Aliansi Penyelamat Ideologi Geruduk DPRD Palopo Tolak RUU HIP

09 July 2020 02:02
Aliansi Penyelamat Ideologi Geruduk DPRD Palopo Tolak RUU HIP
Sejumlah organisasi masyarakat dan kepemudaan yang tergabung dalam API unjuk rasa di kantor DPRD Palopo Jalan Andi Baso Rahim, Kota Palopo, Sulsel. (Yudhi/Trans89.com)
.

PALOPO, TRANS89.COM – Sejumlah organisasi masyarakat dan kepemudaan yang tergabung dalam Aliansi Penyelamat Ideologi (API) unjuk rasa dengan tema bersatu, kuat, gagah, tertib dan bersih, jangan gentar dan jangan ragu tolak Rancangan Unda-undang Halian Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Massa aski API dipimpin Ari Putra Faliman berunjuk rasa di kantor DPRD Palopo Jalan Andi Baso Rahim, Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (8/7/2020).

Organisasi masyarakat kepemudaan yang tergabung di API, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Front Pembela Islam (FPI) Kota Palopo, Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Kota Palopo, REMAS Nurul Falah, LSM Aspirasi, BEM IAIN Palopo, BEM Universitas Muhammadiyah Palopo, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Luwu Raya, Ikatan Pelajar Mahasiswa Lamahala (IPMAL) Luwu, Ikatan Mahasiswa Walenrang Lamasi (IMWAL), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palopo, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Palopo, Bikers Silahturrahim, BEM Fakultas Hukum Universiatas Andi Djemma (UNANDA) Palopo, HMI Komisariat IAIN Palopo, Himpunan Mahasiswa Luwu Utara (HIMAH LUTRA), dan Gerakan Mahasiswa Palopo (GERMAPA).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, apel siaga ganyang komunis, dan membawa keranda yang berlogo palu arit.

Tuntutan massa aksi, Ari Putra Faliman mengatakan, kami dengan tegas menolak RUU HIP, dan meminta DPR RI membatalkan pembahasan RUU HIP termasuk RUU dengan istilah apapun yang intinya mengutak ngatik ideologi Pancasila.

“Kami meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas, menangkap, menyeret dan memproses hukum aktor intelektual sebagai inisiator pencetus RUU HIP ini,” kata Ari.

Ia menyebutkan, apa yang dialami oleh para ulama yang diduga sarat diskriminalisasi, maka berdasarkan rasa keadilan sesuai konstitusi, maka inisiator RUU HIP harga mati proses hukumnya.

“Bagi inisiator RUU HIP adalah perbuatan melawan hukum tentang makar intelektual Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), agar segera diusut tuntas demi keadilan berdasarkan sila ke-5 pada Pancasila dan pasal 27 Undang-undang Dasar 1945,” sebut Ari.

20 orang perwakilan massa dipimpin M Nasrum Naba lakukan dialog dan diterima Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Palopo Baharman.

Penyampaian dari peserta aksi, M Nasrum Naba mengatakan kami dari API dengan tegas menolak RUU HIP.

“Dengan tegas meminta kepada anggota DPRD Kota Palopo secara kelembagaan dan secara tegas meyatakan sikap menolak RUU HIP ini,” kata Nasrum.

Tanggapan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Palopo, Baharman menyampaikan kami anggota DPRD Kota Palopo, secara kelembagaan menerima, merespon dan menindak lanjuti apa yang menjadi aspirasi masyarakat Kota Palopo.

“Kami annggota DPRD Palopo ikut menandatangani daftar hadir penolakan RUU HIP. Dan kami anggota DPRD kota Palopo secara kelembagaan dan administrasi akan membuat persuratan ke DPR RI Pusat, Presiden dan Kapolri, untuk meyampaikan aspirasi dari masyarakat Kota Palopo dengan melampirkan tuntutan API,” papar Baharman. (Yudhi/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya