PMII Geruduk DPRD Kaltim, Minta Transparansi Anggaran Covid-19 dan Jalan Tol Serta Biaya Rapid Test

27 June 2020 01:57
PMII Geruduk DPRD Kaltim, Minta Transparansi Anggaran Covid-19 dan Jalan Tol Serta Biaya Rapid Test
PMII Komisariat Unmul unjuk rasa meminta transparansi anggaran Covid-19, tarif tol SamarindaBalikpapan, biaya tarif pemeriksaan PCR/Swab dan rapid test, berlangsung depan kantor DPRD Provinsi Kaltim Jalan Teuku Umar, Kota Samarinda. (Mas Ole/Trans89.com)
.

SAMARINDA, TRANS89.COM – Sejumlah massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Mulawarman (Unmul) unjuk rasa meminta transparansi anggaran Covid-19, tarif tol Samarinda-Balikpapan, biaya tarif pemeriksaan PCR/Swab dan rapid test.

Aksi dipimpin Rahmat Nur Kholis berlangsung depan kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Jalan Teuku Umar, Kota Samarinda, Kamis (25/6/2020).

Orasi Rahmat Nur Kholis, mengatakan wabah Covid-19 merupakan pandemi yang sedang dialami di Indonesia bahkan dunia. Dan berbagai cara serta upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi dan menanggulangi pandemi tersebut, baik menyiapkan anggaran yang sangat besar hingga bekerjasama dengan pihak swasta.

“Terkhusus anggaran yang telah disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, maka dari itu kami dari PMII Unmul mendesak DPRD Kaltim untuk bersuara dan bertindak kepada lembaga ekskutif agar transparansi anggaran Covid-19 dan secepatnya di cairkan,” kata Rahmat.

Ia menjelaskan, kemudian jalan tol Balikpapan-Samarinda atau Jalan Tol Balsam adalah sebuah jalan tol di Indonesia sepanjang 99,02 kilometer (Km) yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kota Samarinda, Kaltim, dimana jalan tol ini menjadi jalan tol pertama yang ada di pulau Kalimantan.

“Dalam pembangunan jalan tol Samarinda-Balikpapan, Pemprov Kaltim ikut konstribusi. Besaran tarif tol yang dikenakan yakni rute Samboja-Simpang Jembatan Mahkota 2 untuk golongan I sepanjang 64,8 Km Rp83.500. Golongan II dan III ditarik tarif Rp125.000 dan untuk golongan IV dan V dikenai tarif Rp167.000,” jelas Rahmat.

Menurut dia, untuk rute Samboja-Simpang Pasir yang lebih dekat, kendaraan golongan I tarifnya Rp75.500, golongan II dan III wajib membayar sebesar Rp113.000 dan kendaraan golongan IV dan V dipatok tarif Rp151.000.

“Seharusnya tarif jalan bebas hambatan pertama di Pulau Kalimantan itu bisa lebih rendah, karena mendapat APBD Provinsi Kaltim senilai kurang lebih Rp3,3 triliun,” tutur Rahmat.

Dirinya menyebutkan, dengan adanya jalan tol Samarinda-Balikpapan harusnya di jadikan jalan utama bukan jalan alternatif, kalau tarif tol Samarinda-Balikpapan Rp1.200 perkilometer, maka masyarakat Kaltim akan banyak menjadikan jalan alternatif, karena tarifnya sangat mahal.

“Maka dari itu, kami dari PMII mendesak DPRD Kaltim untuk bersuara tolak tarif tol Balikpapan-Samarinda yang senilai Rp1.200 perkilometer,” sebut Rahmat.

Peserta aksi diterima ruang rapat Gedung E DPRD Kaltim dihadiri Ketua Komisi II Rusman Yakub, Ketua Komisi I Jahidin, Ketua Komisi IV Mery Yuana Wong, Anggota Pansus DPRD Kaltim Hasanudin Mashud, Anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir Nidya Listiono, Yusuf Mustafa, Rima Hartati dan Maskur Sarmian.

Tanggapan Anggota DPRD Kaltim, Rusman Yakub, megatakan penanganan Covid-19 ditangani oleh Komisi IV DPRD Kaltim, dimana DPRD dan Pemprov Kaltim telah melakukan relokasi atau refocusing anggaran APBD sebanyak 3 tahap, yaitu Rp15 miliar, Rp33.8 miliar, dan Rp536 miliar.

“Anggaran tersebut digunakan untuk kesehatan digunakan pengadaan alat pelindung diri (APD), penanganan pasien dan pendirian pemenuhan sarpras penunjang kesehatan, pemberian tambahan gizi bagi tenaga medis. Bantuan sosial (Bansos) masyarakat, recovery ekonomi diantaranya menggerakkan UMKM melalui Disperindagkop dan UMKM Kaltim,” kata Rusman.

Ia menjelaskan, pelaksanaan rapid test yang tidak direncanakan atau bukan program pemerintah, maka pelaksanaan rapid test itu adalah pribadi, terkecuali untuk kepentingan kedinasan, sehingga konsekuensinya adalah melakukan pemeriksaan rapid test pribadi, apabila terbukti terpapar Covid-19, maka untuk perawatan dan recovery adalah tanggungan negara.

“Untuk Bansos masyarakat, dari DPRD Kaltim mengakui bahwa Pemprov Kaltim masih lambat dalam merealisasikannya, karena terkendala validasi dan sinkronisasi data. Pengawasan penggunaan alokasi anggaran penanganan Covid-19 sangat ketat, bahkan ada ancaman hukuman mati, sehingga penggunaannya harus tepat guna dan tepat sasaran. Kaltim tidak kekurangan uang untuk penanganan Covid-19, akan tetapi masalahnya kekurangan segala fasilitas kesehatan penanganan Covid-19,” jelas Rusman.

Mery Yuana Wong menyampaikan, tol terbangun oleh dana investor Rp11 triliun dan APBD Kaltim sbesar Rp3,3 triliun untuk stimulus atau rangsangan penarik investor.

“Tarif tol ditetapkan memang terbilang sangat mahal, sehingga terdapat penurunan drastis pengguna jalan tol,” papar Mery.

Ia menyebutkan, permasalahan tol Balsam ini sdh dibahas di Komisi V DPR RI dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan investor agar mengevaluasi dan mereview kembali tarif tol Balsam.

“DPRD Kaltim juga sudah sepakat untuk meminta adanya penurunan tarif tol. Keberadaan mahasiswa, kami apresiasi karena mewakili suara rakyat Kaltim. Pemprov Kaltim tidak ada wewenang dalam menentukan tarif tol, karena tol Balsam adalah kewenangan pusat,” sebut Mery.

Jahidin menjelaskan, 55 orang anggota DPRD Kaltim sudah sepakat untuk menolak tingginya tarif tol di Kaltim, dimana tol Kaltim berbeda dengan tol lain, karena Kaltim memiliki saham dalam pembangunan tol Kaltim sebanyak Rp3.3 triliun.

“Kami akan memperjuangkan ke pusat, agar tarif tol Kaltim tidak disamakan dengan tol didaerah lain. Terkait anggaran penanganan Covid-19, DPRD Kaltim meminta semua pihak agar mengawasi penggunaan anggaran Covid-19 yang disalurkan oleh Pemprov Kaltim,” jelas Jahidin.

Yusuf Mustafa menuturkan, mahasiswa adalah kontrol bagi DPRD Kaltim, sehingga aksi dan penyampaian aspirasi mahasiswa sangat diapresiasi oleh DPRD Kaltim.

“Komisi I DPRD yang membidangi masalah hukum, meminta agar semua pihak mengawasi penggunaan dana Covid-19. Apabila terbukti ada penyalahgunaan anggaran, maka DPRD Kaltim akan menempuh jalur hukum. Terkait masalah permintaan penggratisan biaya swab dan ravid test, kami akan coba sampaikan ke Pemprov Kaltim,” tuturnya. (Ole/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya