Penandatanganan Keputusan Bersama Pengawasan Pilkada di Media Antara KPI, Bawaslu, KPU dan Dewan Pers

13 August 2020 02:07
Penandatanganan Keputusan Bersama Pengawasan Pilkada di Media Antara KPI, Bawaslu, KPU dan Dewan Pers
KPI bersama KPU, Bawaslu dan Dewan Pers, tandatangani Kepber tentang pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pilkada tahun 2020 melalui lembaga penyiaran, perusahaan pers cetak dan siber di Kantor Bawaslu RI Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. (Dok. KIP Pusat)
.

JAKARTA, TARNS89.COM – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Pers, tandatangani keputusan bersama (Kepber) tentang pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2020 melalui lembaga penyiaran, perusahaan pers cetak dan siber di Kantor Bawaslu RI Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2020).

Keputusan bersama ditandatangani Ketua KPI Pusat Agung Suprio, Ketua Bawaslu Abhan, Ketua KPU Arief Budiman, dan Ketua Dewan Pers yang diwakili Anggota Dewan Pers Agung Darmajaya.

Penandatangan Kepber tersebut diharapkan dapat menguatkan sistem pengawasan kampanye, sehingga menciptakan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020 yang adil, jujur, berimbang dan berkualitas.

Ketua KPI Pusat, Agung Suprio mengatakan, kerjasama ini sangat penting untuk mengawasi jalannya kampanye para peserta Pilkada di media khususnya media penyiaran.

“Apalagi kampanye lewat media elektronik diperpanjang. Hal ini membuat tugas KPI makin vital, karena KPI mengawasi TV dan radio sesuai dengan pedoman yang kami punya yakni P3SPS,” kata Agung melalui siaran persnya.

Menurut dia, terbentuknya gugus tugas Pilkada ini akan membuat pengawasan menjadi lebih efektif, dimana Bawaslu memantau peserta, KPI mengawasi media penyiaran dan Dewan Pers mengawasi media cetak dan online.

“Saya berharap, Memorandum of Understanding (MoU) akan berjalan maksimal dan menuai hasil yang positif,” tutur Agung.

Dirinya juga optimis hingga saat ini, jika menjalankan sosialisasi yang massif lewat media elektronik, maka tingkat partisipasi publik, minimal bisa sama dan mungkin bisa lebih tinggi dari Pilkada sebelumnya.

“Peran media sangat penting untuk mengedukasi masyarakat untuk berpartisipasi meskipun dalam suasana pandemi Covid-19,” ujar Agung.

Sekedar diketahui, tahapan kampanye Pilkada 2020 akan berlangsung pada 26 September hingga 5 Desember 2020. Sedangkan kampanye melalui media massa baru dapat dilakukan selama 14 hari sejak 22 November hingga 5 Desember 2020.

Sementara Ketua Bawaslu RI, Abhan berharap dengan penandatanganan keputusan bersama ini, KPI dan Dewan Pers dapat banyak memberikan masukan kepada pihaknya, baik itu berupa pelanggaran penyiaran atau yang lain.

“Dewan Pers dan KPI punya kewenangan lebih dalam memantau media massa, baik cetak, elektronik maupun daring,” ujar Abhan.

Ia menyebutkan, pengalaman Pemilu 2019, Bawaslu menemukan sejumlah dugaan pelanggaran iklan kampanye di media massa.

“Tetapi setelah dikaji Dewan Pers, dinyatakan bahwa iklan kampanye itu bukan berasal dari produk jurnalistik. Oleh karenanya, meskipun telah menjadi temuan dugaan pelanggaran, Bawaslu tak menindaklanjuti temuan tersebut,” sebut Abhan.

Menurut dia, nantinya kalau memang ada pelanggaran, maka jadi kewajiban kita untuk menegakkan hukum itu., tapi itu tentu bagian akhir, artinya ultimum remedium.

“Kalau bisa kita lakukan berbagai upaya pencegahan, kita lakukan pencegahan. Saya berharap, kerja sama 4 lembaga ini dapat mencegah terjadinya pelanggaran kampanye di media massa selama Pilkada 2020,” tutur Abhan.

Dirinya mengemukakan, kerjasama ini untuk memastikan keterpenuhan hak dan keadilan dalam kampanye, dimana kerjasama dengan para pemangku kepentingan pengawasan media massa dan lembaga penyiaran sangat dibutuhkan, hal itu karena adanya kenormalan baru akibat pandemi Covid-19 yang mendorong peningkatan aktivitas politik melalui media cetak, elektronik, dan penyiaran.

“Peran serta dan partisipasi media dalam pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye juga sangat membantu kerja-kerja pengawasan dan penegakan hukum pemilihan,” ungkap Abhan.

Ia berharap, gugus tugas ini tidak hanya dibentuk di tingkat pusat, tapi juga di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota, dimana di tingkat provinsi, gugus tugas dibentuk oleh Bawaslu dan KPU provinsi serta KPID setempat dengan tetap melibatkan Dewan Pers, sedangkan di tingkat kabupaten/kota, gugus tugas merupakan kerjasama antara Bawaslu dan KPU kabupaten/kota setempat dan turut melibatkan Dewan Pers dan KPID setempat.

“Menindaklanjuti penandatangaan keputusan bersama ini, akan diterbitkan pula petunjuk teknis (Juknis) yang menjadi pedoman kerja gugus tugas setiap tingkatan,” beber Abhan.

Ditempat yang sama, Ketua KPU RI Arief Budiman, mengatakan Pilkada 2020 (dalam masa pandemi) ruang untuk menggunakan saluran media akan semakin terbuka.

“Karena itu, kerjasama antara penyelenggara pemilu dengan KPI dan Dewan Pers ini sangat penting dalam mengawasi media massa, baik cetak maupun elektronik,” kata Arief.

KPU dan Bawaslu, kata dia, akan banyak bertanya mengenai pemberitaan dan penyiaran di media massa kepada KPI dan Dewan Pers. Dan hal itu untuk menentukan apakah terjadi pelanggaran kampanye atau tidak.

“KPU dan Bawaslu tidak mempunyai ruangan yang banyak monitor. Saya pernah datang ke KIP melihat war room-nya. War room itu akan melaksanakan pengawasan,” kata Arief.

Pada saat penandatanganan kerjasama, turut hadir menyaksikan Komisioner KPI Pusat yakni Irsal Ambia, Mohamad Reza dan Mimah Susanti. (Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya