Fraksi Rakyat Indonesia Kalimantan Selatan Geruduk DPRD Provinsi Tolak Omnibus Law

14 July 2020 11:01
Fraksi Rakyat Indonesia Kalimantan Selatan Geruduk DPRD Provinsi Tolak Omnibus Law
Sejumlah organisasi tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia Kalimantan Selatan unjuk rasa tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja depan kantor DPRD Provinsi Kalsel Jalan Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin. (Ari Bagas Yusuf/Trans89.com)
.

BANJARMASIN, TRANS89.COM – Sejumlah organisasi tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) Kalimantan Selatan (Kalsel) dipimpin M Iqbal Hambali unjuk rasa tolak Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja depan kantor DPRD Provinsi Kalsel Jalan Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin, Senin (13/7/2020).

Massa aksi membawa spanduk dan pamflet bertuliskan, selamatkan Meratus selamatkan kehidupan, tolak Omnibuslaw jangan tolak kami, lahan besar untuk korporasi petani di kebiri, atasi virus cabut Omnibus Law gagalkan Omnibus Law, Omnibuslaw cuma bikin cilaka, stop tambang batubara dan sawit, tuntaskan konflik agraria, uang rakyat untuk rakyat, dari Hutan untuk kehidupan, korporasi menuju bencana ekologi.

Kelompok organisasi tergabung di FRI Kalsel, LSISK, Walhi KalselL, Dema UIN Antasari, BEM KM UMB, BEM UNISKA, BEM ULM, BEM STIHSA, BEM FMIPA ULM, DPM FH ULM, HMI, GMNI, dan petani.

Orasi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (BEM ULM) Kalsel, Ahdiat Zairullah, mengatakan Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Selatan yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) Kalsel menolak dan mengutuk tindakan pemerintah yang tetap membahas Omnibus Law yang masif penolakannya di berbagai daerah.

“Seperti kita ketahui bersama di tengah pandemi seperti ini, banyak masyarakat yang dipaksa meninggalkan pekerjaannya. Alih-alih diayomi negara dengan suplay kebutuhan pokok yang mumpuni, rakyat malah dicuri melalui Omnibus Law,” kata Ahdiat.

Menurut dia, melihat kondisi demokrasi yang semakin memburuk seperti ini, rakyat bersuara lantang kembali turun kejalan melakukan penolakan dan menyampaikan tuntutan ada 3 aspek, kenapa kita perlu melakukan penolakan terhadap Omnibus Law yaitu aspek hukum, kemanusiaan dan lingkungan.

“Penyusunan RUU Omnibus Law dinilai cacat prosedur, karena dilakukan secara tertutup tanpa partisipasi masyarakat sipil dan mendaur ulang pasal inkonstitusional. Satgas Omnibus Law yang menyusun naskah akademiknya bersifat elitis dan tidak mengakomodasi masyarakat yang terdampak keberadaan RUU Omnibus Law,” tutur Ahdiat.

Ia menyebutkan, terdapat sentralisme kewenangan apabila RUU Omnibus Law disahkan, kebijakan menjadi ditarik ke pemerintah pusat dan hal itu dinilai mencederai semangat reformasi.

“Celah korupsi dapat melebar akibat mekanisme pengawasan yang dipersempit dan penghilangkan hak gugat oleh rakyat. Perampasan dan penghancuran ruang hidup rakyat,” sebut Ahdiat.

Dirinya menyampaikan, menerapkan perbudakan modern lewat sistem fleksibilitas tenaga kerja berupa legalisasi upah dibawah standar minimum upah perjam dan perluasan kerja kontrak outsourcing.

“Ini berpotensi PHK (pemutusan hubungan kerja) massal dan memburuknya kondisi kerja. Membuat orientasi sistem pendidikan untuk menciptakan tenaga kerja murah. RUU Omnibus Law dinilai melegitimasi investasi perusak lingkungan, mengabaikan investasi rakyat dan masyarakat adat yang dinilai lebih ramah lingkungan,” papar Ahdiat.

Ahdiat mengemukakan, tidak menaruh ruang perlindungan pada hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat, dengan percepatan krisis lingkungan hidup akibat investasi yang meningkatkan pencemaran lingkungan bencana ekologis dan kerusakan lingkungan.

“Dari alasan-alasan di atas sudah terlampau cukup menjadi amunisi gerakan perlawanan rakyat terhadap upaya penghianatan reformasi dan upaya mengembalikan sentralisme kekuasaan didukung kekuatan militer dan aparat penegak hukum yang kita ketahui mulai menduduki jabatan strategis pemerintahan,” ujar Ahdiat.

Lanjut Ahdiat mengungkapkan, dengan demikian, FRI Kalsel dengan tegas kembali menyatakan tuntutan, DPRD Kalsel memberi tekanan kepada pemerintah kabupaten dan kota secara resmi untuk ikut melakukan penolakan terhadap Omnibus Law. DPRD Kalsel memberi tekanan kepada eksekutif daerah dalam hal ini Gubernur Kalsel agar menolak Omnibus Law dengan pernyataan resmi.

“DPRD Kalsel memberi tekanan kepada anggota DPR RI dapil Kalsel agar menolak Omnibus Law dengan pernyataan resmi.DPRD Kalsel harus memfasilitasi masyarakat sipil dalam hal ini FRI Kalsel dalam dialog virtual resmi dengan DPR RI dapil Kalsel, DPD RI dan Gubernur Kalsel serta meminta sikap resminya terhadap Omnibus Law paling lambat tanggal 15 Juli 2020,” ungkapnya.

Pernyataan sikap Komisi III DRPD Kalsel, Karli Hanafi, menyampaikan sikap kami tetap menolak menyangkut Omnibus Law.

“Apa tuntutan mahasiswa maka kami akan membaca, dan kami sudah jelas menolak tentang Omnibus Law ini,” papar Karli.

Komisi IV DPRD Kalsel, Lutfi Saipuddin mengatakan, kita sadari, untuk pekerja sangat dirugikan omnibus Law.

“Seperti tunjangan, gaji pokok hanya perjam, ini salah satu merugikan pekerja kita,” kata Lutfi.

Ketua DPRD Kalslel, Supian HK menyatakan, sikap kami DPRD Kalsel akan menolak Omnibus Law, kami DPRD Kalsel akan terdepan sepakat menggagalkan RUU Omnibus Law.

“Apapun yang teman-teman sampaikan, kami sependapat dan mendukung serta memfasilitasi untuk menolak RUU Omnibus Law ini,” ujar Supian.

Lanjut Supain, kami akan satu suara dengan DPRD kabupaten/kota untuk menolak RUU Omnibus Law, dimana DPRD Kalsel juga akan membuat surat ke DPR RI untuk menolak RUU Omnibus Law dan surat akan kami sampaikan pula ke teman-teman mahasiswa.

“Kami siapkan rapat rakyat Kalsel melalui meeting zoom (online). Kami juga akan sediakan media center untuk memberikan kode meeting dan paswordnya buat teman-teman mahasiswa,” tambahnya. (Ari/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya