Geruduk Gedung Sate dan Kantor DPRD, Forum Ormas Islam Jawa Barat Tolak RUU HIP

25 June 2020 23:13
Geruduk Gedung Sate dan Kantor DPRD, Forum Ormas Islam Jawa Barat Tolak RUU HIP
Forum Ormas Islam Jawa Barat unjuk rasa depan Gedung Sate kantor Pemprov dan DPRD Jabar, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Bandung. (Asep DS/Trans89.com)
.

BANDUNG, TRANS89.COM – Sejumlah organisasi masyarakat (Ormas) Islam yang tergabung dalam Forum Ormas Islam (Formasi) Jawa Barat (Jabar) dipimpin Julhayadi dan Encep berunjuk rasa depan Gedung Sate Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD Jabar, Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (24/6/2020).

Para pengujuk rasa dari Formasi Jabar menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Haluan Idiologi Pancasila (HIP).

Massa aksi membawa spanduk dam poster bertuliskan, komunisme adalah ideologi kolonialis yang di bawa oleh snevleet seorang komunis Belanda. No tolerance for communisme in Indonesia (Tidak ada toleransi untuk komunisme di Indonesia). Landasan bangsa Indonesia adalah Pancasila. Komunis adalah musuh bangsa Indonesia, PKI itu penghianat bangsa indonesia. Ketika ada kalimat Lubang Buaya maka disitu bukti kekejaman penghinatan PKI. PKI itu penghianat, komunis itu gaboleh ada di tempat di Republik Indonesia ini dan kita bangga menjadi musuh PKI. Usir dari Indonesia orang-orang yang berpaham komunis dari lembaga pemerintahan dan DPR RI. Go to hill communist (Pergi ke bukit komunis), pertahankan Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Kembalikan UUD 1945 yang asli tolak RUU Haluan Idiologi Pancasila. Saatnya umat Islam bersatu hidup mulia atau mati syahid. Mendukung maklumat MUI menolak dan membatalkan RUU HIP bukan ditunda. Landasan dan falsafah hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila, komunis adalah musuh bangsa Indonesia komunis itu penghianat bangsa Indonesia. Ketika ada kalimat Lubang Buaya maka disitu bukti kekejaman penghianatan komunisme pelaku pembantaian tanpa prikemanusiaan. Hak-hak hidup kalian sampai berpolitik pun sudah dikembalikan, tetapi kalian menuntut lebih, komunisme haram berada di Indonesia. Komunis yang atheis mengancam ideologi Pancasila, yang masih memiliki paham komunis tidak boleh berada di gedung pemerintahan dan gedung DPR RI serta BUMN atau BUMD yang menebarkan atribut atau simbol komunis diancam hukuman karena melakukan dukungan dan pembiaran. Selamatkan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 dari segala bentuk rongrongan dari orang-orang berpaham komunis, PKI adalah sejarah kelam bangsa Indonesia.

Pernyataan sikap massa aksi, Encep Saipuddin mendukung maklumat Majelis Ulama Indoensia (MUI) Pusat di Jakarta, menolak semua bentuk aturan perundang-undangan yang mengarah kepada komunisme dan meminta menangkap inisiator panitia kerja (Panja) RUU HIP untuk di meja hijaukan.

“Selain itu, kami mempertanyakan dan menindaklanjuti permasalahan Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China, keimigrasian, impor dan hadirnya senjata ilegal berbarengan dengan kedatangannya, penyempitan ruang kerja untuk TKI tapi memudahkan TKA Cina untuk bekerja di Indonesia. Serta mempertanyakan dana Covid-19 yang kian membengkak dan implementasi di lapangan,” kata Encep.

Menurut dia, kami disini di beri amanah dari ormas Islam, organisasi kepemudaan (OKP) dan lain-lain untuk berjuang melawan komunis, perjuangan kita ini karena adanya dugaan terbentuknya komunisme yang tersetruktur.

“Kami ingin para inisiator RUU HIP utuk di adili. Kami umat Islam bangga menjadi musuh komunis, karena komunis haram Indonesia. Mari kita edukasikan kepada semua masyarakat, bahwa komunis sangat berbahaya,” tutur Encep.

Ustad Abdul Hadi, menyampaikan apabila PKI mengacak-mengacak bangsa Indonesia, mujahid siap menumpahkan darah sampai titik penghabisan untuk membela bangsa dan negara.

“Saat ini Indonesia memanggil kita semua untuk merawat dan menjaga bangsa ini dari para komunis. Kami menuntut pemerintah untuk bersama-sama menjaga marwah Pancasila, bangsa dan negara Indonesia,” papar Hadi.

Abah Pepen mengatakan, kami hadir hari ini untuk meyuarakan hal yang tidak kita sukai untuk bangsa dan negara Indonesia, kmi para veteran adalah saksi-saksi hidup dalam perjuangan melawan komunis di Indonesia.

“Kita menolak RUU HIP, kita suatu suara bahwa komunis ini atheis dan harus kita lawan, kita harus bumi hanguskan komunis dari negara ini. Marilah kita jaga negara ini dengan sekuat tenaga,” kata Abah.

Ustad Anton menyatakan dirinya berdiri disini siap untuk meneteskan darah untuk memperjuangkan bangsa Indonesia, dan kami siap berjihad di jalan Allah SWT untuk menjaga bangsa dan negara Indonesia.

“Sejengkal tanah air adalah kewajiban kita untuk menjaganya dibawah Pancasila, dan kita tidak sudi untuk di sahkannya RUU HIP,” ujar Anton.

Ustadz Roin Nurbalat mengemukakan, satu keharusan bagi kita umat Islam khusunya masyrakat bangsa Indonesia untuk menolak paham komunis, hukumnya wajib kita berjuang dalam menolak paham komunis di bangsa Indonesia.

“Tidak ada diskusi lagi untuk RUU HIP, batalkan RUU HIP. Siapapun yang ingin merubah dan mengobok-obok Pancasila, jihad bagi kita untuk berjuang. Kita meminta Gubernur Jawa Barat untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat untuk batalkan RUU HIP,” ujar Roin.

Ustad Asep menturkan, kami tidak mau RUU HIP ini ditunda, tapi harus di batalkan.

“Mari kita bela tauhid dan akidah kita, mari kita terus berjuang untuk menolak RUU HIP,” tutur Asep.

Ustad Suryana mengatakan, Pancasila sudah final, tidak bisa di ganggu gugat lagi.

“Mari kita bersatu untuk bela Pancasila dan tolak RUU HIP. Apabila aspirasi kita tidak di kabulkan, kita siap aksi yang lebih besar lagi,” kata Suryana.

KH Athian Ali menyampaikan, kita tidak akan pernah untuk memberi kesempatan PKI bangkit kembali, salut dengan TNI yang masih teguh dan tidak pernah lelah untuk melawan kebangkitan PKI di negeri ini, dan kita siap untuk maju hancurkan PKI, umat Islam akan menjadi garda terdepan dalam membela Pancasila.

“Kami dari Annas mendesak Presiden Jokowi segera menghentikan pembahasan dan sekaligus memastikan RUU HIP ini tidak akan menjadi UU. Mengusut konseptor yang menginisiasi RUU HIP ini, agar rakyat mendapatkan jaminan bahwa pemerintah dibawah pimpinan Presiden Jokowi adalah anti komunisme. Dan memastikan partai politik (Parpol) yang ada di DPR RI benar-benar bersih dan bebas dari orang-orang yang berafisiliasi dengan gerakan neo PKI,” pinta Athian.

Sebanyak 20 orang perwakilan massa aksi diterima untuk lakukan audensi diterima Kabag Humas DPRD Jabar Dedi Sunardi dan Kasubag Hubungan Aspirasi dan Hubungan Antar Lembaga DPRD Jabar Heni Margawati.

Penyampaian Encep Saipudin meminta dan menolak semua bentuk aturan perundangan yang mengarah kepada komunisme, dan meminta menangkap inisiator Panja RUU HIP dan untuk di meja hijaukan.

“Saat ini situasi Bandung, Jawa Barat dan Indonesia dalam situasi yang genting. Pergerakan kami ini adalah gerakan militan tanpa ada yang menunggangi,” tegas Encep.

Ustad Abdul Hadi mengtatakan, Pancasila sudah final, tidak bisa dapat di rubah-rubah lagi, tolong sampaikan dengan para anggota dewan terhadap aspirasi yang kami sampaikan hari ini.

“Kami meminta untuk RUU HIP tidak di tunda, tapi di batalkan. Apabila RUU ini disahkan, kami akan siap jihad untuk membela negara ini. Kami siap menjaga NKRI sampai titik darah penghabisan,” kata Hadi.

Ansori menyatakansadar atau tidak, bahwa RUU HIP sangat berbahaya untuk bangsa Indonesia.

“Kami meminta DPRD Provinsi Jawa Barat untuk menyatakan sikap menolak dan membatalkan RUU HIP, sebab RUU HIP dapat menghancurkan bangsa Indonesia,” ujar Ansori.

Afindo mengatakan, kami ingin RUU HIP segera di cabut, kami menolak RUU HIP ini dan meminta DPRD Jawa Barat untuk mengambil sikap terkait dengan RUU HIP.

“Pancasila sudah final, jangan sampai diubah-ubah lagi. Apabila tuntutan kami tidak diindahkan, kami akan turun aksi dengan massa yang lebih besar lagi,” ancam Afindo.

Tanggapan Dedi Sunardi ucapkan terimakasih atas kedatangan massa aksi di ruang DPRD Provinsi Jawa Barat.

“Kami sampaikan permohonan maaaf atas ketidakhadiran para pimpinan DPRD, fraksi maupun anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dikarenakan sedang ada kegiatan dinas yang tidak bisa ditinggalkan,” ucap Dedi.

Lanjut Dedi, kapasitasnya hanya sebatas menampung aspirasi-aspirasi massa aksi, dan kalau ingin bertemu dengan pimpinan, disarankan untuk membuat surat agar dapat di jadwalkan.

“Namun aspirasi yang disampaikan bapak-bapak dan Ibu -ibu, akan kami tindaklanjuti untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat,” demikian Dedi. (Asep/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya