MUI Bersama Ormas Islam di OKU Tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila

06 July 2020 03:49
MUI Bersama Ormas Islam di OKU Tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila
Aksi sosialisasi pernyataan sikap MUI bersama Ormas Islam di Kabupaten OKU menolak RUU HIP depan Kantor DPRD Jalan Gajah Mada, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU, Sumsel. (Hendra Setiawan/Trans89.com)
.

OGAN KOMEMRING ULU, TRANS89.COM – Aksi sosialisasi pernyataan sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama organisasi masyarakat (Ormas) Islam di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) depan Kantor DPRD Jalan Gajah Mada, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU, Sumatera Selatan (Sumsel), Minggu (5/7/2020).

Hadir digiat tersebut Wakil Ketua MUI OKU M Nizar, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama OKU Alikhan Ibrahim, Bang Japar OKU Duan Sifni Rahmatillah, Ketua Mujahida OKU Susi Martini, Persatuan Alumni (PA) 212 OKU Rachmat Hidayat, Kader Pemuda PAncasila OKU Hipzin, Brigade 212 Apri.

Nampak Kapolres OKU, AKBP Arif Hidayat Ritonga memimpin pengaman massa aksi.

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, kami Ormas Islam dan masyarakat menolak RUU HIP karena potensi membangkitkan PKI, kami menuntut bubarkan BPIP.

PA 212 OKU, Rachmad Hidayat dengan tegas menolak RUU HIP dan menuntut penghentian pembahasannya, mendukung penuh maklumat MUI tentang penolakakan RUU HIP.

“Kami meminta mengusut dan memproses hukum para inisiator dan konseptor RUU HIP. Menerapkan pasal 107 KUHP terhadap para pelaku makar yang ingin merubah Pancasila,” tegas Rachmad.

Ia juga menolak kriminalisasi ulama dan tokoh yang kritis terjadap pemerintah, dan menyerukan kepada semua elmen bangsa unruk bersatu melawan komunisme yang saat ini jelas-jelas menampakan wajahnya.

“Kami menuntut bubarkan Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) karena hanya memboroskan anggaran negara dan melemahkan Pancasila,” pinta Rachmad.

Menurut dia, hari ini adalah apel siaga dan pembacaan pernyataan sikap penolakan RUU HIP, dan mengimbau agar peserta tetap memperhatikan protokoler kesehatan.

“Meminta kepada seluruh peserta aksi agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum selama pelaksanaan kegiatan ini,” tutur Rachmad.

GNPF Ulama OKU, Alikhan Ibrahim, megatakan kegiatan ini merupakan apel kesiagaan dalam rangka kesiapan menghadapi bangkitnya komunis di Indonesia.

“Hari ini kita tahu PKI telah menunjukkan topengnya melalui RUU HIP yang bertujuan menghidupkan kembali paham komunis di Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,” kata Alikhan.

Ia menyebutkan, kita harus bangkit menghadapi segala upaya kebangkitan komunis di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan jika mereka anggota DPR EI dan pemerintah mengabaikan permintaan untuk membatalkan RUU HIP, maka kita wajib dan siap fisabilillah.

“Umat Islam bersama TNI/Polri harus sama-sama berjuang mempertahankan Pancasila. Pancasila adalah anak kandung umat Islam dan kita sebagai umat Islam harus siap melawan neokomunisme yang sudah mulai bangkit,” sebut Alikhan.

Wakil Ketua MUI OKU, M Nizar, menyampaikan umat Islam masih dapat bersatu dalam menghadapi segala tantangan yang ingin menghancurkan dan memporak porandakan kesatuan Indonesia.

“Kegiatan ini harus kita kawal terus sehingga RUU HIP dapat di cabut dan BPIP di bubarkan. Kami berharap agar Imam Besar Habib Riziq Sihab dapat dipulangkan kembali ke Indonesia, dan kita harus terus berjuang hidup mulia atau mati syahid,” papar Nizar.

Brigade 212, Apri mengatakan hari ini kita berkumpul bukan berkumpul untuk nasi bungkus, namun kita berkumpul untuk membela Pancasila dan tegaknya NKRI dari bangkitnya komunis.

“Hari ini diseluruh Indonesia 81% umat Islam bersama TNI/Polri melakukan apel siaga guna melawan bangkitnya komunis di Indonesia,” kata Apri.

Ia menyampaikan, kita bersama dan berharap agar Habib Riziq Sihab dapat kembali pulang ke Indonesia.

“Habib Riziq Sihab tidak akan pernah pulang jika rezim pemerintahan saat ini masih berkuasa, karena rezim yang berkuasa saat ini memerangi masyarakatnya sendiri,” papar Apri.

Dirinya menyebutkan, masyarakat Muslim OKU tidak tuli, tidak buta, dan akan terus berjuang menjaga Pancasila dan keutuhan NKRI.

“Jika DPR RI tidak mengindahkan permintaan MUI dan seluruh umat Islam untuk membatalkan RUU HIP, maka tidak ada kata lain selain hidup mulia atau mati syahid. Kita akan berjuang agar RUU HIP dibatalkan,” sebut Apri.

Apri meminta agar inisiator RUU HIP di proses secara hukum, dan jika inisiator itu adalah partai politik (parpol), maka bubarkan parpol tersebut.

“Upaya mengubah Ideologi negara melalui RUU HIP adalah merupakan tindakan makar yang harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Apri.

Lanjut Apri, TNI/Polri dan umat Islam adalah garda terakhir dalam menjaga keutuhan NKRI dari segala upaya rongrongan PKI yang saat ini sudah berani menampakkan diri.

“Hari ini bukan aksi terakhir tetapi merupakan aksi pemanasan. Jika DPR RI tidak membatalkan RUU HIP, maka aksi lebih besar akan dilaksanakan bersama-sama di DPR RI dan mendesak untuk memakzulkan siapa-siapa yang menolak membatalkan RUU HIP,” terang Apri.

Pernyataan sikap massa aksi dibacakan M Nizar, menyampaikan mncermati dengan seksama dinamika yang berkembang di masyarakat tentang RUU HIP dan melakukan rapat bersama antara Dewan Pimpinan (DP) Majelis Ulama Indonesia (MUI) OKU dengan seluruh Ormas Islam dan seluruh Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) se-Kabupaten OKU menyatakan menolak RUU HIP.

“Upaya pengesahan RUU HIP merupakan pemerasan Pancasila menjadi Trisila lalu menjadi Ekasila yakni gotong royong, adalah nyata-nyata merupakan upaya pengaburan dan penyimpangan makna dari Pancasila itu sendiri,” papar Nizar.

Menurut dia, secara terselubung ingin melumpuhkan keberadaan Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa yang telah dikukuhkan dengan Pasal 29 Ayat 1 UUD Tahun 1945, serta menyingkirkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“RUU HIP adalah bentuk pengingkaran terhadap keberadaan pembukaan dan batang tubuh UUD Tahun 1945 sebagai dasar negara, sehingga bermakna pula sebagai pembubaran NKRI yang berdasarkan pada lima sila tersebut,” tutur Nizar.

Ia menyebutkan, para inisiator telah menolak untuk mencantumkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran Komunisme atau Marxisme-Leninisme.

“Agar DPR RI membatalkan dan menghapus RUU HIP dari Prolegnas dan tidak ada lagi upaya untuk mengubah ideologi negara dengan cara apapun,” sebut Nizar.

Lanjut Nizar, agar pejabat berwenang mengusut tuntas secara hukum dan mengadili para inisiator RUU HIP.

“Aparat keamanan TNI dan Polri bersikap tegas kepada siapapun yang berupaya untuk membangkitkan kembali paham komunisme di NKRI,” demikian Nizar. (Hendra/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya