Tolak Omnibus Law, Ratusan Buruh Geruduk Gedung DPR RI

03 August 2020 22:10
Tolak Omnibus Law, Ratusan Buruh Geruduk Gedung DPR RI
Sejumlah elemen buruh aksi menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja depan kantor DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta. (FB Suara FSPMI)
.

JAKARTA, TRANS89.COM – Sejumlah elemen buruh aksi menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja depan kantor DPR RI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta.

Aksi itu dilakukan sehubungan dengan adanya informasi jika Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) RUU Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja yang terkesan diam-diam dilaksanakan.

Massa aksi membentang spanduk di pagar pintu gerbang gedung DPR RI bertuliskan, tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, stop PHK massal dampak Covid-19, drakula bagi buruh dan rakyat.

Dalam orasinya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, mengatakan aksi serupa juga akan diakukan secara bergelombang di berbagai provinsi, dan puncaknya adalah tanggal 14 Agustus 2020 bersamaan dengan sidang paripurna DPR RI yang akan diikuti puluhan ribu buruh.

“KSPI menyesalkan dan mengutuk keras sikap Panja Baleg RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang terkesan melakukan rapat diam-diam dan dadakan, dan ini melanggar UU keterbukaan informasi publik (KIP) yang merupakan hak masyarakat,” kata Said Iqbal depan Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2020).

Menurut dia, pembahasan Omnibus Law tetap dilakukan meskipun DPR sedang reses, dengan berlindung atas nama pimpinan DPR RI yang katanya sudah memberi izin.

“Mereka patut diduga seperti sedang mengejar setoran dan ketakutan menghadapi rakyat dan kaum buruh yang sudah banyak menyampaikan penolakan terkait Omnibus Law ini,” tutur Said.

Iapun bertanya-tanya, ada kepentingan apa, sehingga para anggota Panja Baleg Omnibus Law tersebut percepatan pembahasan RUU yang banyak ditolak berbagai pihak ini?

“Katanya Omnibus Law menyangkut kepentingan rakyat dan akan berdampak 30 hingga 40 tahun ke depan bagi Bangsa Indonesia, tetapi justru pembahasannya dilakukan dengan terburu-buru dan diam-diam,” tanya Said.

Dirinya meminta agar Omnibus Law dihentikan pembahasannya, dan selanjutnya DPR bersama pemerintah fokus pada strategi pencegahan darurat PHK (pemutusan hubungan kerja) yang mengancam jutaan buruh.

“KSPI menilai sampai saat ini belum melihat ada roadmap (peta jalan) dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) dan Menko Perekonomian terkait strategi untuk mencegah darurat PHK massal akibat Covid-19,” tegas Said.

Said menyebutkan, khusus untuk anggota KSPI di sektor tekstil dan garmen saja selama pandemi ini sudah 96 ribu orang dirumahkan.

“Sebagian besar dari mereka tidak mendapatkan upah penuh, dan yang di PHK sudah mencapai 100 ribuan orang yang tersebar di 57 perusahaan. Sedangkan yang masih dalam proses PHK dan saat ini sedang dalam perudingan dengan serikat pekerja terjadi di 15 perusahaan,” sebutnya.

Lanjut Said mengungkapkan, adapun permasalahan mendasar yang ditolak KSPI dari Omnibus Law yang merugikan buruh dan rakyat kecil adalah menghapus upah minimum yaitu UMK dan UMSK dengan memberlakukan upah perjam di bawah upah minimum.

“Selain itu mengurangi nilai pesangon dengan menghilangkan uang penggantian hak dan mengurangi uang penghargaan masa kerja, penggunaan buruh outsorcing dan buruh kontrak seumur hidup untuk semua jenis pekerjaan, waktu kerja yang eksploitatif dan menghapus beberapa jenis hak cuti buruh serta menghapus hak upah saat cuti,” ungkapnya.

Sambung Said, mempermudah masuknya tenaga kerja asing (TKA) merupakan buruh kasar di Indonesia tanpa izin tertulis menteri, mereduksi jaminan kesehatan dan pensiun buruh dengan sistem outsourcing seumur hidup.

“Akan memudahkannya PHK sewenang-wenang tanpa izin pengadilan perburuhan, menghapus beberapa hak perlindungan bagi pekerja perempuan, dan hilangnya beberapa sanksi pidana untuk pengusaha ketika tidak membayar upah minimum dan hak buruh lainnya,” tambah Said. (Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya