Aliansi Rakyat Banua Lambung Mangkurat Geruduk DPRD Kalimantan Selatan Tolak RUU HIP

12 July 2020 01:18
Aliansi Rakyat Banua Lambung Mangkurat Geruduk DPRD Kalimantan Selatan Tolak RUU HIP
Ratusan massa dari sejumlah Ormas tergabung dalam Aliansi Rakyat Banua Lambung Mangkurat unjuk rasa menolak RUU HIP depan kantor DPRD Provinsi Kalsel Jalan Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin. (Ari Bagas Yusuf/Trans89.com)
.

BANJARMASIN, TRANS89.COM – Ratusan massa dari sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) tergabung dalam Aliansi Rakyat Banua Lambung Mangkurat (Arbal) dipimpin Zaini dan Tubagus unjuk rasa menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Jalan Lambung Mangkurat, Kota Banjarmasin, Jumat (10/7/2020).

Peserta akis berkumpul di halaman Masjid Raya Sabilal Muhtadin Jalan Merdeka Banjarmasin, kemudian menuju kantor DPRD Provinsi Kalsel.

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan aksi damai bersma rakyat Kalimantan Selatan, batalkan RUU HIP menjadi UU dan mendukung sepenuhnya maklumat MUI Pusat Nomor Kep-1240/DP-MUI/VII/2020, selamatkan NKRI dan Pancasila. NKRI harga mati, tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila, Pancasila ideologiku.

Tuntutan Aliansi Rakyat Banua Lambung Mangkurat dengan membagika selebaran dan dibacakan Tubagus, menyampaikan mendukung sepenuhnya dan sikap mengawal aklumat MUI Nomor Kep-1240/DP-MUI/VI/2020 tertanggal 20 Syawal 1441 H/12 Juni 2020.

“Menolak RUU HIP atau apapun sebutannya untuk seluruhnya, karena memberikan peluang kepada paham komunis untuk kembali bangkit dan mengancam Pancasila serta mengesampingkan peran agama sebagai panduan kehidupan sosial masyarakat dan akan menghancurkan eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara,” papar Tubagus.

Ia mendesak Pemerintah RI mengembalikan pelajaran sejarah di sekolah tentang pemberontakan PKI tahun 1965 pada kurikulum SD, SMP, dan SMA sederajat, agar peristiwa tersebut tidak terlupakan oleh generasi bangsa Indonesia serta diharapkan peristiwa keji tersebut tidak terulang lagi untuk selama-lamanya.

“Kami juga menolak tenaga kerja asing (TKA) masuk ke Indonesia secara besar-besaran. Dan menyerukan kepada para tokoh masyarakat, agama, adat, wanita, pemuda dan berbagai elwmen masyarakat lainnya untuk menolak dan mendorong DPR RI dan Pemerintah untuk membatalkan RUU HIP, agar tidak menjadi Undang-Undang (UU),” tegas Tubagus.

Dirinya juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas inisiator dan konseptor RUU HIP, serta memproses secara hukum pidana pihak-pihak yang berupaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan Trisila dan Ekasila.

“Kami meminta kepada Presiden RI serta DPR RI untuk membatalkan RUU HIP,” ujar Tubagus.

Pernyataan sikap Anggota DPRD Provinsi Kalsel, Suripno Sumas mengatakan, mencermati perkembangan RUU HIP yang saat ini pembahasannya ditunda di MPR/DPR RI, dengan ini pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020, DPRD Provinsi Kalsel menolak RUU HIP dan tetap menyuarakannya ke MPR/DPR RI, bukan hanya menunda pembahasan, tapi juga mencabut RUU dari Prolegnas.

“Kedudukan Pancasila sudah ada di batang tubuh UUD 1945, sehingga tidak perlu dijabarkan pada RUU HIP yaitu menjadi Trisila dan Ekasila,” kata Suripno.

Ia menegaskan kembali keberadaan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI dan larangan ajaran komunisme, marxisme dan leninisme yang bertentangan dengan Pancasila yang mana TAP ini tidak dimasukkan pada RUU HIP.

“Ketua DPRD Kalsel sependapat dengan ketua MPR RI dan ormas-ormas lainnya dan khususnya Ormas Islam untuk menolak RUU HIP dan mencabut RUU dari Polegnas,” tegas Suripno. (Ari/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya