Apel Akbar Tolak RUU HIP Depan Kantor Walikota Balikpapan

12 July 2020 01:39
Apel Akbar Tolak RUU HIP Depan Kantor Walikota Balikpapan
Sejumlah ormas tergabung dalam Aliansi Muslim Bersatu Balikpapan gelar apel akbar mendukung dan mengawal maklumat MUI Pusat menolak RUU HIP, berlangsung depan Balaikota Balikpapan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan, Kaltim. (Mas Ole/Trans89.com)
.

BALIKPAPAN, TRANS89.COM – Sejumlah organisasi masyarakat (ormas) tergabung dalam Aliansi Muslim Bersatu Balikpapan (AMBB) gelar apel akbar mendukung dan mengawal maklumat MUI Pusat menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Ratusan massa hadir di apel akbar tersebut dipimpin langsung Ketua AMBB, Ustad Fajar Sidik berlangsung depan kantor Walikota Balikpapan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (10/7/2020).

Elemen yang terlibat apel akbar, MI Balikpapan, GNPF Ulama, Alumni 212, Pondok Pesantren (Ponpes) Hidayatullah, Annas Jundullah, Laskar Gepak, Garda Sikat, Partai PKS, Ormas Perak, Komunitas Srikandi Balikpapan, Relawan Indonesia Untuk Kemanusiaan, KMPK, dan FPI.

Tokoh yang hadir, Ketua MUI Balikpapan Khasim Palanju, Ketua GNPF MUI Balikpapan Abdul Rais, Sekretaris GNPF Balikpapan Abdul Rozak, Ketua FPI Balikpapan Habib Umar Al Qhodri, Sekjen FPI Balikpapan Oky Alfiansyah, Ketua Alumni 212 Balikpapan Yudi Alimin, Ketua KAMMI Balikpapan Muhammad Akbar, Ketua DPD PKS Balikpapan Sonhaji, Ketua Majelis Rasulullah Balikpapan Ustadz Habib Hamzah Al Idhrus, dan Ketua Laskar Elang Borneo Sudiyatmoko

Massa aksi membentangkan spanduk bertuliskan, apel akbar GNPF Ulama, PA 212, satukan kekuatan rapatkan barisan dan bersiap-siaga. #Tolak RUU HIP, #Tolak komunisme, bela agama, bela negara, bela Pancasila. Tolak RUU HIP bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Kami menggugat RUU HIP, wanita Islam seluruh Indonesia. Menolak RUU HIP, menolak kebangkitan PKI di bumi Pancasila. Awas kebangkitan komunis, tolak dan batalkan RUU HIP, selamatkan Pancasila dan NKRI.

Sambutan Abdul Rais, mengatakan Indonesia saat ini indikasinya dalam ancaman yang akan membuat rakyat sengasara dan tertindas, kita sebagai rakyat yang mencintai Negara Kestauan Republik Indoensia (NKRI) ini mari berjuang bersama-sama.

“Kegiatan di apel akbar ini di laksanakan serentak di semua provinsi di tanah air. Gerakan apel ini di prakarsai oleh GNPF ulama,” kata Rais.

Ia menyebutkan, kita sepakat sebagai anak bangsa menolak RUU HIP, dan mari kita bersatu padu, satu tujuan, pada dasarnya kita cinta NKRI dan pancasila adalah asas tunggal di negeri ini.

“Kita sama berjuang demi bangsa dan NKRI. Jangan lewatkan semangat kita, akan tetapi kita berjuang untuk mengawal fatwa MUI untuk bangsa kita,” sebut Rais.

Sementara Shonhaji mengtakan, Pancasila di susun oleh ulama kita dari Sabang sampai Merauke untuk menyatukan bangsa Indonesia yang sudah final jangan di otak atik lagi, maka kita sebagai anak bangsa harus berjuang sampai darah penghabisan apabila ada yang akan mengubah Pancasila.

“Sampai saat ini RUU HIP belum di tolak oleh pemerintah dan mereka hanya bilang RUU HIP atas usulan dari DPR RI. Pancasila adalah harga mati. Kami dari PKS akan berjuang sampai RUU HIP di batalkan walaupun kita hanya sendiri di dewan,” kata Shonhaji.

Dirinya mengemukakan, ini adalah tugas kita untuk mensosialsasikan kepada masyarakat bahwa akan ada yang mengotak atik atau mau merubah Pancasila.

“Paham komunis tidak boleh hadir di negara ini, apabila ada kita sebagai musuhnya,” ujar Sonhaji.

Pernyataan sikap dibacakan Fajar Sidik menyampaikan, kami peserta apel siaga MUI, GNPF Ulama, PA 212 tanggal 10 Juli 2020 di depan Balaikota Balikpapan
dengan ini menyatakan sikap, kami mendukung dan mengawal maklumat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) MUI Nomor Kep-1240/DPMUI/VI/2020.

“Kami hanya mengakui Pancasila sebagai mana termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Kami menuntut kepada pimpinan DPR RI dan Presiden RI untuk segera mencabut RUU HIP maupun RUU yang membuat tafsir-tafsir tentang Pancasila,” papar Fajar.

Ia meminta membubarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang selalu membuat sikap yang selaras dengan Pancasila serta hanya menghambur-hamburkan anggaran negara.

“Kami menuntut agar MPR segera bersidang untuk mengembalikan UUD 1945 sebagaimana dekrit Presiden 5 Juli 1959,” demikian Fajar. (Ole/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya