ANAK Nusa Tenggara Barat Geruduk DPRD Provinsi Tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila

07 July 2020 02:13
ANAK Nusa Tenggara Barat Geruduk DPRD Provinsi Tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila
Ratusan massa tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis Nusa Tenggara Barat menolak RUU HIP di kantor DPRD Provinsi NTB Jalan Udayana, Kota Mataram. (Fajar Prasetyo/Trans89.com)
.

MATARAM, TRANS89.COM – Ratusan massa tergabung dalam Aliansi Nasional Anti Komunis Nusa Tenggara Barat (ANAK NTB) dipimpin Lalu Pujo Basuki Rahmat menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Jalan Udayana, Kota Mataram, Minggu (5/7/2020).

Massa aksi membawa panduk dan pamplet bertuliskan, kami bangga menjadi musuh PKI, BKPRMI dengan tegas tolak dan batalkan RUU HIP, selamatkan Pancasila dan NKRI awas kebangkitan komunis.

Pengunjuk rasa bergerak dari titik kumpul di Samping Islamic Center menuju Kantor DPRD NTB Jalan Udayana, Kota Mataram, dan setibanya di Kantor DPRD NTB langsung berorasi, Lalu Pujo Basuki Rahmat, mengatakan mencermati perkembangan kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara, setelah mempelajari dengan seksama RUU HIP dan perkembangan yang terjadi, kami dari ANAK Provinsi NTB dari Pulau Seribu Masjid menolak dengan tegas RUU HIP.

“Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Indonesia lagi di rongrong. Komunisme memang ada di Indonesia. TAP MPR belum dicabut. Siapapun yang akan merusak Pancasila akan berhadapan dengan kita, karena yang melarang agama di Indonesia hanya PKI,” kata Lalu.

Menurut dia, hari ini kita turun ke jalan, tidak ada yang boleh merongrong Negara Kesatuan republik Indoensia (NKRI), apalagi mau merubah dasar negara.

“Tidak ada tempat bagi PKI di bumi pertiwi ini. Betapa PKI organisasi yang kejam dan licik, PKI adalah ideologi yang sangat biadab, ini menjadi catatan kita. Jika ada orang yang dengan sengaja menyebarkan paham komunisme, marxisme, dan leninisme, maka kami akan berjuang berasma rakyat memberantas komunis,” tutur Lalu.

Ia menyebutkan, kami hadir disini bukan untuk umat Islam dan organisasi tertentu, tapi kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang mengakui Pancasila, dan jangan sampai orang yang sudah memperjuangkan Pancasila di rusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Mari kita rapatkan barisan, mari kita siap-siap berjuang memerangi orang-orang yang ingin merusak Pancasila. Kami semua menolak RUU HIP,” sebut Lalu.

Dirinya menjelaskan, harus segera di cabut RUU HIP. Jangan sampai kami ditipu dengan penundaan, sehingga DPR RI bisa mengesahkannya pada tengah malam. Kita suarakan kebenaran, Insya Allah perjuangan kita akan di ridhai.

“Hari ini tanggal 5 Juli 2020 bertepatan dengan hari lahirnya dekrit 5 Juli 1959 tentang penyelamatan terhadap ideologi komunis, dan semoga menjadi semangat kita untuk bersatu padu menyelamatkan Pancasila dari berbagai rongrongan PKI dan komunisme dan lainnya,” jelas Lalu.

Selanjutnya pembacaan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 oleh Ustad Amrillah. Dilanjutkan pembacaan pernyataan sikap oleh Lalu Pujo Basuki.

Lalu juga menolak RUU HIP dan mendesak pimpinan dan seluruh Fraksi di DPR RI menghentikan pembahasannya menjadi Undang-undang (UU), serta mendesak pimpinan DPR RI mengeluarkan RUU HIP dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“Kami mendukung penuh dan siap mengawal maklumat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Pimpinan (DP) MUI Provinsi se-Indonesia yang pokoknya adalah menolak RUU HIP,” tegas Lalu.

Ia juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas inisiator dan konseptor RUU HIP, serta memproses secara hukum pidana pihak-pihak yang berupaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan Trisila dan Ekasila.

“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk menegakkan dan melaksanakan UU nomor 27 tahun 1999 tentang perubahan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, khususnya pasal 107a, 107b,107c, 107d, dan 107e terhadap oknum-oknum pelaku makar terhadap Pancasila,” desak Lalu.

Menurut dia, sesuai UU nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik (parpol) pasal 40 dan pasal 41 tentang parpol junto UU nomor 2/2011, mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa dan memutuskan permohonaan pembubaran parpol yang menjadi inisiator dan konseptor RUU HIP.

“Hal itu karena terbukti melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan peraturan perundang-undangan, dan melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan NKRI, sekaligus membatalkan ketentuan hanya pemerintah yang boleh mengajukan permohonan pembubaran parpol,” tutur Lalu.

Dirinya menolak kriminalisasi dan perlakuan yang tidak adil oleh aparat hukum terhadap para ulama dan tokoh masyarakat yang berseberangan yang menyampaikan saran serta kritik terhadap penguasa.

“Kami menyerukan para tokoh agama, tokoh masyarakat, aktivis yang setia pada NKRI dan seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai dan melawan gerakan komunis gaya baru yang berusaha bangkit, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun melalui jalur kekuasaan,” tegas Lalu.

Kemudian pembacaan pernyataan sikap dan rekomendasi DPRD NTB oleh Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanapi menyampaikan DPRD Provinsi NTB memandang Pancasila sebagai ideologi negara, norma Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial tertinggi (ground norm), norma kostitusi dengan kandungan merupakan gentlement agreement, kali matul sawa yang sudah ditetapkan para founding fathers sudah ditetapkan dan tidak perlu diatiur lagi dalam UU, karena berpotensi meruntuhkan eksistensi NKRI.

“Mempertimbangkan kondisi sosial RUU HIP yang ditolak oleh berbagai elemen masyarakat, pertimbangan filosofis RUU ini justru mendegredasi Pancasila sebagai ideologi negara, dan secara yuridis Pancasila tidak layak diatur dalam UU, maka DPRD Provinsi NTB menyatakan enolak RUU HIP ini dilanjutkan untuk dibahas di DPR RI dan meminta Badan Leguslasi DPR RI dan pemerintah untuk mengeluarkan RUU HIP ini dalam Proglegnas,” papar Mori.

Dilanjutkan penyerahan kajian DPRD NTB oleh Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir kepada perwakilan massa aksi.

Rencana Hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 ANAK NTB akan kembali melaksanakan longmars ke Polda NTB diawali Sholat Jumat di Masjid Islamic Center dengan agenda akan melaporkan pihak-pihak yang menjadi inisiator RUU HIP. (Fajar/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya