Merasa Dirugikan Dengan Sistem Edabu, FSPMI Geruduk BPJS Kesehatan Sidoarjo

12 July 2020 01:34
Merasa Dirugikan Dengan Sistem Edabu, FSPMI Geruduk BPJS Kesehatan Sidoarjo
Sejumlah massa dari FSPMI unjuk rasa di kantor BPJS Kesehatan Jalan Pahlawan, Kabupaten Sidoarjo, Jatim. (Awin D/Trans89.com)
.

SIDOARJO, TRANS89.COM – Sejumlah massa dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dipimpin Suyatno dan Bambang Puryanto berunjuk rasa di kantor BPJS Kesehatan Jalan Pahlawan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), Jumat (10/7/2020).

Dimana saat ini sistem elektronik data badan usaha (Edabu) yang prinsip awalnya dibuat untuk mempercepat pendaftaran Kepesertaan di tingkat perusahaan ternyata memiliki celah yang sangat merugikan kaum buruh terutama di situasi pandemi Corona seperti saat ini.

Dengan sistem seperti itu, perusahaan dapat menonaktifkan kepesertaan karyawannya dengan dalih pemurtusan hubungan kerja (PHK) tanpa ada proses klarifikasi kepada peserta dari BPJS Kesehatan seperti yang dialami anggota FSPMI Sidoarjo yang sedang dalam proses advokasi PHK.

Dalam tuntutannya, Bambang Puryanto mengatakan agar menekan perusahaan untuk menjalankan Undang-undang (UU) Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan karyawan perusahaan yang mengalami PHK.

“Diharapkan karyawan perusahaan yang di PHK tetap memperoleh manfaat jaminan kesehatan paling lama 6 bulan sejak di PHK tanpa perlu membayar iuran,” kata Bambang.

Pertemuan dilakukan dan perwakilan massa diterima Kepala BPJS Kesehatan Sidoarjo Sri Mugi Rahayu beserta staff, dihadiri Kapolsek Sidoarjo Kota serta Danramil. Sedangkan massa aksi diwakili perangkat PC SPL Sidoarjo Jupriyanto,Yusak Daud Siloy,dan Korlap aksi Suyatno.

Yusak menjelaskan, dalam kasus yang dihadapi Pengurus Unit Kerja (PUK) FSPMI Ispat Indo, sebanyak 14 orang anggotanya telah dinonaktifkan kepesertaan BPJS-nya dengan alasan PHK, padahal belum memiliki ketetapan hukum dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), artinya mereka belum ter PHK .

“Akibatnya, sejak awal Juli ini mereka tidak dapat menggunakan fasilitas jaminan kesehatan ini, terutama bagi dua diantara mereka yang saat ini berada di rumah sakit, tertuang dalam surat yang sudah dikirimkan kepada BPJS Kesehatan dua hari yang lalu,” jelas Yusak.

Sri Mugi Rahayu mengatakan BPJS Kesehatan hanyalah pihak penjamin yang tidak dapat melakukan penekanan terhadap pekerja, namun terkait penonaktifan kepesertaan dengan alasan PHK sesuai aturan yang berlaku, maka haruslah yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dari Pengadilan.

“Jika ini dilanggar, maka BPJS akan melakukan pelaporan, sehingga pengusaha bisa diseret ke meja hijau. Jika memang terbukti sah PHK-nya, maka pemerintah akan membantu pembayaran iuran BPJS hingga enam bulan kedepan,” kata Sri.

Menurut Sri, saat ini BPJS juga bekerja sama dengan beberapa stakeholder dalam upaya mengumpulkan data masyarakat miskin agar nantinya penerima bantuan iuran (PBI) bisa tepat sasaran.

“Diharapkan serikat pekerja bisa turut aktif untuk melaporkan jika ada pekerja yang ter-PHK untuk bisa dimasukkan dalam PBI.

Selain itu, kata Sri, proses dan regulasi sangat panjang, seluruh perusahan mempunyai user, password dan pelayanan sendiri.

“Mereka harus bisa rutin mengaktifkan mulai bulan depan tentang tagihan kepada karyawan,” kata Sri.

Suyatno berharap BPJS Kesehatan dapat melakukan pengawasan yang ketat terhadap perusahaan terkait kepesertaan, agar tidak ada lagi buruh yang mengalami kejadian serupa.

“Kami menuntut agar BPJS Kesehatan dapat merubah aturan-aturan yang berlaku, sehingga upaya penyelesaian persoalan tidak lagi kasus perkasus, mengingat jika tidak dilakukan, maka persoalan yang sama akan kembali terulang dimasa yang akan datang.,” harap Suyatno.

Dirinya meminta BPJS Kesehatan harus aktif dan bertindak cepat dalam merespon permasalahan yang dilaporkan masyarakat.

“Mengingat urusan kesehatan harus segera terlayani dan bukanlah persoalan yang bisa ditunda,” pinta Suyatno.

Diakhir pertemuan di sepakati BPJS Kesehatan akan melakukan koordinasi yang intensif dengan FSPMI terkait permasalahan yang disampaikan dalam pertemuannya hari ini. (Awin/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya