Aksi Kamisan Kota Payakumbuh Menagih Janji Pemerintah Terkait Kasus Munir

11 September 2020 15:58
Aksi Kamisan Kota Payakumbuh Menagih Janji Pemerintah Terkait Kasus Munir
Aksi Kamisan terkait penuntasan dugaan pelanggaran HAM di Indonesia, berlangsung depan kantor Walikota Payakumbuh Jalan Veteran, Kota Payakumbuh, Sumbar. (Rizaldi/Trans89.com)
.

PAYAKUMBUH, TRANS89.COM – Aksi Kamisan dipimpin Fahri terkait penuntasan dugaan pelanggaran HAM di Indonesia, berlangsung depan kantor Walikota Payakumbuh Jalan Veteran, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (10/9/2020).

Tuntutan massa aksi, Fahri menuntut tanggungjawab negara dalam menuntaskan dugaan kasus HAM berat di Indonesia seperti tragedi Semanggi I dan II, Trisakti, tragedi 13-15 Mei 1998, Talangsari, Tanjung Priok, Tragedi 1965 dan korban pelanggaran HAM lainnya.

“Mendesak pemerintah agar membatalkan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law, dan meminta pemerintah agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) segera dibahas dan disahkan,” tegas Fahri.

Selanjutnya pembacaan biografi aktivis HAM Munir bin Thalib oleh Calsi, berdasarkan rilis dari Jakarta 7 September 2020, yang tergabung Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) Amnesty International Indonesia (AII) Asia Justice and Rights (AJAR) Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan-KontraS Human Rights Watch Imparsial Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Lembaga Bantuan Hukum Jakarta – LBH Jakarta Lokataru Omah Munir Serikat Pengajar HAM (SEPAHAM) Yayasan Perlindungan Insani Indonesia.

Calsi menyampaikan, memperingati 16 tahun pembunuhan aktivis HAM Munir bin Thalib tepat 16 tahun yang lalu Munir dibunuh. Namun sampai saat ini, tidak ada kemajuan dalam pemeriksaan independen atas kasus ini.

“Pelaku utama di balik pembunuhan ini yang diyakini berasal dari kalangan berpengaruh, dan sampai sekarang belum dibawa ke Pengadilan,” papar Calsi.

Ia mengatakan, hal ini membuat publik mempertanyakan komitmen pemerintah untuk melindungi pembela HAM. Dengan adanya pembunuhan yang sangat tidak manusiawi dan dugaan keterlibatan orang-orang yang memiliki kekuasaan.

“Kami menuntut agar negara segera membuat pengakuan bahwa pembunuhan Munir merupakan sebuah pelanggaran HAM berat. Negara harus menanggapi ini dengan lebih serius,” kata Calsi.

Dirinya menuntut Presiden Joko Widodo yang telah berjanji di hadapan publik untuk menyelesaikan kasus ini, untuk membuat aksi yang jelas dan konkrit.

“Aksi konkrit ini bisa dimulai dengan melakukan tinjauan atas beberapa perkara pidana sehubungan dengan pembunuhan Munir termasuk dugaan pelanggaran standar-standar HAM internasional,” ujar Calsi.

Menurut dia, kami percaya bahwa pembunuhan Munir tidak bisa dilihat sebagai kasus kriminal biasa yang berdiri sendiri.

“Pembunuhan yang terus dibiarkan tanpa penyelesaian ini mengindikasikan adanya budaya impunitas yang semakin meluas terhadap serangan dan kekerasan terhadap para pembela HAM di negara ini,” tutur Calsi.

Calsi menyebutkan, negara juga harus melakukan langkah-langkah yang efektif untuk memastikan bahwa pelanggaran HAM terhadap para pembela HAM diproses secara cepat, efektif dan imparsial dan orang-orang yang bertanggungjawab dibawa ke Pengadilan hari ini.

“Kami menyampaikan legal opixion atau pendapat hukum atas kasus meninggalnya Munir kepada Komisi Nasional (Komnas) HAM, sebagai bagian dari pengaduan resmi kami, agar Komnas HAM bisa segera membuat keputusan bahwa kasus Munir merupakan pelanggaran HAM berat, sehingga proses penyelidikan berdasarkan UU Pengadilan HAM bisa segera dilakukan,” sebutnya.

Ia mengemukakan, selain itu, kami juga mendorong Komnas HAM untuk segera mengeluarkan penetapan Munir bin Thalib sebagai prominent human right defender dan menetapkan hari peringatan untuk para pembela HAM.

“Latar belakang Munir bin Thalib adalah seorang pembela HAM yang memainkan peran penting dalam membongkar keterlibatan oknum aparat keamanan dalam pelanggaran HAM di Aceh, Papua dan Timor-Leste. Ia juga merumuskan rekomendasi kepada pemerintah untuk membawa para oknum pejabat tinggi yang terlibat ke Pengadilan,” ujar Calsi.

Dirinya menyatakan, pada September 1999, ia (Munir) ditunjuk sebagai anggota Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM (KPP-HAM) Timor Timur. Dan sebagai aktivis HAM terkemuka, Munir menerima banyak ancaman sebagai akibat dari kerja-kerja HAM yang dilakukannya.

“Pada Agustus 2003, sebuah bom meledak di pekarangan rumahnya di Jakarta. Pada 2002, Kantor KontraS tempat Munir bekerja diserang oleh segerombolan orang tak dikenal yang menghancurkan perlengkapan kantor dan secara paksa merampas dokumen yang terkait dengan penyelidikan pelanggaran HAM yang tengah dilakukan oleh KontraS. Munir ditemukan meninggal dunia di penerbangan Garuda Indonesia dari Jakarta ke Amsterdam pada 7 September 2004,” tegas Calsi.

Calsi mengungkapkan, otopsi yang dilakukan oleh otoritas Belanda menunjukkan bahwa ia meninggal karena diracun arsenik, dimana tiga orang telah diadili terkait dengan pembunuhan Munir, namun orang-orang diduga kuat sebagai pihak-pihak yang sesungguhnya bertanggungjawab atas pembunuhan Munir masih belum diproses secara hukum, tiga orang yang diadili adalah Pegawai Garuda Indonesia.

“Kami percaya, mereka tidak mungkin beraksi sendiri. Mantan agen Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi Purwopranjono diadili pada 2008, tetapi dinyatakan tidak bersalah dan para aktivis pernyatakan bahwa proses Peradilan berjalan tidak adil,” ungkap Calsi.

Pada 2005, kata Calsi, yang dibentuk oleh pemerintah diabaikan dan tidak pernah dipublikasikan, dimana pada September 2016, Presiden Joko Widodo berjanji di hadapan publik untuk menyelesaikan kasus Munir, namun pemerintah Indonesia sampai saat ini masih belum mempublikasikan laporan tim pencari fakta (TPF) tersebut.

“Hal ini melanggar Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 111 Tahun 2004 tentang pembentukan TPF kasus meninggalnya Munir, yang mewajibkan pemerintah untuk mempublikasikan laporan TPF. Dengan latar belakang itu,” katanya.

Lanjut Calsi, sungguh mengejutkan ketika Presiden Joko Widodo justru menunjuk AM Hendropriyono, mantan ketua BIN, sebagai Tim Transisi yang menyiapkan pemerintahannya ketika ia terpilih pertama kali pada 2014.

“Hendropriyono adalah kepala BIN pada saat pembunuhan Munir dan banyak kelompok HAM percaya bahwa ia terlibat dalam pembunuhan tersebut,” tambahnya. (Rizaldi/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya