Pemuda Islam Kalsel Desak Usut Dugaan Tambang Liar di DPRD dan Kejati Serta Polda

24 July 2020 17:23
Pemuda Islam Kalsel Desak Usut Dugaan Tambang Liar di DPRD dan Kejati Serta Polda
Massa yang tergabung di LSM Pemuda Islam Kalimantan Selatan unjuk rasa menuntut penyelesaian kasus-kasus dugaan korupsi dan penertiban pertambangan liar serta transparansi anggaran Covid-19 di Provinsi Kalsel berlangsung di kantor DPRD Provinsi, Kejati dan Polda di Kota Banjarmasin. (Ari Bagas Yusuf/Trans89.com)
.

BANJARMASIN, TRANS89.COM – Sejumlah massa yang tergabung di LSM Pemuda Islam (PI) Kalimantan Selatan (Kalsel) dipimpin Mohamad Hasan, Din Jaya dan Aliansyah unjuk rasa menuntut penyelesaian kasus-kasus dugaan korupsi dan penertiban pertambangan liar serta transparansi anggaran Covid-19 di Provinsi Kalsel.

Massa aksi berunjuk rasa depan kantor DPRD Provinsi, Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Polda Kalsel di Kota Banjarmasin, Kamis (23/7/2020).

Dalam aksinya, membawa spanduk bertuliskan, meminta Kapolda Kalsel untuk menindak truk-truk pengangkut semen Conk yang mengunakan jalan nasional dari Tabalong ke Banjarmasin, karena diduga melanggar keras jalan di Kalsel sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan barang. Meminta Kejati Kalsel untuk melakukan penelisikan adanya dugaan KKN atas pengadaan barang/jasa preservasi jalan nasional wilayah I dan II Provinsi Kalsel yang berpotensi merugikan keuangan negara miliaran rupiah. Kami pimpinan LSM/OKP Kalsel mendukung Kapolda Kalsel Irjen Pol Nico Afinta dengan membentuk Tim Pencegahan dan penindakan tambang ilegal wilayah hukum Kalsel.

Tuntutan masa aksi di bacakan Muhamad Hasan mendesak kepada Ketua DPRD Provinsi Kalsel untuk merekomendasikan kepada Tim Pengawas tentang Perda Nomor 3 tahun 2012 tentang penggunaan jalan umum dan khusus angkutan tambang serta perkebunan untuk melakukan tindakan tegas adanya dugaan angkutan batubara di Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Banjarbaru menuju Kabupaten Tabalong yang menggunakan jalan umum dengan muatan melebihi kapasitas jalan Provinsi Kalsel.

“Meminta kepada Kejati Kalsel untuk menelisik dugaan adanya KKN oknum pejabat Kabupaten Tanah Laut atas adanya dugaan alih fungsi lahan menjadi lahan perkebunan dan eksploitasi pertambangan batubara dan galian C di Kabupaten Tanah Laut, sehingga terjadi banjir yang merugikan masyarakat yang terdampak banjir. Dugaan tersebut dibuktikan selama 2 tahun lebih ini banyak pertambangan batubara yang diduga ilegal dan tambang galian C ilegal,” desak Hasan.

Ia meminta kepada Kapolda untuk melakukan tindakan tegas adanya dugaan pertambangan batubara ilegal di Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, Banjar, Hulu Sungai Selatan (HSS), Balangan dan Tabalong yang diduga merusak lingkungan hidup.

“Meminta kepada Kapolda Kalsel untuk menindak tegas truk-truk besar pengangkut semen dari Kabupaten Tabalong menuju pelabuhan Trisakti Banjarmasin yang menggunakan jalan nasional sepanjang 250 kilometr (km) dari Kabupaten Tabalong melalui HSS, Tapin, Banjar, Kota Banjarbaru dan Banjarmasin diduga melanggar kelas jalan di Prov,” pinta Hasan.

Menurut dia, Kalsel yang diatur Undang Undang (UU) RI Nomor 22 tahun 2009 tentang angkutan lalulintas dan angkutan jalan dapat dibuktikan jalan-jalan yang baru saja diperbaiki sudah rusak dan berlubang, karena tidak tahan menahan beban muatan yang melebihi kapasitas jalan nasional di Kalsel, sehingga penguna jalan sangat dirugikan dan sering terjadi kecelakan lalulintas.

“Kami akan menyampaikan laporan dugaan KKN terkait proses lelang sampai pengerjaan proyek peningkatan infrastruktur jalan Provinsi Kalsel tahun 2019 yang diduga tidak sesuai dengan kontrak, sehingga berpotensi merugikan negara miliaran rupiah pada Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I dan II. Meminta penjelasan dan proses hukum dugaan adanya KKN yang telah kami sampaikan kepada Kejati Kalsel terkait dana Bansos tahun 2010,” tutur Hasan.

Depan Gedung DPRD Provinsi Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin, orasi Din Jaya mengatakan, sebagaimana dulu kita sampaikan mengenai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 3 tahun 2008, pejabat gubernur yang lama tentang dilarang semua angkutan berat melintasi jalan negara.

“Oleh karena itu, sampai saat ini pejabat gubernur sekarang tidak melanjutkan, harusnya DPRD yang turun tangan, apakah dilaksanakan, apa dilanggar, karena ini merupakan kepentingan masyarakat Kalsel,” kata Jaya.

Ia mengimbau kepada Komisi III DPRD Kalsel untuk memperhatikannya, karena itu semua adalah uang rakyat, dan mudah-mudahan ditindaklanjuti dan diproses sampai selesai.

“Masalah Covid-19, jika kita mau transparan terkait Covid ini perlu ditindaklanjuti, jangan sedikit-sedikit Covid kita berobat, karena batuk saja sudah dibilang Covid,” imbau Jaya.

Dirinya menjelaskan, pembagian sembako dimana-mana, tapi masyarakat masih mengeluh dan diharapkanangota DPRD turun langsung ke lapangan.

“Mohon kepada DPRD agar diaudit anggaran tentang Covid di Banjarmasin. Sampai saat ini sudah 5 ribu lebih positif Covid-19, ada apa ini agar di telusuri. Anggota DPRD Kalsel diharpkan menggandeng BPK untuk mengaudit masalah Covid, terutama terkait masalah dana penanganan Covid-19, baik provinsi atau Kota Banjarmasin,” jelas Jaya.

Orasi Aliansyah, mengatakan, kita bersyukur ada LSM Banua yang masih mau turun kejalan untuk menyuarakan, jika tidak, kita tidak akan tau mana pertambangan ilegal dan yang legal.

“Hari ini DPRD buka mata dan telinga, kita berharap Ketua DPRD hadir kemarin saat banjir di Kabupaten Tanah Laut. Selama 30 tahun tidak pernah banjir, dan ini akibat adanya tambang liar di Kabupaten Tanah Laut, jadi penegak hukum harus memproses hukum jika terbukti banjir tersebut akibat aktivitas tambang liar,” kata Aliansyah.

Ia menyebutkan, keberadaan tambang hanya menyengsarakan rakyat jika tidak ada proses namanya pengkhianat rakyat. Dan kami berharap DPRD memanggil Bupati Tanah Laut untuk menjelaskannya, jika terbukti harus di proses hukum yang melakukan tambang liar dan ini belum tentu orang Banjar, dimana mereka yang melakukan pertambangan ilegal orang luar yang memperkaya diri sendiri, untuk itu agar penegak hukum untuk mengadakan proses hukum.

“Masalah Covid anggaranya luar biasa, tapi penanganan biasa-biasa saja, mereka masih bekerja sendiri-sendiri antar Tim Gugus Tugas provinsi dan kota/kabupaten. Kita minta agar penengak hukum untuk mengaudit anggaran yang besar. Jangan hal ini dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri, dan agar DPRD turun ke kabupaten untuk mengecek bekerja sesuai tupoksinya,” sebut Aliansyah.

Tanggapan Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Sahrujani menyampaikan, apa yang disampaikan oleh bapak-bapak semua terkait masalah angkutan tambang dan Covid akan kita bawah ke rapat DPRD.

“Aspirasi ini kita akan bawah ke DPRD untuk di bahas lebih lanjut,” papar Sahrujani.

Masssa kemudian bergerak menuju kantor Kejati Kalsel Jalan DI Panjaitan, Kota Banjarmasin, dan Orasi Din Jaya meminta kepada Kejati agar ikut memantau Covid yang telah menyengsarakan masyarakat.

“Berapa dana covid, kita tidak tau yang telah dikeluarkan, kita tidak tau setiap hari bertambah terus dan sampai saat ini sudah 5 ribu penderita Covid-19,” ujar Jaya.

Menurut dia, sampai saat ini sudah berapa dana yang telah di keluarkan, tidak ada keterbukaan dari Tim Gugus Tugas, kenapa kalau kita periksa rapid test mahal sekali, ada yang Rp700 ribu hingga Rp1 juta, ini ada apa, ini perlu diusut, ini kenyataan, dimana rumah sakit pemerintah seperti ini.

“Saya sampaikan agar bapak-bapak jemput bola dan ini menjadi pekerjaan rumah bapak-bapak Kejati. Kita berharap semua kasus-kasus kalau sudah di telisik sampaikan benar apa tidak jangan tunggu-tunggu sampai bertahun-tahun baru di umumkan,” tutur Jaya.

Orasi Aliansyah menyampaikan, hidup rakyat, merdeka, karena para penggiat aktivis Banua tidak pernah lelah berteriak menyuarakan ketidakadilan untuk mnyampaikan kezaliman, ini adalah aset Kalsel tidak boleh sirna.

“Korupsi makin merajalela. Di hari Adhiyaksa hari ini agar tangkap para koruptor, jangan biarkan maling uang rakyat, jangan biarkan idiealnya diusia Kejaksaan yang sudah 60 tahun berarti sudah matang, harusnya ada bupati/Wwalikota yang ditangkap oleh Kejati Kalsel, kalau tidak ada yang ditangkap, maka kategori Kejati Kalsel lemah,” papar Aliansyah.

Dirinya mengemukakan, Kejati tidak lagi menagkap yang kecil-kecil dan targetnya adalah sudah bupati dan walikota.

“Kalau kelasnya kodok, itu bukan kelasnya lagi Kejati, jika tahun depan tidak bisa menangkap, maka kita pulangkan Kajati. Saya berharap, agar maling-maling koruptor itu yang kena Covid,” ujar Aliansyah.

Tanggapan Kasi A Bidang Intelijen Kejati Kalsel, Roy mengatakan, apa-apa yang bapak sampaikan bahwa pengaduan-pengaduan sudah kami bikin pengajuan dan sudah didisposisi oleh Kajati Kalsel dan dalam mingu-mingu ini sudah ditindaklanjuti.

“Hal-hal lain sudah ada Satgas dan sudah bergerak semua karena kendala waktu dan personil yang menyebabkan lambat, tapi tetap dikerjakan lalu kita periksa, panggil dan tidak serta merta salah, kita mempunyai asas praduga tidak bersalah. Tim Khusus (Timsus) Kejati sudah ada yang ke Kabupaten Tanah Laut untuk investigasi seperti dugaan bapak-bapak, kalau betul kita periksa,” kata Roy.

Selanjutnya massa aksi bergerak ke Mapolda Kalsel Jalan Letjen S Parman, Kota Banjarmasin dan diterima Kompol Rizal.

Orasi Din Jaya menyampaikan kami hadir disini hanya memberikan dukungan moral kepada Polda selama ini kita resah.

“Kami prihatin adanya aktivitas dugaan pertambangan ilegal yang mengakibatkan banjir di Kabupaten Tanah Laut,” papar Jaya.

Orasi Aliansyah, mengatakan dengan adanya banjir di Kabupaten Tanah Laut, segera panggil Bupati Tanah Laut, dan jika ada pelanggaran, seret ke Pengadilan, kita mendukung Polda karena tambang hanya menyengsarkan rakyat.

“Kita doakan supaya Bapak Kapolda panjang umur agar bisa lebih agresif. Kita LSM Kalsel mendukung Polda memberantas dugaan pertambangan liar,” kata Aliansyah. (Ari/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya