Pemahaman Nilai Nasionalisme Dihadiri Tokoh Masyarakat, Agama, Adat dan Pemuda Pegunungan Bintang

08 August 2020 04:29
Pemahaman Nilai Nasionalisme Dihadiri Tokoh Masyarakat, Agama, Adat dan Pemuda Pegunungan Bintang
Badan Kesbangpol Kabupaten Pegunungan Bintang gelar sosialisasi pemahaman nilai-nilai nasionalisme bagi tokoh masyarakat, agama, adat dan pemuda berlangsung di aula Kesbangpol Jalan Okpol, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. (Babah Syairazy/Trans89.com)
.

PEGUNUNGAN BINTANG, TRANS89.COM – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Pegunungan Bintang gelar sosialisasi pemahaman nilai-nilai nasionalisme bagi tokoh masyarakat, agama, adat dan pemuda berlangsung di aula Kesbangpol Jalan Okpol, Distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, Jumat (7/8/2020).

Hadir di giat tersebut, Perwira Penghubung (Pabung) Organik Kodim 1715 Yahukimo Mayor Inf Panjaitan, Danramil 1715-01 Oksibil Kapten Cba Dwi Wawan, Kepala Badan Kesbangpol Pegunungan Bintang Kakayambul Uropdana, Sekretaris Kesbangpol Murbowo, dan Kasubid Kesbangpol Soter.

Sambutan Murbowo mengatakan, kegiatan ini sebetulnya setiap tahun kita laksanakan, namun karena corona menjadikan kegiatan ini sedikit terlambat yang seharusnya kita laksanakan pada bulan Maret.

“Beberapa yang menyebabkan kegiatan ini terlambat, salah satunya karena penerbangan khususnya di Papua mengalami lockdown, dan kita patut bersyukur kegiatan ini dapat dilaksanakan pada hari ini,” kata Murbowo.

Untuk itu, kata dia, kita dari panitia minta maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan hari ini, dan mengundang Pabung sebagai narasumber untuk memberikan sedikit pemahaman terkait wawasan kebangsaan.

“Kmi harapkan untuk peserta bisa memahami dan mencermati kegiatan ini. Apabila kurang paham dengan apa yang disampaikan oleh narasumber nanti, bisa ditanyakan kepada varasumber, Bapak Mayor Inf Panjaitan sebagai bentuk feedback dari peserta terhadap materi-materi yang telah disampaikan,” kata Murbowo.

Kakayambul Uropdana menyatakan, kegiatan ini sama sekali tidak ada unsur muatan dan nuansa apapun, kegiatan ini murni untuk memberikan pemahaman terhadap seluruh para tokoh agama, adat dan pemuda agar bisa memahami nilai kebangsaan serta meningkatkan jiwa nasionalisme.

“Saya berharap, seluruh bapak-bapak yang hadir dalam acara ini bisa memahami serta mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang bagaimana pemahaman terhadap nilai-nilai nasionalisme,” ujar Kakayambul.

Penyampaian materi dari narasumebr, Mayor Inf Panjaitan mengatakan, tugas utama dirinya sebagai Pabung Dandim Yahukimo, terkait tugas pengawasannya terhadap seluruh Satuan Tugas (Satgas) yang ada di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang.

“Itu merupakan tugas saya, dan kehadiran saya disini untuk mengayomi seluruh warga di wilayah Kabupaten Pegunungan Bintang,” kata Panjaitan.

Dirinya akan memberikan materi dan pemahaman untuk para tokoh masyarakat, agama dan pemuda, maka dari itu, diharapakan semuanya yang hadir pada kegiatan ini dapat memahami apa yang disampaikan, serta apabila belum mengerti bisa ditanyakan kepadanya.

“Apa yang tadi disampaikan Kepala Badan Kesbangpol, bahwa kegiatan ini murni kegiatan terkait wawasan kebangsaan, tidak ada unsur muatan apapun, apalagi unsur muatan politis. Disini saya akan menyampaikan point-point penting tentang wawasan nasional,” ujar Panjaitan.

Ia menjelaskan, pengertian Bhineka Tunggal Ika adalah motto atau semboyan Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia Garuda Pancasila.

“Secara harafiah, pengertian Bhineka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi satu. Adapun makna Bhineka Tunggal Ika adalah, meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan tak terpisahkan,” jelas Panjaitan.

Dirinya menerangkan, makna Bhineka Tunggal Ika, yakni kata Bhineka Tunggal Ika dapat pula dimaknai bahwa meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki kebudayaan dan adat-istiadat yang bermacam-macam, serta beraneka ragam kepulauan wilayah negara Indonesia, namun keseluruhannya itu merupakan suatu persatuan yaitu bangsa dan negara Indonesia.

“Keanekaragaman itu bukanlah merupakan perbedaan yang bertentangan, justru keanekaragaman itu bersatu dalam sintesa untuk memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa dan negara Indonesia,” terang Panjaitan.

Menurut dia, bagi bangsa Indonesia, Bhineka Tunggal Ika merupakan dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, dimana perwujudannya adalah dengan cara hidup saling menghargai antar masyarakat tanpa memandang suku bangsa, ras, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit dan lain-lain.

“Prinsip Bhineka Tunggal Ika, yakni common denominator (faktor persekutuan, dimana di Indonesia terdapat 5 agama mayoritas, maka sesuai dengan perbedaan di dalam agama tersebut haruslah dicari common denominatomya atau dengan kata lain haruslah mencari sebuah persamaan dalam perbedaan itu, sehingga semua masyarakat yang hidup di Indonesia dapat hidup dalam keanekaragaman dan kedamaian dengan adanya kesamaan di dalam perbedaan tersebut dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tutr Panjaitan.

Ia menyebutkan, tidak bersifat sekratarian dan enklusif, makna yang terkandung di dalam prinsip ini yakni semua rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan menganggap bahwa dirinya atau kelompoknya adalah yang paling benar, paling hebat, atau paling diakui oleh orang lain.

“Pandangan-pandangan tersebut haruslah dihilangkan pada segenap tumpah darah Indonesia. Bhineka Tunggal Ika sifatnya inklusif, dengan kata lain segala kelompok yang ada haruslah saling memupuk rasa persaudaraan,” sebut Panjaitan.

Dirinya mengemukakan Bhineka Tunggal Ika tidak bersifat formalistis yang hanya menunjukkan sebuah perilaku semu dan kaku, tetapi Bhineka Tunggal Ika sifatnya universal dan menyeluruh, dan bersifat konvergen dan tidak divergen, yakni segala macam keanekaragaman yang ada bila terjadi masalah bukan untuk dibesar-besarkan, tetapi haruslah dicari satu titik temu yang bisa membuat segala macam kepentingan menjadi satu.

“Hal ini bisa dicapai bila terdapatnya sikap toleran, saling percaya, rukun, non sectarian dan inklusif. Diaman fungsi dan implementasi Bhineka Tunggal Ika, adalah perilaku inklusif. Seseorang haruslah menganggap bahwa dirinya berada di dalam suatu populasi yang luas, sehingga dia tidak melihat dirinya melebihi dari yang lain, begitu juga dengan kelompok. Kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi atau kelompoknya,” ujar Panjaitan.

Panjaitan menegaskan, mengakomodasi sifat pluralistik seperti agama, ras, suku, bangsa, bahasa, adat dan budaya yang ada di Indonesia dengan jumlah yang tidak sedikit, dimana sikap saling toleran, saling menghormati, saling mencintai, dan saling menyayangi menjadi hal mutlak yang dibutuhkan oleh segenap rakyat Indonesia supaya terciptanya masyarakat yang tentram dan damai.

“Tidak menang sendiri, sehingga perbedaan pendapat adalah hal yang lumrah teijadi pada zaman sekarang. Oleh sebab itu, untuk mencapai prinsip ke-Bhineka-an, maka seseorang haruslah menghormati antar satu pendapat dengan pendapat yang lain denag mengedepakan musyawarah untuk mufakat. Perbedaan pendapat antar kelompok dan pribadi haruslah dicari solusi bersama dengan diberlakukannya musyawarah. Segala macam perbedaan direntangkan untuk mencapai inti kepentingan. Dalam musyawarah, segala macam gagasan yang timbul akan diakomodasikan dalam kesepakatan, sehingga kesepakatan itu yang mencapai mufakat amar pribadi atau kelompok,” tegasnya.

Ia menerangkan landasan rasa kasih sayang dan rela berkorban, itu sesuai dengan pedoman sebaik-baiknya manusia yaitu yang bermanfaat bagi manusia lainnya, rasa rela berkorban haruslah diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, rasa rela berkorban ini akan terbentuk dengan dilandasi oleh rasa saling kasih mengasihi, dan sayang menyayangi.

“Sementara pengertian NKRI sendiri mempunyai banyak arti, baik pengertian menurut Undang-Undang (UUD) 1945 dan pengertian secara umum. NKRI tersendiri tertera dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi, Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Adapun dalam pasal 18 ayat 1 UUD 1945 menyatakan, NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan UU,” terang Panjaitan.

Dirinya mengatakan, berdasarkan UUD 1945, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian NKRI secara umum adalah suatu negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, diapit oleh dua samudera dan dua benua, terdiri dari ratusan juta penduduk, dengan keanekaragaman budaya dan adat istiadat, berdaulat, adil, makmur dan tercermin dalam satu ikatan yaitu Bhineka Tunggal Ika.

“Tujuan NKRI sesuai dengan yang tertulis di pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarakan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata Panjitan.

Sedangkan fungsi NKRI, sambung Panjitan, membentuk kelembagaan negara, membuat UUD, menentukan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), membuat UU dan peraturan-peraturan umum, pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan negara, fungsi pertimbangan, fungsi pemerintahan menyelenggarakan kemakmuran, fungsi kehakiman, fungsi perencanaan atau kegiatan pembangunan negara.

“Bentuk NKRI, kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan ialah bentuk NKRI didasarkan pada 5 alasan, unitarisme sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia, negara tidak memberikan tempat hidup bagi provinsialisme, tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa sehingga tidak ada tenaga di daerah untuk membentuk negara federal, wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya, dari sudut geopolitik, dunia Internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan,” tambahnya.

Sementara Kapten Cba Dwi Wawan mengingatkan kembali bahwa kondisi saat ini secara umum Indonesia bukan hanya di Papua saja maupun di Kabupaten Pegunungan Bintang yang mana saat ini timbul isu-isu nasional yang berkembang khususnya diwilayah Papua terkait rekan-rekan kita yang ada di hutan-hutan itu semua saudara-saudara kita, jadi mari kita sama-sama mengajak mereka yang ada dipedalaman untuk kembali kepangkuan NKRI.

“Saat ini di Papua masih banyak terdapat permasalahan seperti perang Suku, perebutan tanah dan masalah adat istiadat. Secara aturan adat, kita menjunjung tinggi aturan adat, namun kita kurang setuju apabila kepala harus dibalas kepala, karena kita mempunyai hukum Indonesia dan biarkan hukum yang bertindak,” urai Dwi.

Ia menjelaskan, indikasi saat ini bahwa nilai leluhur kita sudah mulai luntur, dan mari kita harus kembali kepada nilai-nilai Pancasila, karena semua kehidupan kita ada disitu, sebab Pancasila mempunyai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup bangsa, karena negara Indonesia diatur oleh Pancasila.

“Saya sangat bersyukur di Kabupaten Pegunungan Bintang, karena didalam umat beragama masih sangat menghormati antar umat beragama maupun berbagai suku budaya yang mana tujuannya untuk Indonesia dan kita jangan sampai membeda-bedakan antar sesama,” jelas Dwi.

Dwi berharap pemuda mempunyai peran yang sangat penting didalam membangun kabupaten ini khususnya untuk membangun Indonesia, agar pemuda selalu tampil didepan sebagai agen perubahan negara ini.

“Disini kita tidak boleh terprovokasi oleh isu-isu dan tidak boleh saling menjatuhkan sesama, karena tujuan kita disini harus bisa membangun kabupaten ini menjadi lebih maju dan baik dari sebelum-sebelumnya, serta kita harus bisa bersatu padu untuk menjaga keutuhan NKRI,” imbuhnya. (Babah/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya