Mahasiswa Papua Gelar Mimbar Bebas di Kupang Tolak Otsus dan Menyikapi Pepera 1969

15 July 2020 12:46
Mahasiswa Papua Gelar Mimbar Bebas di Kupang Tolak Otsus dan Menyikapi Pepera 1969
Sejumlah mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas untuk HAM dan Demokrasi gelar mimbar bebas menolak Otsus jilid II dan menyikapi Papera tahun 1969 Papua dianggapnya ilegal, berlangsung di Tugu Patung Kesetiakawanan Sosial Jalan El Tari, Kota Kupang, NTT. (Arman Legawa/Trans89.com)
.

KUPANG, TRANS89.COM – Sejumlah mahasiswa asal Papua yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas untuk HAM dan Demokrasi didipimpin Yumina Mabel unjuk rasa dengan menggelar mimbar bebas menolak otonomi khsusu (Otsus) jilid II dan menyikapi Penentuan Pendapat Rakyat (Papera) tahun 1969 Papua dianggapnya ilegal.

Selain itu, massa aksi juga meminta dierikannya hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokrasi bagi bangsa Papua, berlangsung di Tugu Patung Kesetiakawanan Sosial Jalan El Tari, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (14/7/2020).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, tolak Otsus jilid II, Pepera 1969 ilegal, berikan hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua sebagai solusi demokrasi.

Poster bertuliskan, tolak Otsus jilid II, Otsus no referendum yes, Otsus tolak jilid II segera gelar referendum di West Papua (Papua Barat), Otsus Papua adalah peti mati dari Jakarta.

Tuntutan massa aksi, berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua, tolak Otsus jilid II, bebaskan seluruh tahanan politik (Tapol) West PapuĂ , tarik militer organik dan non-organik dari tanah West Papua, usut tuntas dan adili pelaku pelanggaran HAM di Papua, cabut SK Rektor (drop out) terhadap 4 mahasiswa Unkhair, tutup Freeport, BP, LNG Tangguh, MNC, dan yang lainya, karena merupakan dalang kejahatan kemanusiaan di atas tanah Papua Barat.

Orasi Yumina Mabel menyampaikan, negara Indonesia mengklaim secara sepihak bahwa wilayah West Papua adalah bagian sah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tetapi sejarah dengan tegas membuktikan sebaliknya, bangsa West Papua bukanlah bagian sah dari Indonesia.

“Sejak West Papua mendeklarasikan kemerdekaan 1 Desember 1961, namun kemerdekaan itu hanya bertahan 19 hari, karena saat itu, Soekarno mengumandangkan operasi Trikora (Tri Komando Rakyat) di alun-alun utara Jogyakarta. Soekarno juga membentuk operasi Mandala yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto pada saat itu, dan itu sebagai malapetaka dan awal mula genosida bagi bangsa Papua,” papar Yumina.

Menurut dia, disaat yang sama itu juga, Indonesia mengirim militernya dalam jumlah banyak ke wilayah West Papua, tujuannya untuk mendukung propaganda Indonesia dipanggung internasional, dengan tujuan untuk memenangkan Pepera/act of free choice (tindakan pilihan bebas) pada 14 Juli 1969 yang kemudian hari itu dianggap oleh orang Papua sebagai act of no choice (tindakan tidak punya pilihan).

“Alasan penolakan orang Papua terhadap hasil Pepera sangat jelas, yaitu ketidak demokratisan dalam penyelenggaraannya, dimana dalam penyelenggeraannya sangat bertentangan dengan hukum internasional, sebab setiap orang dewasa pria dan wanita di Papua memiliki hak untuk memilih, seperti yang telah dibahas di dalam perjanjian New York (New York Agreement),” tutur Yumina.

Ia menyebutkan, dalam pelaksanaan Pepera, Indonesia menggunakan cara lokal, yaitu musyawarah dengan hanya memilih 1.025 orang yang telah dipersiapkan untuk memilih Indonesia dan hanya 175 orang saja yang menyampaikan hak pilihnya dan membaca teks yang telah dipersiapkan oleh pemerintah Indonesia pada saat itu. Sedangkan populasi orang dewasa di Papua pada saat itu berjumlah 800.000 jiwa.

“Gelombang protes dan penolakan atas hasil Pepera terus terjadi di seluruh wilayah West Papua, namun pemerintah Indonesia lewat militer yang telah dikirim ke wilayah West papua amankan para demonstran yang menyampaikan aspirasi damai, penolakan terus terjadi hingga masa berakhirnya Jenderal Soeharto yang kemudian ditumbangkan oleh gerakan mahasiswa pro demokrasi di Indonesia,” sebt Yumina.

Dirinya mengatakan, namun keinginan dan tekad bulat dari rakyat Papua untuk melepaskan diri dari pemerintah Indonesia justru dihianati oleh cara bermain dua kaki elit politik lokal di Papua yang menghamba kepada elit di Jakarta dengan kompromi politik yang kemudian mengeluarkan Undang-undang (UU) nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus (Otsus) Papua.

“Otsus yang telah berjalan selama 19 tahun telah terbukti tidak membawa perubahan apapun, khususnya bagi rakyat Papua. Kondisi objektif yang dialami rakyat Papua sangat jauh dari kata sejahtera. Berbagai pelanggaran HAM masih terus terjadi, hak-hak dasar orang asli Papua (OAP), kondisi kesehatan dan pendidikan yang begitu buruk menjadi bukti kuat bahwa Otsus telah gagal di Papua,” kata Yumina. (Arman/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya