Diskusi Publik Tentang RUU Omnibus Law di Majene, ‘Dari Siapa Untuk Siapa’

06 August 2020 22:58
Diskusi Publik Tentang RUU Omnibus Law di Majene, ‘Dari Siapa Untuk Siapa’
Diskusi publik terkait Omnibus Law dengan tema, 'dari siapa untuk siapa', berlangsung di Dondori Cafe Kabupaten Majene, Sulbar. (Ibrahim/Trans89.com)
.

MAJENE, TRANS89.COM – Diskusi publik terkait Omnibus Law dengan tema, ‘dari siapa untuk siapa dihadiri’, sekitar 30 orang diantaranya praktisi hukum Muhtaddin Alatas, Dosen Ekonomi Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) Wahyu Maulid Adha, Salmerah Institue Bung Undu, dan Agora Institute Alfarhat Pratama berangsung di Dondori Cafe Kabupaten Majene, Sulbar, Rabu (5/8/2020) malam.

Pada kesempatan pertama Muhtaddin Alatas mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law (OBL) dimaksudkan untuk memperingkas tumpang tindih perundang-undangan di Indonesia.

“Melalui RUU OBL maka lebih dari 1.000 pasal dalam UU yang dapat saling bertentangan satu sama lain dikompilasikan dalam 1 RUU,” kata Muhtaddin.

Menurut dia, RUU ini bertujuan untuk merampingkan regulasi dari segi jumlah, kemudian disederhanakan agar tepat sasaran.

“RUU OBL menggabungkan lebih dari 70 UU di bidang investasi ke dalam UU Sapujagad yang membidangi cipta lapangan kerja (cilaka) dan peningkatan industri hingga usaham makro kecil dan menengah (UMKM). Ini tidak hanya terkait investasi dan ekonomi, RUU OBL juga menggabungkan UU lain yang terdiri dari 11 kluster,” tutur Muhtaddin.

Ia menjelaskan, apabila RUU OBL dimaksudkan untuk menyatukan berbagai macam UU multi sektor yang saling tumpang tindih, maka pembahasan atau judicial review terkait RUU OBL tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat.

“Namun faktanya, RUU OBL ingin diselesaikan pada bulan Desember 2020, padahal judicial review terkait RUU OBL seharusnya memerlukan waktu yang panjang karena banyaknya sektor yang dibahas,” jelas Muhtaddin.

Kemudian Wahyu Maulid Adha menyebutkan, dalam RUU OBL bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terlebih 5 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu di kisaran 5%.

“Adapun fungsi RUU OBL, yakni cipta lapangan kerja. Dengan tingginya pertumbuhan ekonomi, maka jumlah investor akan meningkatkan, sehingga lapangan kerja akan terbuka. Namun RUU OBL kurang mendukung hak pekerja. Misalkan pada pasal 90 E, pengupahan bergantung kepada perjanjian, bukan pada pertumbuhan ekonomi dan inflasi,” sebut Wahyu.

Dirinya mengemukanan, terkait perpajakan, dimudahkan dalam keringanan pajak penghasilan, dimana diubah dalam syarat minimun wajib pajak., sehingga syarat wajib pajak lebih tinggi.

“Memajukan Sektor UMKM. Birokrasi membuka UMKM dipermudah. UMKM akan dikawal pemerintah. Dalam hal pemberian modal dipermudah dan UMKM diberikan insentif. Apabila tidak mendapatkan modal, lebih mudah dalam peminjaman, karena syarat pengajuan cukup dengan bukti aktivitas usaha,” ujar Wahyudi.

Bung Undu mengungkapkan, RUU OBL menghapuskan perlindungan pada sektor lingkungan, misalnya dengan mengubah UU terkait kehutanan, dimana kawasan hutan alami dihapuskan melalui RUU OBL, dan tidak ada lagi minimal 30% kawasan hutan.

“RUU OBL dapat menyebabkan degradasi lingkungan. Pada RUU OBL dihapuskan adanya izin analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Melalui RUU OBL, maka kerusakan lingkungan di Indonesia akan lebih parah, sehingga pengusaha dapat melakukan eksploitasi sumber daya alam (SDA) dengan sesukanya,” ungkap Undu.

Sementara Alfarhat Pratama menyatakan, RUU OBL tidak terlalu dibutuhkan, karena faktor utama rendahnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia disebabkan oleh banyaknya tingkat korupsi di Indonesia.

“Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia terlalu bergantung oleh investor asing, sehingga bila disahkannya RUU OBL justru akan semakin meningkatkan ketergantungan pada asing dan kapitalis,” tegas Alfarhat.

Lanjut dia, RUU OBL hanya memperhatikan kepentingan kapitalis tanpa memperhatikan dampak lainnya, termasuk bagi lingkungan.

“Apabila RUU OBL disahkan, maka pengusaha dapat merusak lingkungan dan SDA di Indonesia dengan dalih investasi dan menciptakan lapangan kerja,” terang Alfarhat. (Ibra/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya