Sarung Putih Pemuda Katteong Mattirosompe Geruduk Kantor Bupati Pinrang, Ini Tuntutannya

21 August 2020 20:44
Sarung Putih Pemuda Katteong Mattirosompe Geruduk Kantor Bupati Pinrang, Ini Tuntutannya
Sejumlah massa yang tergabung di Sarung Putih Pemuda Katteong Mattirosompe unjuk rasa di kantor bupati Jalan Bintang, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulsel. (Andri S/Trans89.com)
.

PINRANG, TRANS89.COM – Sejumlah massa yang tergabung di Sarung Putih Pemuda Katteong Mattirosompe (SIPAKAMASE) dipimpin Hasan, Supriadi dan Muh Idris unjuk rasa di kantor bupati Jalan Bintang, Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (19/8/2020).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan jangan tenggelamkan kami dan bagikan selebaran pernyataan sikap.

Aksi ini meninadaklanjuti aksi tanggal 17 dan 20 Januari 2020 lalu di paripurna DPRD Pinrang serta aksi hearing dengan SKPD terkait pada tanggal 20 Maret 2020 di kantor Bupati Pinrang menuntut pembahasan pengerukan sungai jalur Mattirosompe sampai saat ini belum ada tindaklanjut dan kejelasan terkait pelaksanaannya.

Dalam tuntutan peserta aksi, Hasan mengatakan, bagi pemerintah kesejahteraan masyarakat adalah hal yang paling utama dan dianggap krusial, namun hari ini kita menyaksikan bersama sebagian masyarakat Mattiro Sompe merasakan hal yang sebaiknya, dan salah satunya adalah persoalan kondisi sungai yang menyempit mengakibatkan meluapnya air sungai yang selalu menjadi kendala tiap waktu naik kepermukaan area pertanian dan pemukiman masyarakat, sehingga aktivitas masyarakat terganggu.

“Sumber penghasilan masyarakat Kecamatan Mattiro Sompe mayoritas dari pertanian. Namun meluapnya air sungai mengakibatkan ratusan hektar sawah terendam banjir dan puluhan rumah masyarakat sekitar 1 kilometer (Km) dan pinggiran sungai ikut terendam banjir. Hal ini perlu tanggapan serius dari pemerintah, mengingat musim tanam padi sudah mulai,” kata Hasan.

Menurut dia, sehubungan dengan hal tersebut, kami selaku pemuda Mattiro Sompe yang tergabung dalam organisasi SIPAKAMASE mengharapkan kepedulian pemerintah untuk meminimalisir kerugian masyarakat.

“Kami meminta melanjutkan pengerukan sungai di Desa Samaenre sampai ke muara. Ketersediaan bibit padi selama tenggang waktu sampai jadwal pengerukan. Memberikan konvensasi kepada petani yang terdampak luapan air sungai,” tutur Hasan.

Ia mengharapkan, pemerintah daerah merealisasikan apa yang sudah menjadi hasil pembahasan dipertemuan sebelumnya, mengingat pembahasan pengerukan sungai ini sudah beberapa kali dilakukan pertemuan, namun sampai hari ini belum ada perkembangan dan realisasi sampai hari ini.

“Apabila permintaan kami tidak terpenuhi dan telah sampai jadwal yang telah ditentukan, maka izinkan kami menyatakan bahwa kami tidak percaya lagi dengan pemerintah daerah yang sedang menjabat,” ujar Hasan.

Massa aksi diterima langsung Bupati Pinrang, Andi Irwan Hamid didampingi Instansi Terkait dan melaksanakan hearing.

Bupati Irwan mengatakan, ini merupakan persoalan normalisasi berjumlah Rp564 juta, dimana curah hujan dan debit air masih tinggi dan hal tersebut masih pemberkasan di provinsi dan masuk di rekening kelompok gapoktan.

“Ini merupakan persoalan waktu, dimana ketika pemda melakukan hal ini ada aturan yang di pakai, dan kami juga menyampaikan bahwa hal tersebut akan di kerja,” kata Irwan.

Dirinya menjelaskan, terdapat kendala yang di hadapi merupakan kondisi alam, namun alat pemda sudah disiapkan. Dan Pemda berharap nantinya masyarakat Kecamatan Mattiro Sompe membantu kami mengawasi pengerjaannya.

“Pemda juga masih menunggu pemberkasan dari Makassar, dimana pemberkasan tersebut bukan di lakukan di kabupaten dan mempunyai jenjang yang jelas. Pemda sangat berharap mudah-mudahan hal tersebut di percepat dan kami juga berusaha dengan kepala dinas terkait,” jelas Irwan.

Sementara Hasan kembali menyampaikan, kami terjun langsung di lapangan, di mana tahun ini yang paling parah seperti Kampung Labolong sampai Katteong.

“Kami bersedih dengan apa yang kami lihat, di mana masyarakat ada yang mengerjakan sawah orang lain dengan sistem bagi dua namu terkena dampak meluapnya sungai,” papar Hasan.

Lanjut Hasan, pemerintah kecamatan dan desa perlu mengetahui bahwa hal ini tidak ada campur tangan dari orang lain atau pemerintah, kami di sini atas dasar kepentingan masyarakat.

“Kami mengharapakan apa yang kami perjuangkan adanya jaminan dari Pemerintah Kabupaten Pinrang bahwa pada bulan Sepetember akan di kerja,” tambahnya. (Andri/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya