Anggap PKS Tidak Fair Harga TBS, DPRD Pasangkayu RDP Dengan Petani

01 July 2020 02:31
Anggap PKS Tidak Fair Harga TBS, DPRD Pasangkayu RDP Dengan Petani
Ketua DPRD Pasangkayu, Alwiaty bersama anggota DPRD lain saat menerima aspirasi melalui RDP puluhan masyarakat petani sawit di ruang Aspirasi DPRD Pasangkayu, Jalan Ir Soekarno, Kabupaten Pasangkayu, Sulbar. (Andi Safrin Mahyudin/Trans89.com)
.

PASANGKAYU, TRANS89.COM – Menganggap pabrik kelapa sawit (PKS) khususnya di Kabupaten Pasangkayu, tidak mau mengikuti aturan main dengan memunculkan harga crude palm oil (CPO), dimana harga CPO tersebut yang mendasari harga tandang buah segar (TBS), sehingga petani sampaikan aspirasinya melalui rapat dengar pendapat (RDP) DPRD.

RDP dipimpin langsung Ketua DPRD Pasangkayu, Alwiaty didampingi Anggota DPRD Mahmud Kabo, Putu Suardana dan Herman Yunus, digelar di ruang Aspirasi DPRD kompleks perkantor bupati Jalan Ir Soekarno, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), Selasa (30/6/2020).

Mewakili petani sawit, Sukidi Wijaya menyampaikan bahwa sebahagian PKS di Kabupaten Pasangkayu ini tidak mau mengikuti aturan main pemerintah, disetiap penetapan harga TBS tidak pernah memperlihatkan harga CPO.

“Ada yang tidak fair, apa alasan pihak PKS tidak memunculkan harga penjualan CPO yang notabene harga CPO tersebut selalu berdasarkan harga TBS yang dikeluarkan setiap bulan bersama pemerintah provinsi (Pemprov) Sulbar,” kata Sukidi.

Ia berharap, pemerintah Pasangkayu melalui perwakilan DPRD harus tegas mengenai harga CPO dibeberapa PKS tidak menjalani aturan, dan pihak perusahaan yang buat aturan sendiri.

“Tolong diperhatikan aspirasi kami dari pihak petani, agar kiranya pemerintah Pasangkayu mengecek ulang harga CPO di tiap-tiap perusahaan yang ada di Kabupaten Pasangkayu,” harap Sukidi.

Hal yang juga disampaikan, salah satu petani sawit, Makmur, apabila pemerintah tidak menindaklanjuti aspirasi petani, petani yang sebahagian masyarakat akan turun melaksanakan demonstrasi.

“Kami serius dan berjanji akan turun berunjukrasa jika pihak pemerintah tidak menindaklanjuti aspirasi kami yang selama ini kami merasa dirugikan dengan sistemnya yang tidak fair,” tegas Makmur.

Menanggapi hal tersebut, Alwiaty akan memanggil semua PKS yang ada di wilayah Pasangkayu untuk menanyakan penetapan harga sawit dan CPO

“Kami bagian dari pemerintah yang ada di DPRD dan akan menindaklanjuti permasalahan ini serta akan memanggil para PKS dalam waktu dekat ini,” ujar Alwitay.

Menurut dia, DPRD akan menunjuk anggota di DPRD sebagai perwakilan untuk mengikuti penetapan harga kedepannya, agar bisa melihat lebih jelas apa yang sebenarnya terjadi dalam penetapan harga sawit.

“Pada intinya, pemerintah Pasangkayu harus segera mengambil langkah, agar harga sawit tidak merugikan petani, dimana harus saling menguntungkan. Kami juga takut kalau permasalahan ini akan berkembang dan dapat mengganggu roda perekonomian masyarakat Pasangkayu sendiri,” sambung Alwiaty. (Ndi)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya