Forum Masyarakat dan Mahasiswa Papua Unjuk Rasa di Uncen Tolak Otsus Jilid II

10 September 2020 02:58
Forum Masyarakat dan Mahasiswa Papua Unjuk Rasa di Uncen Tolak Otsus Jilid II
Forum Masyarakat dan Mahasiswa Papua unjuk rasa menolak keberlanjutan Otsus Jilid II, berlangsung di gapura kampus Uncen Jalan Raya Abepura, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua. (Hanung/Trans89.com)
.

JAYAPURA, TRANS89.COM – Puluhan massa Forum Masyarakat dan Mahasiswa Papua dipimpin Nias Huruf Mabel unjuk rasa menolak keberlanjutan otonmi khusus (Otsus) Jilid II, berlangsung di gapura kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) Jalan Raya Abepura, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, Rabu (9/9/2020).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, Front Mahasiswa Papua segera tolak Otsus Plus dan tarik militer dari Papua, Front Mahasiswa Papua dan bersama rakyat Papua mendesak militer.

Orasi Nias Huruf Mabel mengatakan, hari ini kami dari Front Mahasiswa dan Rakyat Papua berdiri disini akan menyuarakan menolak adanya Otsus Plus yang akan di buat oleh pemerintah Indonesia.

“Kami mengajak kawan-kawan dari semua fakultas mari bergabung bersama kami menyuarakan aspirasi dari rakyat Papua. Kami disini juga menolak keberadaan militer di Papua yang sudah menjajah rakyat Papua sejak tahun 1961,” kata Nias.

Ia mengemukakan, tujuan kami kesini adalah menolak Otsus dan dikembalikan kepada Jakarta, hari ini kami disini dengan agenda sudah jelas, bahwa penolakan Otsus dan juga penarikan militer yang saat ini keberadaannya di wilayah Meepago dan lainnya di tanah Papua, dan hari ini kami mahasiswa dengan tegas menolak tindakan dan pendekatan militer.

“Kalau kita menilai dari empat pilar Otsus tersebut, yaitu kesehatan, ekonomi, pembangunan, dan pendidikan selama 20 tahun, pemerintah Indonesia anggarkan Rp95 triliun untuk Papua, sedangkan Jakarta selama 20 tahun dianggarkan Rp200 triliun. Ini suatu penghinaan buat kita rakyat Papua. Hari ini kami rakyat dan mahasiswa Papua bersatu melawan ketidakadilan dan militerisme yang diterapkan di tanah Papua,” ujar Nias.

Menurut dia, pemerintah telah gagal memberikan Otsus di Papua dalam pembangunan yang telah dilakukan, salah satunya jembatan merah itu adalah hanya elit-elit politik yang menikmati jembatan itu, tetapi rakyat Papua tidak menikmati, hanya elit-elit yang memakai mobil mewah saja yang menikmati jembatan itu.

“Di sisi lain, biaya kehidupan tertinggi di Indonesia itu ada di Papua, dimana perbandingan harganya sangat jauh beda sekali dengan di Jakarta sana. Ini adalah bentuk diskriminasi terhadap rakyat Papua, dan ini harus kita tolak hari ini,” tutur Nias.

Dirinya menyebutkan, tahun 2021 ketika pemerintah akan melanjutkan Otsus melalui pendekatan militer dengan mendatangkan militer di beberapa kabupaten termasuk di Yahukimo, sehingga itu membuat rakyat Yahukimo tidak tenang, rakyat Papua tidak tenang dan ketakutan.

“Beberapa hari yang lalu di PT Freeport ada demo besar-besaran, itu adalah kawan-kawan dari pekerja Freeport dalam menuntut haknya, tetapi apa yang telah dibuat oleh Freeport adalah mendatangkan TNI/Polri untuk menghadapi para karyawan,” sebut Nias.

Nias juga mendesak agar PT Freeport ditutup, karena itu hanya dinikmati oleh orang Indonesia dan Amerika, sementara rakyat Papua tidak menikmati, bahkan karyawan orang asli Papua banyak yang di pemutusan hubungan kerja (PHK), untuk itu segera tutup Freport dari tanah Papua.

“Disini kami punya hak kekayaan, punya tanah, jangan kita di jadikan budak ditanah kita sendiri. Maka dari itu, kami disini datang untuk menolak semua bentuk diskriminasi dari pemerintah Indonesia. Kami tidak mau dijadikan budak oleh penguasa kapitalis yang menikmati hasil kekayaan Papua,” tegas Nias.

Pembacaan pernyataan sikap massa aksi, Nias Huruf Mabel, menyampaikan kami mahasiswa dan rakyat Papua mendesak kepada lembaga Universitas Cenderawasih stop revisi Undang-undang (UU) Otsus jilid 2 di atas penderitaan rakyat Papua.

“Kami mahasiswa dan rakyat Papua mendesak kepada tim panitia khusus (Pansus) dari 29 kabupaten/kota yang ada di Papua dan Papua Barat, meminta agar segera dibubarkan,” papar Nias.

Ia menyebutkan, kami mahasiswa dan rakyat Papua mendesak kepada manajemen PT Freeport Indonesia segera membuka akses kepada karyawan dan buruh yang sedang melakukan mogok kerja di Tembagapura.

“Kami mahasiswa dan rakyat Papua mendukung mogok kerja yang dilakukan buruh dan karyawan PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Timika. Kami mahasiswa dan rakyat Papua mendesak kepada Presiden Republik Indonesia agar segera tarik militer organik dan non organik dari seluruh tanah Papua,” sebut Nias. (Hanung/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya