Komunitas Masyarakat Papua Jakarta Unjuk Rasa di Kemendagri Terkait Hasil Seleksi Sekprov Papua
JAKARTA, TRANS89.COM – Sejumlah massa yang tergabung dalam Komunitas Masyarakat Papua Jakarta (KMPJ) dipimpin Zakeus Sabarofek unjuk rasa di depan kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jalan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (17/7/2020).
Massa aksi membawa spanduk dan poster bertuliskan, Mendagri segera membatalkan hasil seleksi Sekda Papua dianggap penuh konspirasi oleh Akmal Cs. Mendagri segera mencopot Dirjen Otda Akmal Cs membuat kisruh dan kegaduhan pemerintah dan DPRD Papua. Akmal CS adalah pembunuh karakter intelektual, profesional, SDM ASN perempuan Papua.
Orasi Zakeus Sabarofek meminta kepada Kemendagri agar menolak hasil seleksi Sekertaris Daerah Provinsi (Sekprov) Papua, dan meminta kepada Tito Karavian untuk menangkap Akmal CS, karena diduga melakukan pembunuhan karakter intelektual terhadap daerah Provinsi Papua.
“Oleh sebab itu, kami meminta dengan tegas kepada Bapak Kemendagri Tito Karnavian agar segera membatalkan hasil seleksi Sekda Papua, karena kami anggap penuh dengan inspirasi oleh Akmal Cs,” pinta Zakeus.
4 orang perwakilan massa dipimpin Zakeus Sabarofek diterima diruang pertemuan layanan pengaduan dan pengolahan informasi Bagian Kelembagaan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Marbun.
Tuntutan yang disampaikan Zakeus menjelaskan, masalah otonomi khusus (Otsus) maunya kita perempuan Papua, dan seleksi kemarin supaya ditahan dulu.
“Kalau awalnya proses bobrok, dalam pelaksanaan kerja juga akan nngak bagus. Ibu Yuliana mantan Sekwan DPRD Papua dan satu-satunya Doktor orang Papua dan memahami karakter orang Papua,” jelas Zakeus.
Ia meminta seleksi ulang supaya tidak ada kegaduhan, karena ada indikasi tidak jelas, dan meminta Bapak Menteri untuk mencopot Dirjen Otda.
“Aspirasi kami harus didengar, karena suara rakyat adalah suara Tuhan, supaya aspirasi disampikan kepada Bapak Menteri. Kami akan melakukan perlawanan secara hukum, karena kita mempunyai bukti-bukti,” urai Zakeus.
Tanggapan pihak Kemendagri, Marbu menyampaikan, pemerintah pusat sama persepsinya dengan warga Papua untuk berjuang sama-sama dalam mensejahterakan masyarakat, namun terkait seleksi Sekda Papua sudah diatur dan tidak mungkin seorang Dirjen menaruh jabatan untuk masalah ini.
“Kesempatan sudah diberi kepada perempuan Papua didalam seleksi. Namun laporan atau aspirasi dari bapak akan kami laporkan ke pada panitia seleksi. Hasil penilaian dari tim kita tidak boleh mengintervensi. idalam panitia ada Seketaris Menpan, Dirjen Otda, BKN, Dirjen Polpum,” papar Marbun.
Pertemuan selesai, perwakilan massa ke pintu gerbang kembali untuk menyampaikan hasil pertemuan kepada peserta aksi lainnya. (Irvan/Nis)
