Perkembangan Kinerja Pansus Covid-19 DPRD Pasangkayu, Herman: Kami Akan Kembali Mengundang TAPD dan Tim Gugus

28 June 2020 00:02
Perkembangan Kinerja Pansus Covid-19 DPRD Pasangkayu, Herman: Kami Akan Kembali Mengundang TAPD dan Tim Gugus
Ketua Tim Pansus Covid-19 DPRD Pasangkayu, Herman Yunus. (Arham Bustaman/Trans89.com)
.

PASANGKAYU, TRANS89.COM – Panitia khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Pasangkayu dinilai masih belum membuahkan hasil maksimal sejak terbentuk sebulan lalu.

Pasalnya, hal yang paling mendasar dirasakan warga yakni biaya yang dibebankan untuk pengurusan surat keterangan berbadan sehat (SKBS). Padahal persoalan ini sudah disuarakan sejumlah anggota DPRD, termasuk Wakil Ketua DPRD Pasangkayu, Yaumil Ambo Djiwa belum lama ini.

Anggota DPRD Pssangkayu lainnya, Musawir Aziz Isham juga menyerukan Pememrintah daerah (Pemda) Kabupaten Pasangkayu meninjau ulang kebijakan tersebut.

“Kebijakan tersebut (SKBS) membebani warga,” ujar Musawir disuatu kesemapatan.

Ketua Pansus Covid-19 DPRD Pasangkayu, Herman Yunus mengaku akan segera mengundang pihak terkait soal adanya persyaratan SKBS bagi pelintas batas.

“Dana covid-19 bisa mengatasi biaya SKBS bagi warga Pasangkayu. dan itu bisa mengurangi beban warga yang selama ini terdampak Covid-19. Sebenarnya Pemda Pasangkayu tak pantas melakukan kebijakan seperti itu, sebab kondisi warga masih susah,” ujar Herman di Pasangkayu, Sabtu (27/6/2020).

Pekan lalu, Kepala Dinas ((Kadis) Sosial Pasangkayu Jamal memberikan pernyataan mengejutkan kala rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pansus Covid-19 (DPRD, bahwa selama ini pihaknya belum mendapatkan anggaran dari Tim Gugus Tugas Pasangkayu dari total Rp36 miliar .

Herman Yunus menjelaskan, pihak pansus tak hanya melingkupi anggaran, tapi juga kebijakan pemda melalui tim gugus dalam penanganan covid-19.

“Anggaran itu hanya persoalan administrasi. Pansus dibentuk bukan untuk mencari kesalahan, tapi mengawal realisasi penggunaan anggaran dalam proses penanganan covid, juga kebijakan pemda,” kata Herman.

Terkait bantuan pemerintah berupa bantuan sosial tunai (BST) dari Kemnterian Sosial (Kemensos) RI, ia menemukan masih banyak yang tidak tepat sasaran. Karena, ini masih menggunakan data tahun 2011.

“Bantuan yang tidak tepat sasaran tersebut, justru menimbulkan masalah sosial baru,” ujar Hermn.

Terkait dengan bantuan dari pihak swasta, berupa APD, sembako dan lainnya, pihaknya masih membutuhkan data ril. Iapun segera meminta data yang dimaksud kepada pihak terkait.

“Olehnya, pekan depan, kami akan kembali mengundang pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Tim Gugus dan dinas terkait sebagai tindak lanjut untuk menjelaskan hasil rapat sebelumnya,” terang Herman.

Di tempat yang sama, soal pernyataan Kadis Sosial Pasangkayu, anggota pansus Covid-19, Nasruddin menyampaikan itu masih sepihak.

“Karena itu, pihak pansus akan menunggu jawaban dari ketua tim gugus saat rapat nanti,” tambahnya. (AB/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya