Pernyataan Bersama Organisasi Keagamaan Tolak RUU HIP, Sepakat Pengamalan Nilai Luhur Pancasila

04 July 2020 21:15
Pernyataan Bersama Organisasi Keagamaan Tolak RUU HIP, Sepakat Pengamalan Nilai Luhur Pancasila
Organisasi keagamaan gelar konferensi pers menolak RUU HIP berlangsung di kantor PP Muhammadiyah di Auditorium KH Ahmad Dahlan Jalan Menteng Raya, Kebon Sirih, Menteng Jakarta Pusat. (Irvan Akmal/Trans89.com)
.

JAKARTA, TRANS89.COM – Organisasi keagamaan gelar konferensi pers menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) berlangsung di kantor Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah di Auditorium KH Ahmad Dahlan Jalan Menteng Raya, Kebon Sirih, Menteng Jakarta Pusat, Jumat (3/7/2020).

Hadir organisasi keagamaan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Buddha Indonesia (PERMABUDHI), Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN), dan PP Muhammadiyah menuntut dihentikannya proses pembahasan RUU HIP.

Tokoh yang hadir dari PP Muhammadiyah Abdul Muti, PBNU KH Helmy Faisal Zaini, KWI Romo Agustinus Heri Wibowo, PGI Pendeta Jacky Manuputty, PHDI KS Arsana, PERMABUDHI Pandita Citra Surya, MATAKIN Xs Budi S Tanuwibowo.

Abdul Muti membacakan perynataan bersama organisasi keagamaan megucapkan, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa bahwa DPR RI sedang dalam proses membahas RUU HIP.

“Sehubungan dengan hal tersebut, PP Muhammadiyah, PBNU, PGI, KWI, PHDI, Permabudhi, dan Matakin menyatakan, bahwa Pancasila adalah dasar negara dan sumber segala sumber hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ucap Muti.

Menurut dia, secara konstitusional, kedudukan dan fungsi Pancasila sudah sangat kuat, sehingga tidak memerlukan aturan lain yang berpotensi mereduksi dan memperlemah Pancasila.

“Rumusan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagaimana termaktub dalam alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945,” tutur Muti.

Ia menjelaskan, rumusan-rumusan lain yang disampaikan oleh individu atau dokumen lain yang berbeda dengan pembukaan UUD 1945 adalah bagian dari sejarah bangsa yang tidak seharusnya diperdebatkan lagi pada masa kini, karena berpotensi menghidupkan kembali perdebatan ideologis yang kontra produktif.

“Yang lebih diperlukan adalah internalisasi dan pengamalan Pancasila dalam diri dan kepribadian bangsa Indonesia serta implementasi dalam perundang-undangan, kebijakan, dan penyelenggaraan negara,” jelas Muti.

Dirinya menyebutkan, pemerintah menyatakan menunda pembahasan RUU HIP, oleh karena itu, DPR hendaknya menunjukkan sikap dan karakter negarawan dengan lebih memahami arus aspirasi masyarakat dan lebih mementingkan bangsa dan negara di atas kepentingan partai politik dan golongan.

“Saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi wabah pandemi Covid-19 serta berbagai dampak yang ditimbulkan, terutama sosial dan ekonomi,” sebut Muti.

Karena itu, Muti menegmukakan, semua pihak hendaknya saling memperkuat persatuan dan bekerjasama untuk mengatasi wabah pandemi Covid-19, dan dampak yang ditimbulkannya serta menjaga situasi kehidupan bangsa yang kondusif, aman, dan damai.

“Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan mempersatukan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita,” kata Muti.

Sementara Pdt Jacky Manuputty, menyampaikan kami dari PGI mendukung perumusan bersama ini yang menjadi pernyataan sikap siang ini.

“Kami di PGI sudah membahasnya bahkan sudah disampaikan pernyataan sikap kami pada 2 Juli lalu. PGI mempercayai Pancasila sebagai dasar negara dan merupakan anugrah dari yang Kuasa. Sehingga Pancasila sebagai dasar negara sudah final,” papar Jacky.

Ia menjelaskan, kami perhatikan sejak 1998 perkembangan Pancasila mulai terkontaminasi dengan masuknya unsur-unsur dari luar, karena itu, kami berharap pemerintah bisa meluruskannya.

“Pasca reformasi terjadi euforia yang bahkan menghilangkan sistem pendidikan nasional. RUU HIP awalnya dibuat untuk pembenahan dan memperkuat Pancasila melalui Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), tapi dalam perjalannya kami melihat ada hal-hal yang keliru, dimana Pancasila adalah warisan bapak bangsa,” jelas Jacky.

Dirinya mengapresiasi sikap pemerintah yang menunda pembahasan RUU HIP ini. Dan kami minta DPR dan pemerintah untuk merumuskan kembali langkah bersama dalam merumuskan produk pembinaan Pancasila.

“Kami juga berharap semua pihak berhati-hati dalam menyikapi hhal ini, apalagi ditengah-tengah Covid-19, janga sampai justru menimbulkan sesuatu yang krusial,” ujar Jacky.

KS Arsana menyampaikan, kami mendukung penundaan pembahasan RUU HIP, kita juga sudah sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara dan memiliki kedudukan yang tertinggi di negara kita.

“Yang kita perlukan adalah bagaimana implementasi penerapan nilai-nilai Pancasila, baik ditingkat pusat maupun daerah. Sebab kita memperhatikan nilai-nilai Pancasila selama ini semakin berkurang,” papar Arsana.

Arsana menyebutkan, dari hasil kajian kami, beberapa isi untuk implementasinya produktif tapi sebagian juga kontraproduktif, sehingga menurut kami itu bukan wewenang anggota dewan untuk memasukkannya.

“Kami percaya para anggota DPR bersedia untuk menunda dan melakukan dialog-dialog dengan pihak terkait dan juga jajaran Kementrian Agama (Kemenag). Kondisi Covid-19 ini seharusnya tidak dijadikan kesempatan untuk membahas atau menetapkan sebuah RUU. Ini sangat tidak empati sekali,” sebut Arsana.

Pandita Citra Surya, menyampaikan sikap yang tadi sudah dibacakan Muti adalah sikap bersama kami yang sudah melalui proses dialog panjang. Dan kami yakin, Pancasila adalah hal dasar sejak dahulu dan kita semua sepakat dengan plus minusnya, tapi tentu ada mekanismenya untuk dijadikan dasar hukum negara kita.

“Jadi kami sarankan, carilah waktu yang lebih baik untuk membahasnya, apalagi bencana Covid-19 kini tengah melanda dan mengancam perekonomian kita. Jadi kita lebih baik mengurangi segala sesuatu yang bisa menimbulkan persoalan baru ketimbang mengusahakan sebuah produk yang terburu-buru dan kurang baik,” papar Citra.

Romo Agustinos Heri Wibowo, menyampaikan Pancasila sudah final dan terbaik bagi bangsa Indonesia, namun pengamalannya masih menjadi pekerjaaan rumah (PR) bagi negara kita.

“Kami mendukung segala upaya penguatan Pancasila. Kami dukung BPIB. Kami dukung percepatan penanganan Covid-19 hingga selesai. Sehingga rakyat sehat dan sejahtera,” papar Agustinos.

Xs Budi S Tanuwibowo, menyampaikan kKami menghargai sikap penundaan pembahasan RUU HIP.

“Seluruh dalam sila Pancasila yang terkandung adalah untuk Indonesia yang makmur,” papar Budi.

Abdul Muti, menyampaikan persoalan RUU HIP bukan persoalan golongan tapi seluruh bangsa. Dan kami merasa punya tanggungjawab untuk menjadikan RUU ini sebagai tanggung jawab kita bersama, karena itu kami sudah sepakat bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan sudah menjadi nilai yang tak bisa ditawar lagi.

“Tinggal bagaimana nilai-nilai itu bisa diimplementasikan. Proses pembuatan RUU memang harus ada partisipasi masyarakat, tidak boleh sendiri-sendiri partisipasinya. Tidak ada kata terlambat bagi DPR RI untuk mendengar aspirasi masyarakat dan tokoh agama,” papar Muti.

KH Helmy Faisal Zaini, menyampaikan dari sejarah lahirnya Pancasila dimulai dari pidato Bung Karno pada 1 Juli, maka Bung Karno sebagai penggali Pancasila adalah spirit besar bagi bangsa ini.

“Kemudian Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) bekerja dan melahirkan Piagam Jakarta,” papar Helmy.

Ia mengungkapkan, kalau perdebatan RUU HIP ini diteruskan, maka kita semua nanti bisa keluar dari NKRI.

“Bagi NU, kalimat Pacasila adalah titik temu dari berbagai ras dan agama. Jadi Pancasila adalah bentuknya final. Namun jika pembahasan RUU HIP ini diteruskan, bisa saja hasilnya akan tidak sesuai harapan,” ungkap Helmy.

Lanjut Helmy, mungkin pembahasan RUU HIP bisa dihilangkan, sikap NU terhadap komunisme jika membaca sejarah sudah sangat jelas.

“Namun ditengah krisis global jangan sampai terfokus pada isu-isu. Kita kembali pada penanganan Covid-19 yang kita tidak pernah tahu kapan akan berakhir,” demikian Helmy. (Irvan/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya