MUI dan Ormas Islam di Maluku Utara Tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila

TERNATE, TRANS89.COM – Aksi damai meminta dukungan masyarakat tandatangan di kain putih dengan panjang 100 meter oleh Dewan Pimpinan (DP) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku Utara (Malut) yang melibatkan berbagai Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam dan Organsiasi Kepemudaan (OKP) yang ada di Kota Ternate.

Aksi penggalangan tandatangan itu menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dipimpin langsung Ketua Umum MUI Provinsi Malut, Samlan Ahmad berlangsung depan Mesjid Raya Al-Munawar Kelurahan Gamalama, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Malut, Minggu (5/7/2020).

Orasi Ketua MUI Kota Ternate, Rusman Muhammad, mengatakan kami menindaklanjuti maklumat dari MUI Pusat terkait RUU HIP, karena Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai hukum tertinggi.

“Pancasila tidak bisa diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, karena akan menimbulkan kekacauan dalam sistem ketatanegaraan. Selain itu, RUU HIP jelas-jelas bentuk bangkitnya PKI,” kata Rusman.

Tuntutan dan pernyataan sikap dibacakan Rusman Muhammad, mengusut tuntas pengusul RUU HIP yang nyata-nyata ingin mengganti Pancasila menjadi Eka sila.

“Kami mendesak DPR RI untuk membatalkan dan mencabut RUU HIP dari Prolegnas tahun 2020,” ujar Rusman.

Ia mendukung sepenuhnya keberadaan TNI dan Polri sebagai penjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indoensia (NKRI) sekaligus pengawal Pancasila dan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Kami mendukung sepenuhnya maklumat DP MUI Pusat dan DP MUI Provinsi se- Indonesia dengan Noonor Kep 1240/DP-MUI/IV/2020 tentang RUU HIP,” kata Rusman.

Lanjut Rusman, demi tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 meminta Umat Islam Indonesia.

“Begitupun umat Islam di Maluku Utara, tetap waspada dan selalu siap siaga dalam penyebaran paham komunis dengan berbagai cara-cara licik yang mereka lakukan,” tambahnya. (Aripin/Nis)