Penandatanganan Adendum NPHD Pilkada Majene

24 June 2020 11:57
Penandatanganan Adendum NPHD Pilkada Majene
Penandatanganan bersama adendum NPHD untuk pembiyaan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah Kabupaten Majene tahun 2020, berlangsung di kantor bupati Jalan Gatot Subroto, Kabupaten Majene, Sulbar. (Ibrahim/Trans89.com)
.

MAJENE, TRANS89.COM – Penandatanganan bersama adendum naskah penandatanganan hibah daerah (NPHD) untuk pembiyaan pemilihan kepala dan wakil kepala daerah Kabupaten Majene tahun 2020, antara Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Majene dengan penyelenggara pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada), berlangsung di kantor bupati Jalan Gatot Subroto, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat (Sulbar), Selasa (23/6/2020).

Hadir di giat tersebut, Bupati Majene Fahmi Massiara, Dandim 1401 Majene Letkol Inf Yudi Rombe, Kapolres Majene AKBP Irawan Banuaji, Ketua KPU Majene Arsalin Aras, Ketua Bawaslu Majene Syopyan Ali, Penjabatsementara (Pjs) Sekda Kabupaten Majene Burhanuddin Usman, para pimpimpin organisasi perangkat daerah (OPD) Lingkup Pemerintah kabupaten (Pemkab) Majene.

Pjs Sekda Kabupaten Majene, Burhanuddin Usman, mengatakan dalam rapat ini kita membahas berkaitan dengan adendum NPHD.

“Perlu saya sampaikan di dalam pertemuan ini, intinya kita berbuat yang sesuai apa yang telah kita tuangkan dalam perincian serta tidak ada lagi tambahan dana,” kata Burhanuddin.

Menurut dia, adapun mengenai permintaan sewaktu rapat, kita telah memasukkan data, selanjutnya setelah data di masukan, tidak ada lagi perubahan dan tambahan dipelaksanaan Pilkada Kabupaten Majene.

“Yang perlu mendapat perhatian khusus dari hasil rapat sebelumnya yaitu KPU Majene. Selanjutnya untuk pembahasan keamanan saat pelaksanaan Pilkada akan mendapatkan tambahan dari dana APBN dan langsung masuk direkening KPU Majene,” tutur Burhanuddin.

Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Majene, Kasman Kabil, menyatakan kegiatan pilkada dilakukan bertahap, maka pencairan dilakukan dengan ketentuan tahap I sekitar 40% paling lambat 14 hari kerja setelah permintaan pencairan, tahap ke II se kitar 60% paling lambat 5 bulan sebelum hari pemungutan suara.

“Anggaran Pilkada Kabupaten Majene, yaitu Polres Rp3 miliar, Kodim Rp1 miliar, KPU Majene Rp22,5 miliar, dan Bawaslu Majene Rp6,655 miliar,” ujar Kasman.

Sementara Bupati Majene, Fahmi Massiara, menyampaikan sore ini kita bisa lagi melaksanakan satu agenda penting membahas pesta demokrasi, yaitu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Majene tahun 2020.

“Yang mana bahwa pelaksanaannya ini harus ditopang dengan penggunaan pembiayaan yang sudah memadai, dan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentu semuanya ini sudah dirintis jauh sebelum pelaksanaan,” papar Fahmi.

Ia menyebutkan, pemerintah pusat telah mengeluarkan ketentuan peraturan baru terkait pengunduran waktu pelaksanaan Pilkada, sehingga harus melakukan penjadwalan ulang.

“Penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 sudah dipersiapkan dengan baik oleh pihak KPU Majene dengan tetap mematuhi protokoler kesehatan, agar bisa memutus penyebaran Covid-19 di Kabupaten Majene,” sebut Fahmi. (Ibra/Nis)

Trans89.com adalah media online yang
menyajikan berita terbaru dan populer, baik hukum, kriminal, peristiwa, politik, bisnis, entertainment, event serta berita lainnya