Aliansi Petani Sawit Sulawesi Barat Bersama Mahasiswa Geruduk Kantor Gubernur, Minta Kejelasan Harga TBS

07 July 2020 22:08
Aliansi Petani Sawit Sulawesi Barat Bersama Mahasiswa Geruduk Kantor Gubernur, Minta Kejelasan Harga TBS
Aliansi Petani Sawit Sulbar bersama HMI Cabang Manakarra, IPM Mateng, FPPI Cabang Mamuju, dan HIPMAKAR unjuk rasa di kantor Gubernur Sulbar Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju. (Aksa/Trans89.com)
.

MAMUJU, TRANS89.COM – Aliansi Petani Sawit (APS) Sulawesi Barat (Sulbar) bersama HMI Cabang Manakarra, IPM Mateng, FPPI Cabang Mamuju, dan HIPMAKAR unjuk rasa dengan tema hentikan perampasan hak petani sawit Sulbar.

Pengunjuk rasa dipimpin Sopliadi berlangsung di kantor Gubernur Sulbar Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Selasa (7/7/2020).

Massa aksi membagikan selembaran tuntutan, mendesak Pemprov Sulbar untuk mengeluarkan rekomendasi pembayaran harga TBS sesuai dengan hasil penetapan pada tanggal 23 Juni 2020 yang berlaku sejak tanggal 1 hingga 30 Juni. Mendesak Pemprov Sulbar untuk membuat Pergub penetapan TBS di Sulbar. Cabut izin usaha operasional perusahaan yang tidak membayarkan harga TBS sesuai penetapan pada tanggal 23 Juni 2020. Copot Kadis Perkebunan dan evaluasi Tim Penetapan harga TBS di Sulbar.

Orasi Sopliadi mengatakan, persoalan harga sawit bukan lagi persolaan baru yang sering disoroti mahasiswa dan beberapa organisasi kepemudaan (OKP) yang ada di Mamuju.

“Persoalan ini adalah hal yang kerap menjadi perhatian sejak beberapa tahun yang lalu,” kata Sopliadi.

Ia menyebutkan, hasil penetapan harga sawit yang ada di Sulbar adalah hal yang menjadi inti dari semua permasalahan, diman penetapan harga tandan buah segar (TBS) di Sulbar yang sangat terbilang rendah.

“Penetapan harga TBS kerap menjadi perbincangan hangat oleh masyarakat dan menjadi hal yang paling dikeluhkan oleh masyarakat khususnya di kalangan petani sawit,” sebut Sopliadi.

Menurut dia, penetapan harga TBS pada tanggal 9 Juni 2020 menjadi momen dan menjadi waktu dimana kesabaran masyarakat sudah sampai dititik yang paling jenuh akibat design yang dilakukan oleh Tim Penetapan dan perusahaan perkebunan sawit (PKS).

“Tanggal 9 Juni 2020, penetapan ditunda dikarenakan PKS tidak melengkapi data yang diminta sebagai acuan penetapan, dan di pending sampai tanggal 16 Juni 2020,” tutur Sopliadi.

Dirinya mengemukakan, hal serupa kembali terjadi, tidak adanya PKS yang membawa data yang diminta hingga keputusan rapat dipending sampai tanggal 23 Juni 2020 dengan berpatokan kantor pemasaram bersama (KPB) sebagai acuan untuk menetapkan harga TBS.

“Tanggal 23 Juni 2020, penetapan harga TBS di Sulawesi Barat ditetapkan dengan beracuan dengan harga KPB sesuai hasil rapat pada tanggal 16 Juni 2020, mencapai diangka Rp1.167.59,” ujar Sopliadi.

Lanjut Sopliadi, akan tetapi hasil ini tidak di indahkan oleh para PKS dan tidak ingin membayar sesuai hasil penetapan.

“Hal ini yang membawa petani dan beberapa OKP untuk melakukan aksi sebagai bentuk kekecewaan dan penuntutan keadilan bagi para petani sawit di Sulbar,” tambahnya.

Kepala Dinas (Kadis) Perkebunan Sulbar, Abdul Waris Bestari mencoba menemui massa aksi untuk berdialog dan ditolak.

Hal ini yang kemudian memicu aksi saling dorong antara massa aksi dengan petugas kepolisian dan Satpol PP yang mengawal aksi demo.

“Kami tidak mau ada perwakilan mewakili Gubernur Ali Baal Masdar. Kami ingin gubernur langsung menemui kami,” ucap massa aksi. (Aksa/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya