Aliansi Petani Parapa Bersatu Geruduk Pengadilan Negeri Polewali, Tuntut Hentikan Dugaan Kriminalisasi Petani

25 June 2020 03:17
Aliansi Petani Parapa Bersatu Geruduk Pengadilan Negeri Polewali, Tuntut Hentikan Dugaan Kriminalisasi Petani
Massa yang tergabung di Aliansi Petani Parapa Bersatu unjuk rasa depan kantor Pengadilan Negeri Polewali Jalan Muh Yamin, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polman, Sulbar. (Aaron/Trans89.com)
.

POLEWALI MANDAR, TRANS89.COM – Massa yang tergabung di Aliansi Petani Parapa Bersatu dipimpina Sarli unjuk rasa depan kantor Pengadilan Negeri (PN) Polewali Jalan Muh Yamin, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar), Rabu (24/6/2020).

Pengunjuk rasa merupakan warga dari Dusun Parapa, Desa Rappang, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polman dan membawa spanduk bertuliskan, hentikan kriminalisasi petani Parapa dan cabut status tersangka Salima dan Pinda.

Massa aksi diterima Ketua PN Polewali Ida Bagus Oka Saputra M bersama Wakil Ketua PN Polewali Rony Suata di ruang sidang PN Polewali.

Perwakilan massa aksi, Hasan, mengatakan kami datang untuk menyampaikan aspirasi tentang petani yang telah di kriminalisasi yang di laporkan oleh pihak pelapor Syahrir tentang penyerobotan diatas lahannya sendiri, dan telah di proses oleh pihak penyidik Polres Polman dan diarahkan ke tindak pidana ringan.

“Kedua petani Parapa ini sudah berulang kali dilaporkan dan ditetapkan menjadi tersangka. Proses hukum yang mereka hadapi selalu dihentikan, karena tak ditemukan unsur tindak pidana,” kata Hasan.

Menurut dia, berdasarkan penguasaan lahan dan dokumen penguasaan, keduanya (Salima dan Pinda) adalah pemilik tanah yang dituduhkan diserobot, dan mereka dilaporkan penyerobotan tanah adalah cara yang sering sekali digunakan, namun tak pernah terbukti.

“Pertama kali dilaporkan tahun 2006. Tahun tersebut ia ditetapkan menjadi tersangka. Tahun 2012, 2013 dan 2016 ia dilaporkan lagi. Namun prosesnya berhenti, karena tak cukup alat bukti. Yang terakhir, keduanya kembali dilaporkan pada Desember 2019 dan berproses sampai saat ini,” tutur Hasan.

Ia menjelaskan, pelapor sering menggunakan putusan Pengadilan untuk perkara perdata yang telah dieksekusi tahun 2005 sebagai dasar melaporkan kedua petani tersebut.

“Namun tanah yang dikuasai oleh Salma, Pinda dan warga di Parapa bukanlah tanah yang masuk dalam putusan tersebut sebagaimana batas-batas objek yang terdapat dalam putusan. Hari Jumat nanti akan dilaksanakan sidang atas perkara ini, sehingga kami meminta PN Polewali untuk menghentikan kasus ini,” jelas Hasan.

Tanggapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali, Ida Bagus Oka Saputra M, menyampaikan tentu kita harus memperhatikan wewenang kita masing-masing dan Pengadilan tidak akan membeda-bedakan setiap kasus yang dilimpahkan ke Pengadilan.

“Proses ini telah di sidik oleh pihak kepolisian. Jadi mari kita menghargai kinerja penyidik. Kami Pengadilan tidak akan mengintervensi kinerja dari kepolisian,” papar Ida Bagus

Dirinya menyebutkan, kami Pengadilan tidak mempunyai wewenang untuk tidak menerima kasus seperti yang menjadi tuntutan saudara-saudara, dan mari kita sama-sama profesional, kalaupun kalian merasa mempunyai fakta-fakta kebenaran, silahkan menyampaikannya di Persidangan nanti, biarlah hakim yang akan memutuskan.

“Saya tegaskan lagi, mari kita sama-sama profesional. Masalah suatu kasus layak dilanjutkan semua ada di pertimbangan penyidik, sehingga salah alamat jika tuntutan itu dialamatkan kepada kami,” sebut Ida Bagus.

Sementara Wakil Ketua Pengadilan Negeri Polewali, Rony Suata, mengemukakan mari kita sama-sama menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Kami Pengadilan Negeri Polewali ingin menyampaikan bahwa tidak perlu khawatir, karena kami tentu didalam menangani setiap kasus akan bertindak seadil-adilnya. Sekali lagi, mari kita menghormati proses hukum yang sudah berjalan,” ujar Rony.

Perwakilan massa aksi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar, Adi, mengungkapkan sangat menerima dengan baik penjelasan yang di sampaikan oleh pihak Pengadilan Negeri Polewali, dimana kami bertujuan datang disini untuk mencari keadilan bagi para petani Parapa.

“Kami datang disini ingin menyampaikan aspirasi petani Parapa yang telah di kriminalisasi kepada pihak Pengadilan dan pada sidang nanti, kami Aliansi Petani Parapa Bersatu akan mengawal proses sidang dan mempercayakan keadilan pada pihak Pengadilan,” ungkap Adi.

Adi juga menyampaikan, penyidik yang memeriksa perkara ini tak mempertimbangkan aspek keperdataan (kepemilikan) yang belum selesai, sehingga melanjutkan proses hukum kasus ini. Kriminalisasi kedua petani Parapa merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

“Kami dari Aliansi Petani Parapa Bersatu meminta penegak hukum, menghentikan proses hukum karena kasus ini bukanlah sebuah tindak pidana. Hentikan kriminalisasi terhadap petani Parapa, termasuk Salmia dan Pinda. Hentikan diskriminasi hukum terhadap petani Parapa. Berikan kepastian hukum atas tanah petani Parapa,” pinta Adi.

Usai pertemuan di kantor PN Polewali, massa aksi longmars ke Mapolres Polman untuk melanjutkan aksi dan diterima Kasat Reskrim Polres Polman, AKP Saeful Isnaini serta Kasat Intelkam Polres Polman, AKP Bayu Adytia Yulianto diruang Reskrim Polres Polman.

Adi mengatakan, seperti yang telah dengar bersama, kami kesini bertujuan menyampaikan aspirasi petani Parapa yang sedang menjalani proses di Polres Polman.

“Namun penyidik yang memeriksa perkara ini tak mempertimbangkan aspek keperdataan yang belum selesai, sehingga melanjutkan proses hukum kasus ini,” katanya.

Adi menyebutkan, kami akan menyerahkan surat keberatan, berkas-berkas putusan dan analisa mengenai kasus yang di alami Salmia dan Pinda untuk di pelajari oleh pihak Polres Polman.

“Kami meminta agar kasus ini di hentikan dan dikeluarkannya surat perintah pemberhentian penyelidikan-kan (SP3),” pinta Adi.

Kasat Reskrim Polres Polman, AKP Saeful Isnaini menyampaikan, bahwa perkara ini sudah dalam proses penyidikan.

“Oleh karena itu, mari sama-sama mengawal perkara ini dan mari kita tunggu seperti apa proses dari perkara ini,” papar Saeful.

Lanjut Saeful, kasus yang berproses yang disorot ini adalah merupakan kasus tindak pidana ringan.

“Kepolisian tentu memiliki analisis tersendiri sebagai penyidik, dimana kita sudah bekerja sesuai dengan tupoksi. Biarlah prosesnya berjalan,” tambahnya. (Aaron/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya