Bayi Pasien Meninggal, PMII Polewali Mandar dan AMB Geruduk RSUD Serta DPRD

02 July 2020 18:07
Bayi Pasien Meninggal, PMII Polewali Mandar dan AMB Geruduk RSUD Serta DPRD
Ratusan massa aksi dari PMII Polman dan AMB unjuk rasa terkait pelayanan RSUD Polman berlangsung depan RSUD Jalan DR Ratulangi dan kantor DPRD Jalan Andi Depu, Kabupaten Polman, Sulbar. (Aaron/Trans89.com)
.

POLEWALI MANDAR, TRANS89.COM – Ratusan massa aksi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Polewali Mandar (Polman) dan Aliansi Masyarakat Balanipa (AMB) unjuk rasa terkait pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polman berlangsung depan RSUD Jalan DR Ratulangi dan kantor DPRD Jalan Andi Depu, Kabupaten Polman, Sulawesi Barat (Sulbar), Rabu (1/7/2020).

Massa aksi menilai pelayanan RSUD Polman sangat lambat dalam mengambil tindakan, sehingga menyebabkan bayi dalam kandungan Ani warga Desa Lamasariang Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polman meniggal dunia.

Tuntutan pengunjuk rasa disampaikan koordiantor aksi, Sukriadi menyatakan hilangnya kemanusiaan di RSUD Polman, dan copot Pelaksantugas (Plt) Direktur RSUD Polman dengan mengevaluasi pelayanan kesehatan di RSUD Polman.

“Kami meminta perjelas transparansi anggaran dana Covid-19 di Kabupaten Polman. Berikan tunjangan kesehatan bagi keluarga korban. Pidanakan oknum tenaga medis yang tidak melayani korban serta meminta DPRD Polman mengusut kasus ini secara hukum,” ujar Sukriadi.

Menurut dia, dalam kasus ini jelas bayi yang berada dalam kandungan pasien itu perlu mendapatkan bantuan dan tergolong dalam kondisi darurat.

“Jika dibiarkan, maka bayi tersebut akan meninggal diakibatkan meminum air ketuban sang lbu yang telah pecah. robekan rahim persalinan yang berlangsung menggangu suplai oksigen dan nutrisi dari ibu hamil ke janin dalam kandungan. Oleh karena itu, maka operasi caesar tergolong dalam kondisi gawat darurat,” tutur Sukriadi.

Ia menjelaskan, tindakan yang dilakukan di RSUD Polman dengan membiarkan pasien yang telah menetap selama 2 hari dan telah menandatangani surat pernyataan kesediaan untuk melakukan operasi.

“Setelah itu, justru malah di oper ke Rumah Sakit (RS) Regional Sulbar di Kabupaten Mamuju dan ini sangat keliru, sehingga pihak rumah sakit harus bertanggungjawab atas kejadian ini,” jelas Sukriadi.

Pukul 14.20 WITA, massa aksi diterima di ruang rapat RSUD oleh Plt Direktur RSUD Polman dr Emy, Kasubag TU RSUD Polman Bustaman, Kabid Pelayanan RSUD dan Dewan Pengawas RSUD Polman Rusman Toni.

Emy menyampaikan, pada tanggal 26 Juni 2020, pasien Ani datang ke RSUD sudah mengalami pecah ketuban dan harus segera dilakukan operasi saecar.

“Protokol RSUD Polman bila akan melakukan operasi saecar, maka terlebih dulu dilakujan rapid test, dan hasilnya reaktif,” papar Emy.

Dikarenakan tidak memadainya alat dan ruangan di RSUD Polman, kata Emy, maka pasien dirujuk ke RS Regional di Mamuju, pada tanggal 27 Juni 2020, pasien tiba di RS Regional.

“Akan tetapi pasien Ani menolak untuk dilakukan operasi dan memilih untuk kembali ke RSUD Polman. Pada tanggal 29 Juni 2020, pasien dilakukan tindakan operasi saecar di RSUD Polman, akan tetapi bayi dinyatakan meninggal dunia,” kata Emy.

Sekitar pukul 15.20 WITA, pengunjuk rasa melanjutkan aksinya di halaman kantor DPRD Polman, Sukriadi mengatakan, kami aliansi masyarakat Kecamatan Balanipa dan PMII Kabupaten Polman mempertanyakan apa tindakan wakil rakyat Kabupaten Polman disaat terjadi ketidakadilan terhadap masyarakat Polman.

“Kami meminta DPRD Polman segera melakukan tindakan tegas terhadap RSUD Polman yang tidak memberikan pelayanan seharusnya kepada pasien darurat,” kata Sukriadi.

Seluruh massa aksi diterima anggota DPRD Polman diruang aspirasi dan menyampaikan, kami selaku anggota DPRD sudah melakukan langkah yaitu menemui pihak RSUD Polman untuk meminta kejelasan, mengapa sampai terjadi adanya pasien yang tidak mendapat pelayanan.

“DPRD telah meminta kejelasan pihak RSUD mengapa pasien dirujuk ke RS Regional Mamuju yang notabanenya fasilitas yang tidak memadai,” papar anggota DPRD.

Lanjut anggota DPRD, kami juga DPRD Polman menyimpulkan, bahwa RSUD Polman salah dan lambat dalam melakukan kebijakan atau tindakan terhadap pasien.

“Terkait dari salah satu tuntutan PMII yaitu mencopot Plt Direktur RSUD Polman itu adalah kewenangan dari Bupati Polman. Kami selaku DPRD Polman menilai lambatnya kinerja dari tim gugus Covid-19, dimana sampai dengan saat ini tidak menyediakan ruangan bersalin bagi pasien positif Covid-19,” tambahnya.

PMII Polman dan AMB meminta untuk diadakan pertemuan ulang sekaligus menghadirkan seluruh tenaga medis yang menangani pasien, termasuk meminta audensi ulang dengan DPRD, RSUD dan Bupati Polman pada tanggal 7 Juli 2020. (Aaron/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya