KIARA Tolak Omnibus Law, Depan Gedung DPR-MPR RI Jajakan Ikan Asin Simbol Bau Busuk Oligarki

09 July 2020 02:24
KIARA Tolak Omnibus Law, Depan Gedung DPR-MPR RI Jajakan Ikan Asin Simbol Bau Busuk Oligarki
Sejumlah massa dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan unjuk rasa depan gerbang utama DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. (Andre Handrianto/Trans89.com)
.

JAKARTA, TRANS89.COM – Sejumlah massa dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dipimpin Susan Erawati dan Hadi unjuk rasa depan gerbang utama DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/7/2020).

Massa aksi membawa spanduk dan poster bertuliskan, bau amis oligarki di balik Omnibus Law, di Omnibus Law DPR/Pemerintah itu makelar untuk investor, jahat omnibus Law kasih izin kapal asing masuk perairan Indonesia, laut rusak Indonesia hancur, tak ada Indonesia tanpa pulau-pulau, et dah…HGU di pesisir dan pulau-pulau kecil 90 tahun, keburu mati duluan.

Tuntutan massa aksi atasi Covid-19 lawan Omnibus Law, atasi virus cabut Omnibus Law. Massa aksi juga menjajakan ikan asin diatas nampan.

Pres rilis yang dibagikan massa aksi dan dibacakan Susan Erawati mengatakan, KIARA kampanyekan bau busuk oligarki dibalik pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

“Di tengah ancaman penyebaran Covid-19 yang terus menerus memakan korban jiwa, pemerintah Republik Indonesia (RI) dan DPR RI malah mengebut pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Hal ini merupakan hal yang sangat ironis. Kenapa RUU ini tetap dikebut pembahasannya? Ada kepentingan siapa di balik pembahasan ini?,” tanya Susan.

Ia mengatakan, KIARA menyebut bahwa dikebutnya pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah ancaman penyebaran pandemi Covid-19, menunjukkan Pemerintah dan DPR RI telah kehilangan hati nurani.

“Pada saat yang sama, percepatan pembahasan RUU ini mengindikasikan adanya bau busuk kepentingan oligarki yang akan mengeksploitasi sumber daya alam (SDA), baik di darat maupun di laut Indonesia,” kata Susan.

Menurut dia, RUU Omnibus Law ini disusun dan dibahas bukan untuk melindungi masyarakat dan keberlanjutan SDA Indonesia, namun sebaliknya, RUU disusun untuk memanjakan kepentingan oligarki di Indonesia yang telah lama menguasai proses pembuatan kebijakan di negara ini.

“Atas dasar itu, KIARA menggelar kampanye penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja dengan cara menjajakan ikan-ikan yang telah lama mati dan memiliki bau yang tidak sedap. Bau ikan-ikan ini merupakan simbol kuatnya bau busuk oligarki yang berada di balik penyusunan dan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini,” tutur Susan.

Ia menjelaskan, RUU Omnibus Law Cipta Kerja memiliki banyak kecacatan, baik dari aspek formil maupun materil. Dan secara hukum, RUU ini jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi RI dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

“Tak hanya itu, RUU Omnibus Law Cipta Kerja memiliki bahaya jika disahkan, karena hanya memberikan karpet merah kepada investasi, khususnya investasi asing yang akan mengeksploitasi SDA kelautan dan perikanan. Pada titik inilah, nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, pelestarian ekosistem pesisir, dan masyarakat adat pesisir tidak lepas dari sasaran RUU ini,” jelas Susan.

Dirinya menyebutkan, diantara dampak yang akan dialami oleh masyarakat pesisir jika rancangan Omnibus Law disahkan adalah sebagai berikut, pertama nelayan-nelayan kecil maupun nelayan tradisional yang menggunakan perahu di bawah 10 gross tonnage (GT) serta menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dipaksa harus mengurus perizinan perikanan tangkap.

“Tak hanya itu, rancangan Omnibus Law menyamakan nelayan kecil dan nelayan tradisional dengan nelayan skala besar, yakni nelayan yang menggunakan perahu di atas 10 GT. Dengan disamakannya posisi nelayan kecil dengan nelayan besar, maka kewajiban perlindungan yang harus diberikan oleh negara kepada nelayan menjadi hilang,” sebut Susan.

Kedua, kata Susan, RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini menguatkan posisi tata ruang laut, sebagaimana diatur dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

“Dalam praktiknya, RZWP3K tidak menempatkan nelayan serta perempuan nelayan sebagai aktor utama pengelola sumber daya kelautan dan perikanan. Tak hanya itu, RUU Omnibus Law juga hanya memberikan kepastian hukum untuk kepentingan oligarki, investor asing, dan para pebisnis skala besar,” kata Susan.

Ia mengemukakan, dalam jangka panjang, RUU ini akan mendorong terjadinya krisis pangan di tengah-tengah masyarakat, khususnya pangan laut yang merupakan sumber protein hewani yang berasal dari ikan yang sangat penting dan dibutuhkan oleh berbagai elemen masyarakat.

Lanjut Susan, atas dasar itu, KIARA mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk menghentikan pembahasan dan mencabut RUU Omnibus Law Cipta Kerja serta tidak pernah memasukannya kembali ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas).

“Kami mengajak masyarakat untuk terus menerus memantau perkembangan pembahasan RUU ini dan turun ke jalan untuk menghentikan pembahasannya,” ujar Susan.

Dirinya meminta Pemerintah dan DPR RI untuk segera menghentikan pembahasan RUU yang akan mempertaruhkan masa depan SDA Indonesia.

“Kami meminta Pemerintah dan DPR RI untuk hentikan pembahasan RUU Omnibus Law demi masa depan SDA Indonesia kepada masyarakat, mari tetap kita kawal dan turun ke jalan,” pinta Susan. (Andre/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya