Aliansi Gatot Kaca Geruduk Kantor DPRD Berau Tolak Undang Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020

11 July 2020 07:37
Aliansi Gatot Kaca Geruduk Kantor DPRD Berau Tolak Undang Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gatot Kaca unjuk rasa menolak UU Minerba Nomor 3 tahun 2020 di kantor DPRD Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kelurahan Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kaltim. (Mas Ole/Trans89.com)
.

BERAU, TRANS89.COM – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gatot Kaca (AGK) unjuk rasa menolak Undang Undang (UU) Mineral dan Bautabara (Minerba) Nomor 3 tahun 2020 di wilayah Kabupaten Berau.

Pengunjuk rasa dipimpin Beming dan Risky Muri Andelan berlangsung di kantor DPRD Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kelurahan Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (9/7/2020).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, Aliansi Gatot Kaca menolak UU noomo 3 tahun 2020 tentang Minerba. Tuntutan cabut UU Minerba Nomor 3 tahun 2020, transparansi dana jaminan reklamasi, pemulihan lingkungan pasca tambang, selesaikan konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan tambang, dan kembalikan daulat rakyat dengan semangat UU Otonomi Daerah (Otda).

Selain itu, massa aksi juga membawa Bendera Merah Putih, Himpunan Mahasiswa Islam HMI, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Orasi Beming mengatakan, aksi damai kedatangan kami ke kantor DPRD Berau untuk menolak UU Minerba nomor 3 Tahun 2020, karena di dalam UU tersebut terdapat pasal-pasal yang kontroversi yang tidak berpihak kepada rakyat, malah justru berpihak kepada pengusaha dan oligarki batubara.

“Banyak tambang batubara di Kabupaten Berau meninggalkan lubang tambang yang sampai saat ini tidak ada kejelasan pemulihan lingkungan bekas tambang tersebut,” kata Bemin.

Ia menjelaskan, aksi ini kami lakukan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk masyarakat Kaltim khususnya Kabupaten Berau.

“Kami meminta kepada Ketua DPRD Berau untuk mencabut UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020, kami harap agar tuntutan tuntutan kami ini agar disampaikan ke pusat (DPR RI)

Kepala Sub Bagian (Kasubag) Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Berau, Syarifuddin Noor, menemui massa aksi dan menyampaikan bahwa saat ini anggota DPRD Berau tidak bisa menemui massa AGK karena masih dinas luar daerah, sehingga pertemuan dengan pihak anggota dewan agar dijadwalkan ulang kembali.

“Anggota dewan bersedia menemui AGK jika pertemuan tersebut dilaksanakan pada hari Senin atau Selasa tanggal 13/14 Juli 2020,” papar Syarifuddin.

Sementara Kepala Bagian (Kabag) Umum dan Perlengkapan Sekretariat DPRD Berau, Warji menjelaskan bahwa AGK lambat memberikan pemberitahuan aksi ini, dan saat ini para anggota dewan berangkat keluar daerah dan tidak bisa menemui massa aksi.

“Hasil komunikasi dengan Ketua DPRD Berau, Madri Pani, pada hari senin tanggal 13 juli 2020 bersedia menerima AGK untuk melaksanakan hearing terkait tuntutan-tuntutan massa AGK,” jelasnya. (Ole/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya