukan Andalalin, dan apabila suatu rencana pembangunan insfrastruktur tidak memiliki Andalalin, akibatnya kemacetan terjadi mengular dan meyusahkan pengendara dan juga banyaknya komplain dari masyarakat sekitar lokasi pembangunan.

Padahal ada aturan untuk membuat Andalalin sebelum infrastruktur dibangun. Aturan yang kuat untuk mengatur tersebut diantaranya ketentuan itu tercantum dalam: Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 99.

Kemudian diturunkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak serta manajemen kebutuhan lalu lintas, pasal 47.

Kemudian diturunkan pada Permenhub Nomor 75 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas, pasal 5.

Dan kemudian diturunkan pada Peraturan Daerah (Perda) masing-masing wilayah.

Dikutip dalam Permenhub 75 Tahun 2015, pasal 5, menjelaskan rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf k, wajib dilakukan Andalalin.

Itu artinya, sebelum infrastruktur dibangun, Andalalin tersebut semestinya dibuat terlebih dahulu. Dilengkapinya Adalalin tersebut seharusnya sebelum proyek bukannya paralel dengan proyek, itulah kondisi idealnya.

Berdasarkan aturan yang berlaku, semestinya Andalalin dikeluarkan terlebih dahulu, baru Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bisa keluar. (Edi/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya