Elemen Buruh Geruduk Kantor Gubernur Jawa Timur Tolak RUU Omnibus Law

17 July 2020 16:35
Elemen Buruh Geruduk Kantor Gubernur Jawa Timur Tolak RUU Omnibus Law
Berbagai elemen yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) Jawa Timur unjuk rasa berlagsung depan kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan, Kota Surabaya. (Awin D/Trans89.com)
.

SURABAYA, TRANS88.COM – Berbagai elemen yang tergabung dalam Gerakan Tolak Omnibus Law (GETOL) Jawa Timur dipimpin Doni Ariyanto dan Pujianto unjuk rasa berlagsung depan kantor Gubernur Jawa Timur (Jatim) Jalan Pahlawan, Kota Surabaya, Kamis (16/7/2020).

Sekitar pukul 14.00 WIB, massa aksi GETOL Jatim tiba depan kantor Gubernur Jatim selanjutnya membentangkan spanduk dan poster bertuliskan, cabut Omnibus Law, gagalkan Omnibus Law, virus Omnibus Law lebih berbahaya dari virus Covid-19, tolak RUU Cipta Lapangan Kerja Omnibus Law, the real virus is Omnibus, Omnibus Law sama dengan jam kerja lebih dari 8 jam, rakyat bukan tumbal investasi, Omnibus Law sama dengan ancaman bagi lingkungan hidup, Omnibus Law sama dengan ancaman PHK semakin mudah, Omnibus Law sama dengan hilangnya upah minimum.

Tuntutan massa aksi, Doni Ariyanto mengatakan dengan tegas menolak semua kluster Omnibus Law yang merugikan rakyat dan menuntut DPR RI menghentikan pembahasannya.

“kami menuntut tanggung jawab negara atas PHK yang terjadi selama masa pandemi Covid 19. Menuntut tanggung jawab negara atas banyaknya buruh yang dirumahkan dan tidak mendapatkan gaji, tidak mendapat THR serta pemutusan BPJS ketenagakerjaan sepihak oleh perusahaan selama masa pandemi,” kata Doni.

Ia meminta digratiskannya rapid test Covid-19 dan biaya perawatan untuk seluruh lapisan masyarakat yang terdampak. Dan penuhi hak-hak tenaga kesehatan, upah serta tunjangan sesuai ketentuan Undang-undang (UU).

“Wujudkan sistem kesehatan nasional yang berbasis rakyat, gratis dan bermutu. Wujudkan pendidikan bervisi kerakyatan, ilmiah demokratis dan gratis. Batalkan UU Mineral dan Batubara (Minerba) yang akan menghancurkan kehidupan rakyat wujudkan reforma agraria sejati dan selesaikan konflik agraria,” pinta Doni.

Dirinya menjelaskan, dengan adanya RUU Omnibus Law ada rencana busuk bagi pemerintah untuk menyengsarakan kesejahteraan para buruh dan tidak mendengarakan jeritan rakyat.

“Pemerintah sudah tutup mata dengan adanya RUU Omnibus Law yang tidak berpihak kepada buruh dan kedatangan kami kesini menolak pembahasan dan penetapan RUU Omnibus Law,” jelas Doni.

Menurut dia, pandemi Covid-19 telah membawa beberapa perubahan besar terutama rakyat yang terkena PHK, dirumahkan tanpa adanya kejelasan hingga upah, THR tidak dibayarkan, bahkan pemutusan BPJS sepihak oleh perusahaan dengan dalih perusahaan terdampak karena Covid-19.

“Kami para pekerja yang mengalami dampak dari pandemi Covid-19 juga dirasakan oleh petani dan pelaku UMKM yang nilai jual produksinya terus mengalami penurunan. Getol Jatim menolak RUU Omnibus Law, karena RUU Omnibus Law banyak kebijakan yang sangat merugikan dan mengebiri para pekerja, elemen mahasiswa dan elemen masyarakat,” tutur Doni.

Ia mengemukakan, semakin lama pandemi ini berlangsung, semakin kompleks pula masalah yang dihadapi oleh rakyat, salah satunya hak untuk mendapatkan akses kesehatan bagi masyarakat yang terpapar dan masyarakat luas terdampak harus membayar biaya aneka tes, salah satunya rapid test yang dikomersilkan, sehingga menjadi beban bagi rakyat saat masa pandemi ini.

“Maka dari itu, peran pemerintah dan DPR dalam mengawasi serta mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat saat ini sangat dibutuhkan, namun hal itu diabaikan oleh DPR RI yang mana fungsinya sebagai perwakilan rakyat,” ujar Doni.

Doni mengungkapkan, pemerintah mengesahkan RUU yang tidak ada hubungannya dengan masalah pandemi Covid-19, daripada keselamatan dan kesejahteraan rakyat kecil, meski mendapat penolakan dari berbagai elemen rakyat, tetapi DPR RI dan pemerintah seakan telah tertutup mata dan telinganya, karena mereka tetap saja melenggang menggelar rapat pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ditengah pandemi Covid-19.

“Konsep Omnibus Law RUU Cipta Kerja sejatinya merupakan alat pemerintah untuk mendapatkan investasi dari pemodal rakus yang kapitalisme dan investasi asing dengan cara-cara yang sama seperti pada masa kolonial Hindia Belanda pada abad ke-19. Dengan adanya Omnibus Law ini akan mengulangi watak kolonial, dimana tanpa belas kasihan mendapatkan keuntungan untuk golongan mereka dengan memeras tenaga kerja tanpa perlindungan dan memberikan upah murah,” ungkapnya.

Masih kata doni, RUU Cipta Kerja ini juga akan menghilangkan hak-hak pekerja perempuan terutama untuk cuti haid, waktu istirahat untuk ibadah, dihilangkannya cuti melahirkan, sehingga meskipun ada larangan pemutusan hubungan kerja (PHK) terkait hal tersebut, namun banyak peluang yang bisa digunakan pengusaha untuk bertindak tidak adil seperti pemotongan upah.

“Di dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja juga akan mengembalikan politik agraria nasional ke zaman kolonial dengan semangat mempermudah pembukaan lahan yang sebesar-besarnya untuk kepentingan pemodal dan sudah barang tentu UUPA 60 dan reforma agraria hanya akan jadi pajangan saja, sebab akan ditinggalkan dan tidak akan dijalankan,” kata Doni.

Lanjut Doni, adanya Omnibus Law Cipta Kerja akan menjadi kado pahit bagi perlindungan keselamatan rakyat dan lingkungan hidup. Jika RUU ini disahkan, maka akan banyak ruang hidup rakyat yang dirampas, belum ada RUU Cipta Kerja saja sepanjang kawasan pesisir selatan Jawa sudah diobral, padahal wilayah itu merupakan kawasan esensial dan sebagai wilayah yang rentan dilanda bencana mulai dari potensi gempa hingga tsunami.

“Omnibus Law ini pantas disebut sebagai RUU Pengundang Bencana, karena pengesahannya hanya memperhatikan dan mengakomodir kepentingan oligarki yang tujuannya hanyalah akumulasi keuntungan. Sama sekali tidak menaruh adanya ruang perlindungan pada hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,” tegas Doni.

Massa elemen GETOL Jatim, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Serikat Nasional (KSN), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP KEP KSPI), Federasi Serikat Pekerja Kimia, Encrgi dan Pertambangan (FSP KEP SPSI), Serikat Pekerja Nasional (SPN), Federasi Serikat Pekerja Famasi dan Kesehatan Reformasi (FARKES Ref KSPI), Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Multi Industri (FSP PPMI KSPI), Federasi Serikat Perjuangan Buruh Indonesia (FSPBI KASBI), Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (FSBK KASBI), Federasi Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Federasi KontraS), Federasi Serikat Buruh Independen (FSBI), Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI KPBI), Komite Pusat Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (KP SPBI), Federasi Serikat Buruh Readymix dan Konstruksi (FSBRK KASBI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Wadah Asah Solidaritas (WADAS), Jaringan Komunikasi Scrikat Pekerja Perbankan (JARKOM SP Perbankan), Serikat Pekerja Danamon (SP Danamon), Serikat Pekerja Perjuangan Bank Maybank Indonesia (SPPBMI), Serikat Pekerja Bank Shinhan Indonesia (SPBSI), Persatuan Pekerja Korban Freeport Indonesia (P2KFI), Aliansi Badan Ekskutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Badan Eksekutif Mahasiswa FISIP Universitas Airlangga (BEM FISIP Unair), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA), Kader Hijau Muhammadiyah (KHM), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Laskar Mahasiswa Republik Indonesia (LAMRI), BARA API, Sekretariat Buruh Selatan (SERBU SETAN). (Awin/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya