Mahasiswa Papua Tergabung di AMP dan FRI WP Menyikapi Pepera 1969 Serta Tolak Otsus Jilid II

15 July 2020 15:42
Mahasiswa Papua Tergabung di AMP dan FRI WP Menyikapi Pepera 1969 Serta Tolak Otsus Jilid II
Sejumlah mahasiswa Papua yang tergabung di AMP dan FRI WP unui rasa menyikapi Pepera tahun 1969 dan tolak Otsus Jilid II, berlangsung di perempatan ITN Jalan Veteran, Kota Malang, Jatim. (Adhitya/Trans89.com)
.

MALANG, TRANS89.COM – Sejumlah mahasiswa Papua yang tergabung di Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) dipimpin Fardhan unjuk rasa menyikapi Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua tahun 1969 dan tolak otonomi khusus (Otsus) Jilid II, berlangsung di perempatan Institut Teknologi Nasional (ITN) Jalan Veteran, Kota Malang, Jawa Timur (Jatim), Selasa (14/7/2020).

Massa aksi membawa spanduk dan poster bertuliskan, tolak Otsus jilid II, tutup PT Freeport, almarhum Otsus, fuck the sistem (persetan dengan sistem), Pepera 1969 ilegal, berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua (Papua Barat), bebaskan seluruh Tapol (tahanan politik) Papua tanpa syarat, berikan kebebasan pers di seluruh Papua.

Selanjutnya, tarik militer dari seluruh tanah Papua karena militerisme adalah pelanggar utama di Papua, 7 April 1967 kontrak karya Freeport adalah ilegal, mendesak PBB segera menerapkan hukum humaniter (manusiawi) di Papua Barat, hentikan diskriminasi rasial terhadap pelajar dan mahasiswa Papua di kota studi masing-masing.

Kelompok AMP dan FRI-WP di Kota Malang akan semakin eksis dan bebas menyuarakan perjuangan Papua Merdeka, walau aksi mereka tanpa ijin.

Informasi dilapangan, awalnya kelompok AMP dan FRI-WP rencana awal akan menggelar aksi di perempatan BCA dan depan Balaikota Malang, namun mereka mengalihkannya di perempatan ITN Jalan Veteran, Kota Malang.

Orasi Fardhan menyampaikan, bahwa warga Papua telah mendeklarasikan kemerdekaan sejak 1 Desember 1961, akan tetapi karena keangkuhan pemerintah dengan dalil membebaskan dari kolonialisme Belanda sehingga diadakan operasi Trikora (Tri Komando Rakyat).

“Adanya kecurangan pada saat pelaksanaan Pepera tahun 1969 yaitu dengan hanya memilih 1.025 orang yang telah dipersiapkan oleh pemerintah saat itu,” papar Fardhan.

Menurut dia, Indonesia adalah negara rasis, negara kolonial dan negara penjajah bagi bangsa Papua. Bagi kami bangsa Papua, merdeka adalah solusi dan jalannya adalah referendum.

“Aparat penegak hukum Indonesia harus tahu bahwa ini adalah demokrasi. Kami minta hak kami sebagai manusia harus dihargai jangan sampai ada diskriminasi dan menutup ruang demokrasi,” tutur Fardhan.

Ia menyebutkan, bangsa Indonesia adalah penjajah, Indonesia hanya mementingkan sumber daya alam (SDA) tanah Papua. Sepuluh tahun kedepan bangsa Papua akan punah, jadi Papua harus merdeka dan harus melawan kolonialisme Indonesia. Indonesia adalah penjajah.

“Meskipun saat ini rezim Jokowi sedang giat membangun Papua dengan pembangunan infrastruktur dan memperpanjang Otsus, tetapi hal itu tidak akan bisa membantu kesejahteraan bangsa Papua. Langkah pemerintah tersebut juga tidak akan menyurutkan perjuangan bangsa Papua,” sebut Fardhan.

Dalam aksi tersebut, massa aksi juga menggelar teatrikal kekejaman militer Indonesia dan menyanyikan lagu Papua Bukan Merah Putih dan meneriakkan yel-yel Papua Merdeka.

Massa aksi kemudian longmarch menuju Sekretariat AMP Jalan Kecubung Barat, Kelurahan Tlogomas Lowokwaru, Kota Malang. (Adhitya/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya