Bupati Polewali Mandar Buka Rakor dan Pengukuhan Tim Pengawasan Orang Asing

07 July 2020 02:49
Bupati Polewali Mandar Buka Rakor dan Pengukuhan Tim Pengawasan Orang Asing
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kabupaten Polman gelar Rakor Tim Pora dirangkai dengan pengukuhan Tim Pora Tingkat Kecamatan Anreapi, Tapango, Matakali, Mapilli, Luyo, Limboro, Bulo dan Balanipa, berlangsung di ruang Dewa Ruci II Hotel Ratih, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kabupaten Polman, Sulbar. (Aaron/Trans89.com)
.

POLEWALI MANDAR, TRANS89.COM – Kantor Imigrasi Kelas II Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Kabupaten Polewali Mandar (Polman) gelar rapat koordinasi (Rakor) Tim Pengawasan Orang Asing (Pora) dirangkai dengan pengukuhan Tim Pora Tingkat Kecamatan Anreapi, Tapango, Matakali, Mapilli, Luyo, Limboro, Bulo dan Balanipa.

Kegiatan rakor Tim Pora tersebut berlangsung di ruang Dewa Ruci II Hotel Ratih, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kabupaten Polman, Sulawesi Barat (Sulbar), Senin (6/7/2020).

Kepala Imigrasi Polman, Habiburrahman, ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepara tamu undangan menghadiri Rakor Tim Pora serta pengukuhan Tim Pora tingkat Kecamatan. Dan untuk kecamatan yang sudah dikukuhkan Imigrasi Kelas II Non TPI Kabupaten Polman sebanyak 12 kecamatan dari 16 kecamatan se-Kabupaten Polman.

“Pengawasan orang asing bukan semata pekerjaan instansi imigrasi saja, tetapi harus kita pahami bahwa pengawasan orang asing merupakan tanggungjawab kita bersama, dan tanggungjawab semua unsur, tidak hanya ditumpukan kepada imigrasi,” ucap Habiburrahman.

Menurut dia, dalam ketentuan Undang-undang (UU) Keimigrasian Nomor 6 tahun 2011 pasal 69 (1) yang berbunyi, untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di wilayah Indonesia, Menteri membentuk Tim Pora yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah.

“Untuk itu, penting bagi kita memantapkan sinergitas atau keterpaduan antara kita. Jadi tidak hanya keimigrasian, tetapi juga unsur-unsur terkait yang ada hubunganya dengan orang asing yang tentu mempunyai pemahaman yang berbeda atas tugas dan fungsi masing -masing,” tutur Habiburrahman.

Oleh karena itu, kata Habiburrahamn, kita harus mantapkan pemahaman kita dalam memberikan kebijakan yang selektif terhadap masuknya orang asing ke wilayah Republik ini.

“Apalagi imigrasi merupakan penjaga pintu gerbang negara, tentu tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi tanpa adanya sinergitas dengan pihak-pihak terkait. Maka kita harus berkesinambungan melakukan Rakor Tim Oora, agar kita mempunyai suatu pemahaman yang sama,” katanya.

Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulbar, Wishnu Daru Fajar menuturkan, di hari yang indah ini dalam acara Rakor Tim Pora Kabupaten Polman.

“Kegiatan Tim Pora ini merupakan salah satu kegiatan yang telah diamanatkan oleh UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai wadah pemersatu dari berbagai unsur instansi terkait yang ada di wilayah dalam rangka menjaga keamanan dan kedaulatan negara terkait keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Republik Indonesia (RI),” tutur Wishnu.

Ia menjelaskan, seiring dengan perkembangan jaman yang ditandai dengan bergulirnya globalisasi di seluruh sektor kehidupan manusia dan pesatnya kemajuan teknologi di bidang informasi, komunikasi serta sarana transportasi, mendorong terbentuknya aspek hubungan kemanusiaan yang semula hanya bersifat nasional menjadi bersifat internasional, untuk menciptakan pola interaksi yang menembus batas wilayah kenegaraan.

“Perkembangan yang terjadi di dunia tersebut terlihat jelas dalam tingkatan mobilitas manusia dari suatu wilayah ke wilayah lain, dan dari suatu negara ke negara lain semakin hari semakin tinggi. Hal ini tentunya dapat membawa dampak positif bagi kehidupan secara umum, akan tetapi tidak bisa kita pungkiri era perkembangan yang terjadi pada sekarang ini juga membawa dampak negatif sesuai dengan teori ekologis dalam kriminologi dalam mencari sebab sebab terjadinya kejahatan, bahwa mobilitas masyarakat juga bisa mempengaruhi terjadinya kejahatan,” jelas Wishnu.

Dirinya menyebutkan, kejahatan lintas negara atau kejahatan internasional pada saat ini telah menjadi ancaman nyata bagi semua negara di dunia.

“Kejahatan internasional seperti penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal, perdagangan manusia, penyelundupan manusia, narkotika, cyber crime dan kejahatan dengan modus-madus baru yang makin beragam sampai dengan tindakan terorisme ataupun kejahatan lainnya yang terorganisir oleh sindikat international,” sebut Wishnu.

Menurut dia, di saat yang sama, kita perlu juga mendukung terlaksananya kebijakan pemerintah saat ini, khususnya dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi kita.

“Dengan keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang penggunaan TKA dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenker) Nomor 10 Tahun 2018 tentang tata cara penggunaan TKA, adalah salah satu langkah pemangkasan atau reformasi birokrasi dalam pengurusan pengunaan TKA, sehingga diharapkan dapat menarik para investor untuk menanamkan modalnya atau ikut berperan dalam pembangunan di wilayah RI,” tutur Wishnu.

Wishnu mengemukakan, peningkatan pelayanan terhadap para pelaku industri dari luar negeri ini harus berbanding lurus dengan peningkatan pengamanannya guna mengantisupai adanya pihak-pihak yang menooba memanfaatkan kebijakan tersebut, dengan cara-cara yang tidak benar atau melanggar peraturan yang berlaku.

“Atas dasar itu, maka sangat diperlukannya pelaksanaan pengawasan keimigrasian bagi orang asing yang dilaksanakan secara kontinyu dan periodik maupun insidentil dengan metode kegiatan yang cepat, tepat, akurat dan efisien serta terpadu,” ujar Wishnu.

Wishnu mengungkapkan, pengawasan keimigrasian yang berlandaskan atas dasar kebijakan selektif (selective policy), kebijakan yang dimaksud bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional, sehingga hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah RI.

“Namun tugas pengawasan terhadap orang asing ini membutuhkan juga partisipasi dari berbagai pihak, baik itu dari instansi pemerintahan maupun dari masyarakat biasa untuk turut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban terkait dengan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayahnya,” ungkap Wishnu.

Wishnu mengatakan, kebutuhan ini telah fasilitasi diamanatkan oleh UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan membentuk suatu wadah koordinasi untuk melakukan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Indonesia.

“Namun dimasa pandemi Covid-19 saat ini, tentunya kegiatan pengawasan terhadap orang asingpun mengedepankan protokol kesehatan dalam pelaksanaanya,” katanya.

Sementara Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar mengapresiasi dan penghargaan atas terselenggaranya kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder dari lintas instansi, sampai ke tingkat kecamatan, dalam kaitan pengawasan orang asing di wilayah Kabupaten Polman.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 65 ayat 1 menjelaskan tentang tugas kepala daerah yang salah satunya adalah memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat,” ujar Bupati Ibrahim.

Ia menjelaskan, sesuai dengan UU Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011, keluar masuknya orang asing harus melalui imigrasi sebagai pintu gerbang dengan menunjukkan Dokumen-dokumen Keimigrasian kepada petugas imigrasi untuk dapat keluar masuk ke wilayah Indonesia.

“Kegiatan ini memiliki nilai strategis, koordinasi dari lintas sektor sejatinya selalu kita butuhkan dalam rangka menjamin kondusifitas keamanan dan ketertiban di Polman khusus mengenai pengawasan orang asing,” jelas Ibrahim.

Menurut dia, kita tentunya butuh kerjasama dan koordinasi potensi maslahat dan mudharat atau bahaya dari keberadaan orang asing ini.

“Keberadaan orang asing juga ada banyak kasus yang dapat kita lihat diberbagai pemberitaan media terkait kejahatan internasional yang marak terjadi, seperti penggunaan tenaga kerja asing ilegal, perdagangan manusia, narkotika, cyber crime dan sampai tindakan terorisme, yang kesemuanya patut untuk kita waspadai bersama,” tutur Ibrahim.

Ia menjelaskan, namun disisi lain, sebagai bagian dari NKRI yang wajib tunduk dan patuh terhadap kebijakan pemerintah pusat, kita juga tidak bisa menutup diri dari masuknya orang asing, seperti tenaga kerja asing resmi sebagai konsekuensi dari upaya negara untuk menarik minat investor asing, agar mau berinvestasi di negara kita, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi di negara kita

“Selaku kepala daerah, saya berharap, khususnya kepada pemerintah kecamatan sampai tingkat kelurahan dan desa, bahwa fasilitas Rakor yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, melalui kantor Imigrasi Polewali, bisa kita dukung bersama dengan peran aktif untuk selalu berkoordinasi dengan instansi terkait dan juga aktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat,” jelas Ibrahim. (Aaron/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya