LSM Lembaga Pengawas Pemantau Pelapor Korupsi Aksi di Kejati dan Polda Kalimantan Selatan, Ini Tuntutannya

15 August 2020 01:30
LSM Lembaga Pengawas Pemantau Pelapor Korupsi Aksi di Kejati dan Polda Kalimantan Selatan, Ini Tuntutannya
Sejumlah massa dari LSM Lembaga Pengawas Pemantau Pelapor Korupsi unjuk rasa di kantor Kejati Kalsel Jalan S Parman dan Polda Kalsel Jalan DI Panjaitan Kota Banjarmasin. (Ari Bags Yusuf/Trans89.com)
.

BANJARMASIN, TRANS89.COM – Sejumlah massa dari LSM Lembaga Pengawas Pemantau Pelapor Korupsi (LP3K) dipimpin Ahmad Bahrani unjuk rasa di kantor Kejati Kalimantan Selatan (Kalsel) Jalan S Parman dan Polda Kalsel Jalan DI Panjaitan Kota Banjarmasin, Kamis (13/8/2020).

Orasi Ahmad Bahrai mempertanyakan kepada pihak Kejati Kalsel terkait beberapa kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang terjadi di wilayah Kalsel.

“Seperti pengadaan 6 buah bis angkutan massal di Kota Banjarmasin, pengadaan jetski oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarmasin, pengadaan rapor K13 oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Banjarmasin dan pengadaan konsep puskesmas keliling di Kabupaten Banjar,” ujar Ahmad.

Ia meminta kepada Kejati Kalsel untuk mengusut tuntas mobil angkutan dari tahun 2018 dan 2019, sebab ini pemborosan uang negara, dimana kami menduga adanya penyelewengan dana tersebut.

Lanjut Ahmad, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Kota banjarmasin, kalau pembongkaran lebih dari 7 bulan itu namanya pembongkaran secara ilegal, kalau sudah ilegal berarti harus berurusan dengan hukum, itu sudah menyalahi prosedur,” pinta.

“Semasa jabatan Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina selama 3 tahun baru dilakukan pembongkaran, kalau tidak dilakukan pembongkaran tetapi ada pembayaran-pembayaran, ini sangat aneh menurut kami,” beber Ahmad.

Tanggapan Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Kalsel, Makhpujat, mengatakan laporan ini akan kami terima dengan baik dan akan kami pelajari dari surat atau berkas yang sudah dibawa ke kantor Kejati Kalsel.

“Kputusannya nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Kajati selaku pimpinan tertinggi di Kejati Provinsi Kalsel,” kata Makhpujat.

Sementara di Polda Kalsel, Ahmad menanyakan perkembangan penanganan kasus dugaan penyalahgunaan wewenang Pelaksantugas (Plt) Kasatpol PP Kota Banjarmasin atas pembongkaran baliho bando di wilayah Kota Banjarmasin.

“Tolong tangkap Ichwan Noor Cholik, Plt Kasatpol PP Banjarmasin mengenai baliho yang di pasang sepanjang jalan Achmad Yani. Itu sudah sangat melampaui batas, dan Bapak Walikota Banjarmasin setelah memerintahkan pembongkaran langsung melakukan pemecatan, jadi kami meminta kepada Polda Kalsel untuk memanggil beliau,” pinta Ahmad.

Tanggapan anggota Piket Kriminal Umum Polda Kalsel, Ipda Hidayat menyampaikan kami bukan yang berwenang untuk mengomentari.

“Namun nanti akan kami sampaikan ke Dirkrimum Polda Kalsel mengenai permasalahan ini,” papar Hidayat. (Ari/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya