Bupati Halmahera Utara Temui Massa Aksi Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Lingkar Tambang PT NHM

HALMAHERA UTARA, TRANS89.COM – Ratusan massa dari Aliansi Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Lingkar Tambang PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) dipimpin Marlin Djurubasa unjuk rasa di Desa Kao, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut), Senin (22/6/2020).

Massa aksi membawa spanduk bertuliskan, Masyarakat Lingkar Tambang Menggugat dan CSR Manubalis (manusia iblis).

Tuntutan massa aksi, Marlin Djurubasa meminta berikan transparansi anggaran 1% untuk bantuan corporate social responsibility (CSR), serta jelaskan mekanisme penyaluran anggaranp engembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM).

“Segera bangun asrama mahasiswa di setiap kota studi, berikan honor pendidikan, kesehatan dan buat pelatihan terhadap guru honor tanpa pemotongan gaji honor,” pinta Marlin.

Ia juga meminta berikan bantuan pendidikan tanpa batasan semester dan pencairan dana pendidikan dua kali berturut-turut setiap semester, dan segera pengadaan bus sekolah serta renovasi setiap gedung sekolah yang rusak parah di lima kecamatan lingkar tambang.

“Lockdown atau hentikan aktivitas perusahan selama masa pandemi Covid-19. Berikan hak dan jaminan kesehatan terhadap buruh PT NHM dan berikan libur tanpa syarat selama masa pandemi. Berikan laporan terkait kelestarian lingkungan hidup, dana desa tetap Rp350 juta pertahun dan kembalikan program desa disusun oleh desa, bukan Tim CSR,” tegas Marlin.

Kemudian massa aksi menuju PT NHM di Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, dan setibanya di pertigaan Kali Jodoh Desa Gayok, Kecamatan Malifut III Sangaji memanggil massa aksi untuk berkoodinasi dengan mahasiswa.

Penyampaian Yerni Betek mengatakan, kami orang tua-tua (Sangaji) tidak menghalangi atau menghambat kegiatan adik-adik mahasiswa.

“Kami perlu sampaikan, besok di kantor DPRD ada pertemuan antara Pemda, DPRD, PT NHM dengan Adat dan Mahasiswa,” kata Yerni.

Penyampaian Marlin Djurubasa kalau ia bersama rekan-rekanya tetap melanjutkan Aksi ke PT NHM.

Setibanya massa aksi depan Pos Front Gate PT NHM, massa aksi menyampaikan orasi, Marlin Djurubasa menegaskan bahwa tidak ada massa aksi yang membuat anarkis, kami akan tetap menempati NHM sampai dengan tuntutan kami di akomodir, dan kami berhak bersuara atas ketidakadilan yang terjadi.

“Hari ini kami tegaskan pada oknum-oknum tidak ada satu yang merugikan massa aksi. Untuk itu kita konsisten terhadap poin-poin dalam pernyataan sikap,” kata Marlin.

Orasi Rufin menyatakan, masyarakat lingkar tambang menggugat, yang pada kesempatan ini kami meminta hak kami sebagai masyarakat lingkar tambang.

“Kehadiran kami bahagian dari tanggungjawab sosial. Kami meminta hak yang menjadi tuntutan mahasiswa dan masyarakat. Hari ini pimpinan PT NHM segera hadir untuk mendiskusikan terkait tuntutan massa aksi,” tegas Rufin.

Orasi Putra menuturkan, berbagai problematika yang terjadi di lima Kecamatan lingkar tambang. Maka dari itu, seluruh masyarakat yang ada di kecamatan lingkar tambang tidak mengetahui berapa besaran 1%. Kita ketahui bersama, bahwa jangan kita di perbodohkan oleh perusahan sebagaimana anggaran 1%.

“Untuk itu kami meminta transparasi terhadap biaya operasional SCR, dari tahun 1999 sampai saat ini anggaran pendidikan dan kesehatan masyarakat tidak mengetahui berapa besarannya, hal ini adalah tanggangg jawab perusahan terhadap masyarakat,” tutur Putra.

Ia menyebutkan, hari ini kami datang meminta dengan tegas tidak ada yang namanya anggaran sukarela.

“Petunjuk tekhnis (Juknis) yang di buat oleh Serikat Pekerja (SP) dinyatakan cacat secara hukum, karena tidak sesui dengan Undang-undang (UU), bahwa dalam pembentukan Juknis tidak melibatkan mahasiswa dan stekholder yang lain,” sebut Putra.

Orasi Isak Totoho menyampaikan, banyak penindasan yang terjadi saat ini, para oknum telah memihak pada PT NHM.

“Kami meminta agar menghadirkan pimpinan tertinggi PT NHM. Kita menganilisis problematika yang terjadi di lingkar tambang. Pada kesempatan ini, kami tegaskan kepada pihak keamanan tidak ada gerakan tambahan,” papar Isak.

Orasi Julia Pihang mengemukakan, hari ini atas nama Aliansi Mahasiswa Pemuda Lingkar Tambang menyatakan sikap kepada PT NHM yang mana telah terjadi ketidakadilan, yakni ada yang mencoba menggagalkan aksi hari ini.

“Oleh karena itu, hari ini generasi yang lahir di bawah naungan Hibuah Lamo, kami tidak akan mundur selangkahpun, berbagai macam problema yang terjadi yaitu program CSR yang mana tidak sesui Juknis terkait dengan dana pendidikan tidak seharusnya sepihak,” ujar Julia.

Dirinya mengungkapkan, sikap pemerintah daerah (Pemda) cenderung diam, tidak berani melawan PT NHM, melainkan memihak kepada PT NHM. Sudah cukup PT NHM mensabotase yang tidak memihak kepada masyarakat.

“Kami sampaikan kepada piahak menejemen PT NHM untuk hadir di tengah-tengah massa aksi untuk membahas problematika yang terjadi di lingkar tambang. Kami sampaikan bahwa penindasan terhadap kaum pelajar karena sistem yang digunakan adalah sistim kapitalisme, membangun industri nasional untuk membangun masyarakat,” ungkap Julia.

Orasi Yureksi mengatakan, kebijakan PT NHM tidak memihak kepada masyarakat, kita berada pada wilayah lingkar tambang, dan untuk itu PT NHM punyah tanggungjawab besar pada masyarakat.

“Kebijakan Juknis yang dikeluarkan yang dilakukan oleh PT NHM adalah penindasan. Meminta agar dilakukan hearing terbuka, sehingga masyarakat lainnya bisa mendengarkan langsung,” kata Yureksi.

Depan portal front gate PT NHM, massa aksi melakukan aksi pembakaran ban, dan personil Dalmas Polres Halut melakukan pemadaman api secara paksa, sehingga menimbulkan kericuhan kecil antara peserta aksi dan pihak pengamanan.

Kepala Tehnik Pertambangan PT NHM Amirudin Hasyim dan Menejer SP PT NHM Hanset Peter Lasa bersama Bupati Halut Frans Manery, Kapolres Halut AKBP Priyo Uyomj Teguh Santoso, Ketua DPRD Halut Yulius Dagilaha menemui massa aksi.

Bupati Halut Frans Manery, mengatakan tidak ada persoalan yang tidak bisa di selesaikan apabila kita duduk bersama, dan kita tahu bersama PT NHM bergerak disini sudah 23 tahun dan di kelolah oleh insvestor asing, dan sejak tanggal 4 Maret perusahan ini telah di ambil alih oleh PT Indotan Bangkit.

“Selaku pemerintah, bertanggungjawab mejelaskan hal ini, yang mana menejemen baru berjalan pada bulan Maret 2020. Persoalan ini kami sudah agendakan pertemuan pada hari Selasa 23 Juni 2020 di kantor DPRD Halut untuk membicarakan semua tuntutan masyarakat lingkar tamabang,” kata Frans.

Ketua DPRD Halut, Yulius Dagilaha mengatakan perjuangan ini kami mendukung.

“Kita berjuang bersama dengan pemerintah dan DPRD memfasilitasi kita bertemu di Tobelo,” kata Yulius.

Kepala Tehnik Pertambangan PT NHM, Amirudin Hasyim, menyampaikan kalau dirinya bekerja sejak tahun 1999 dan bekerja dengan newcres, dimana pada bulan Maret 2020 telah di ambil alih oleh PT Indotan.

“Untuk itu kami sampaikan bahwa kami sudah mengatur dan akan dilakukan pertemuan di gedung DPRD Halut, sehingga apa yang menjadi tuntutan, kami akan buka semuanya,” papar Amirudin.

Ia menjelaskan, kondisi saat ini saham PT NHM telah diambil alih oleh PT Indotan sebesar 75% dan PT Aneka Tambang (Antam) sebesar 25%.

“Kami selaku perwakilan dari PT NHM menawarkan kepada para peserta aksi untuk bertemu di gedung DPRD untuk membicarakan permasalahan ini,” jelas Amirudin.

Dirinya menyebutkan, seharusnya peserta aksi datang kesini dengan konsep, sehingga jelas apa yang menjadi tuntutan kalian.

“Apa yang sudah lewat dan terjadi di PT NHM ini jangan kita ungkit lagi, tetapi apa yang terjadi kedepan harus kita benahi bersama. Besok di DPRD Halut akan kami buka semua data yang kalian tuntut, karena saat ini data yang kalian minta tidak dapat kami berikan ditempat ini,” sebut Amirudin.

Koordinator massa aksi, Marlin meminta Pemda Kabupaten Halut dalam hal ini bupati harus tegas dalam membantu penyelesaian segala masalah yang ada, dan apa Pemda bisa memberikan jaminan tuntutan kami akan dipenuhi PT NHM jika kami menerima tawaran untuk mediasi di gedung DPRD Halut.

“Setiap tahun dan setiap ada aksi, Pemda Halut selalu menawarkan untuk diadakan kegiatan hearing. Akan tetapi dalam kegiatan tersebut selalu tidak membuahkan hasil yang berpihak kepada masyarakat. Kami peserta aksi sepakat untuk tidak menerima segala tawaran hearing di kantor DPRD Halut yang di berikan oleh pemerintah dan PT NHM,” tegas Marlin.

Tanggapan Bupati Halut, Frans Manery, menyampaikan negara ini negara hukum, jika kalian bertindak anarkis dalam aksi ini maka pihak keamanan yang akan bertindak.

“Selaku pemerintah daerah, kami telah menawarkan opsi terbaik. Akan tetapi jika adik-adik peserta aksi menolak untuk hadir di kantor DPRD Halut, kami tidak akan memaksa dan pertemuan akan tetap kami laksanakan tanpa kehadiran kalian. Sebagai mahasiswa, seharusnya kalian lebih berpikir rasional dan dapat mencerna apa yang telah kami tawarkan,” papar Frans.

Pertemuan tersebut selesai karena tidak ada titik temu. Selanjutnya massa aksi melakukan konsolidasi tertutup bersama para koordinator wilayah (Korwil) masing-masing kecamatan di sekitaran tempat aksi.

Di Pos Security Front Gate PT NHM, perwakilan masa aksi menemui Bupati Halut Frans Manery. Penyampaian perwakilan masa aksi, Fikar mengatakan sesuai hasil konsolidasi kami bersama teman-teman aksi yang lainya, kami mengambil keputusan untuk nenerima tawaran Pemda Kabupaten Halut untuk melakukan pertemuan di gedung DPRD Halut.

“Akan tetapi ada syaratnya, seluruh peserta aksi diijinkan untuk berangkat ke Tobelo guna mengawal perwakilan 10 orang yang akan mengikuti mediasi bersama Pemda Kabupaten Halut Halut, DPRD Halut dan pihak SP PT NHM. Pemd Halut dan PT NHM memberikan dukungan fasilitas kendaraan sebanyak 5 unit truk yang akan digunakan untuk mobilisasi peserta aksi ke Tobelo,” kata Fikar.

Tanggapan Bupati Halut, Frans Manery, mengatakan kami selaku pemerintah menerima permintaan adik-adik peserta aksi, dengan catatan kalian harus menjaga ketertiban selama kegiatan mediasi dan hanya 10 orang saja yang masuk ke tempat pertemuan.

“Para Camat di wilayah lingkar tambang bertanggungjawab menyiapkan satu unit kendaraan truk untuk proses mobilisasi ke gedung DPRD Halut,” demikian Frans. (Aripin/Nis)