KKNU Bersama 30 Ormas Tapal Kuda Tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila di Probolinggo

06 July 2020 21:59
KKNU Bersama 30 Ormas Tapal Kuda Tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila di Probolinggo
Pelaksanaan Halaqah ke 14 KKNU 1926 bersama 30 Ormas Tapal Kuda atau Autada menyatakan penolakan RUU HIP, berlangsung di kantor Autada Ponpes Nurul Qodim Desa Kalikajarkulon Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jatim. (Fahmi S/Trans89.com)
.

PROBOLINGGO, TRANS89.COM – Pelaksanaan Halaqah ke 14 Komite Khitthah Nahdlatul Ulama (KKNU) 1926 bersama 30 organisasi masyarakat (Ormas) Tapal Kuda atau Autada menyatakan penolakan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), berlangsung di kantor Aliansi Ulama Ahlussunnah wal Jamaah Tapal Kuda (Autada) Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Qodim Desa Kalikajarkulon Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur (Jatim), Minggu (5/7/2020).

Hadir sejumlah tokoh agama, KH Agus Solachul Aam Wahid Wahab, Ahmad Zahroh (Surabaya), KH Abdullah Wahid (Malang), KH Ali Zain (Malang), KH Lutfi Bashori (Malang), KH Zainudin Yusni (Surabaya), KH Mustofa Badri (Kraksaan), KH Yahya Romli (Tuban), KH Abdullah (Sidoarjo), KH Solahudin Toha (Banyuwangi), KH Fauzi Imron (Paiton), Gus Solakhun Aam (Jombang), Gus Romli NU (Situbondo), KH Munip (Pasuruan), KH Samsul Arifin (Pasuruan), KH Tamrin (Jember) dan Hb Mohamad Banawir (Probolinggo).

KH Fauzi Imron mengatakan, saat ini ada oknum yang akan menghancurkan Pancasila dengan mengubahnya menjadi Trisila dan Ekasila.

Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati. Merubah Pancasila berarti menghancurkan negara Indonesia. Mari kita bersatu menolak RUU HIP, selamatkan Pancasila dan selamatkan Indonesia,” kata KH Fauzi.

Habib Banawir menuturkan, Indonesia selama 350 tahun dijajah dan atas berkat rahmat Allah SWT bisa merdeka.

“Saat ini ada pihak-pihak yang berniat ingin mengoyang dan menghancurkan bangsa Indonesia. Kita berkumpul ditempat ini guna meneruskan perjuangan para pahlawan dengan cara menolak RUU HIP,” tutur Banawir.

Prof Ahmad Zahro menyampaikan, RUU HIP tetap akan kita tolak apapun alasannya, karena hal ini akan memberi kesempatan berkembangnya kembali paham komunis di Indonesia.

“Kembalikan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 yang asli tanpa amandemen. Mari kita bersatu untuk melawan dan menghancurkan komunis dalam bentuk apapun,” papar Zahro.

Pernyataan sikap dibacakan KH Agus Solachul Aam Wahid Wahab, meminta Presiden dan DPR RI untuk membatalkan RUU HIP dari prolegnas yang akan merubah Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila, karena ini akan merusak Ideologi bangsa dan berpotensi munculnya konflik horizontal dimasyarakat.

“Sebagaimana penolakan yang juga dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) MUI, PBNU, PP Muhammadiyah dan Ormas-ormas lain di Indonesia. Untuk itu, RUU HIP harus dihentikan prosesnya dan dibatalkan, bukan ditunda,” tegas KH Agus.

Ia meminta kepada aparat berwajib untuk mengusut tuntas dan menindak sesuai hukum yang berlaku bagi pihak-pihak yang mengusulkan RUU HIP yang berpotensi memecah belah kesatuan dan persatuan Indonesia, karena tidak mencantumkan tap MPRS No XXV/MPRS/1966 tentang larangan ajaran komunisme dan marxisme.

“Pancasila yang dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia lahir pada tanggal 18 Agustus 1945 dan sumbangan pemikiran serta peran aktif para ulama dalam proses penyusunan Pancasila sangat signifikan,” ujar KH Agus.

Menurut dia, salah satunya adalah menerima penghapusan 7 kata dalam sila pertama pada Pancasila (Piagam Jakarta) demi terwujudnya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Dan kami menolak keras kebijakan pemerintah dibidang perekonomian yang mengarah pada sistem kapitalis dan sosialis yang justru menyusahkan rakyat.

“Salah satunya adalah indikasi adanya kehidupan perekonomian rakyat, diskriminasi dalam penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dan rencana pemberlakuan Omnibus Law yang hanya menguntungkan pihak asing dan tidak berpihak kepada rakyat dan kaum dhuafa,” tutur KH Agus.

Dirinya menyampaikan, dalam rangka membangun kuwalitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia seutuhnya dan berakhlaq mulia, maka keberadaan pelajaran pendidikan agama harus lebih ditingkatkan kuantitas kualitasnya, bukan justru digabungkan dengan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau mata pelajaran lainnya.

“Untuk itu, upaya-upaya menggabungkan mata pelajaran pendidikan agama dengan pendidikan kewarganegaraan atau yang lain harus dibatalkan,” terang KH Agus.

Saat ini gelombang penolakan RUU HIP semakin meluas sampai ke tokoh-tokoh NU diberbagai wilayah NKRI sudah menyatakan sikap penolokan, sehingga diharapkan DPR RI membatalkan RUU HIP tersebut guna menjaga situasi agar tetap kondusif dan lebih difokuskan pada penangnan Covid-19. (Fahmi/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya