Pilkada Pasangkayu, 128 LO Bapaslon Perseorangan Ikuti Rakor Tingkat PPS

10 August 2020 23:17
Pilkada Pasangkayu, 128 LO Bapaslon Perseorangan Ikuti Rakor Tingkat PPS
Rakor verfak perbaikan bersama PPS dan PPD Kelurahan Pasangkayu serta LO Bapaslon perseorangan pemilihan bupati dan wakil bupati Pasangkayu, Sulbar. (Humas KPU Pasangkayu)
.

PASANGKAYU, TRANS89.COM – Diketahui bersama, dari empat pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Sulawesi Barat (Sulbar), hanya Kabupaten Pasangkayu yang memiliki bakal pasangan calon (Bapaslon) perseorangan.

Dari 63 desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, 61 diantaranya merupakan sebaran syarat dukungan Bapaslon perseorangan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Pasangkayu.

Sehingga seluruh panitia pemungutan suara (PPS) di tiap desa/kelurahan melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) persiapan verifikasi faktual (verfak) syarat dukungan perseorangan masa perbaikan, Minggu (9/8/2020).

Menurut Ketua KPU Pasangkayu, Syahran Ahmad mengatakan, pada masa perbaikan ini, jumlah syarat dukungan Bapaslon perseorangan yang akan di verfak yaitu 6.436. Jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Pasangkayu yakni 1.249, sementara jumlah paling sedikit ada di Kecamatan Duripoku sebanyak 170 dukungan.

“Untuk tingkat desa/kelurahan, jumlah dukungan terbanyak terdapat di Kelurahan Pasangkayu 542. PPS Kastabuana di kecamatan Bulutaba, hanya kebagian tugas verfak sebanyak satu dukungan,” katanya.

Menurut dia, rakor yang dilaksanakan PPS merupakan persiapan pelaksanaan verfak yang dihadiri Liaison Officer (LO) atau tim penghubung Bapaslon, Panwas desa dan kelurahan (PKD).

“Di beberapa desa, forum rakor turut dihadiri anggota Panwascam dan PPK. Tapi karena jumlah PPK dan Panwascam yang terbatas, sementara pelaksanaan Rakor dilaksanakan secara serentak, maka tidak semua Rakoor PPS dapat dihadiri,” tutur Syahran.

Ia menjelaskan, pelaksanaan rakor oleh PPS dengan LO dan Panwas desa merupakan tahapan yang krusial dalam pencalonan perseorangan. Sebagaimana diketahui, mekanisme verfak di masa perbaikan dilakukan secara kolektif.

“Dengan jumlah dukungan yang cukup besar dalam satu wilayah desa, sementara masa verifikasi yang singkat, sehingga peran proaktif tim penghubung sangat diperlukan,” jelas Syahran.

Dirinya mengemukakan, forum rakor ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada LO dalam menyusun jadwal verifikasi dan menentukan tempat verifikasi.

“Selain menentukan jadwal dan tempat verifikasi, LO juga bertanggungjawab menghadirkan pendukung yang sudah ditentukan pada setiap lokasi verfak,” ujar Syahran.

Lanjut Syahran, verifikasi faktual masa perbaikan akan dilaksanakan selama 7 hari. Hari pertama dimulai pada tanggal 10 Agustus dan akan berakhir tanggal 16 Agustus. Sementara jam kerja PPS dalam melaksanakan verfak mulai pukul 08.00 pagi sampai pukul 17.00 sore hari.

“Pada wilayah dengan jumlah pendukung yang mayoritas berprofesi sebagai petani atau pekebun, sehingga tidak dapat menghadiri verfak pada siang hari, jadwal verifikasi dapat dilakukan pada malam hari,” tambahnya. (Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya