Menolak Aktivitas Tambang di Mamasa, HMKM Siap Melawan di Garda Terdepan

21 August 2020 02:33
Menolak Aktivitas Tambang di Mamasa, HMKM Siap Melawan di Garda Terdepan
Warga menolak aktivitas tambang di wilayah Kecamatan Mambi, Aralle dan Bumal di Kabupaten Mamasa, Sulbar. (Muhammad Gufran/Trans89.com)
.

MAMASA, TRANS89.COM – Rencana penambangan logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth (RE) di wilayah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat (Sulbar), menuai penolakan dari berbagai kalangan. Diantaranya adalah tokoh masyarakat, pemuda dan mahasiswa.

Ketua Himpunan Mahasiswa Kabupaten Mamasa (HMKM) Majene, Muliawan Hasan mengatakan, penolakan juga telah dilakukan oleh Forum Pemuda Peduli Daerah (FPPD) di wilayah tersebut saat kedatangan rombongan pekerja tambang yang hendak mengambil tanah secara gratis untuk bahan percobaan beberapa bulan lalu.

“Hal ini menjadi bukti bahwa benar adanya masyarakat tidak nyaman dengan kehadiran (perusahaan tambang) di Kabupaten Mamasa terkhusus di 3 kecamatan yakni Kecamatan Mambi, Aralle dan Bumal,” kata Muliawan kepada media ini, Kamis (20/8/2020).

Selaku Ketua HMKM Majene, Muliawan menyatakan sikap menolok keras wacana pemerintah untuk memberikan perizinan kepada pihak perusahaan untuk melakukan aktivitas di 3 kecamatan tersebut.

“Dalam persoalan ini, pihaknya siap mengawal dan menjadi garda terdepan untuk membela kepentingan masyarakat setempat dalam mempertahankan wilayahnya dari eksploitasi pihak perusahaan,” ujar Muliawan.

Menurut dia, sesuai pengkajian dari pihaknya, dampak dari aktivitas tambang itu akan sangat merugikan karena merusak sumber daya alam (SDA), juga berdampak secara jangka panjang pada kelangsungan produksi pertanian di wilayah ini.

“Jika izin ini dibiarkan saja, maka Mamasa, Mambi, Aralle, dan Bumal khususnya, akan mengalami darurat ruang dan darurat bencana ekologis,” tutur Muliawan.

Ia menjelaskan, hal ini sangat mengancam keselamatan rakyat. Sebab, perizinan meliputi kawasan hutan sekunder, permukiman, sawah, dan sungai.

“Hal itu akan berdampak buruk bagi rakyat. Belum ditambang saja daerah ini sudah pernah lonsor dan mengalami banjir bandang, apalagi jika pertambangan dibiarkan beroperasi,” jelas Muliawan.

Oleh karena itu lanjut dia, tidak ada pilihan lain bagi pemerintah daerah sampai pusat selain menolak eksploitasi di wilayah tersebut.

“Kami atas nama pemuda, masyarakat serta mahasiswa Kabupaten mamasa menolak adanya pertambangan yang merusak lingkungan serta meminta pemerintah setempat agar mengevaluasi kembali secara detail terkait hal ini,” demikian Muliawan. (Gufran)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya